Bupati Vickner Sinaga Hadiri APKASI Otonomi Expo 2026 di ICE BSD, Dorong Potensi Dairi Tembus Pasar Nasional
Bupati Vickner Sinaga Hadiri APKASI Otonomi Expo 2026 di ICE BSD, Dorong Potensi Dairi Tembus Pasar Nasional
Daerah
Jakarta,asatupro.com-Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Sujahri Somar, menghadiri sekaligus memberikan sambutan dalam forum Obrolan Teras 13 yang secara khusus mengangkat tema "Evaluasi 2 Tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka".
Dalam sambutannya, Sujahri menyoroti dua persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius pemerintah, yakni kesiapan negara menghadapi bencana dan potensi disintegrasi bangsa. Menurutnya, kedua persoalan tersebut berkaitan erat dengan sejauh mana negara mampu menghadirkan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat.
Menurut Sujahri, penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) serta ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia perlu mendapat perhatian serius. Ia menilai, penanganan bencana tidak boleh terus bersifat reaktif dan hanya berfokus pada respons setelah bencana terjadi.
"Negara tidak boleh hanya hadir setelah bencana terjadi. Negara harus hadir sebelum bencana itu datang, melalui mitigasi yang kuat, kesiapan yang matang, dan kebijakan yang mampu melindungi rakyat serta ruang hidupnya," kata Sujahri.
Baca Juga:
Meski begitu, Sujahri mengapresiasi langkah konkret pemerintah yang merencanakan kenaikan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi sekitar Rp1 triliun—atau tepatnya Rp1,003 triliun—dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Menurutnya, komitmen alokasi anggaran ini merupakan sinyal positif untuk memperkuat skema mitigasi dan kesiapsiagaan nasional.
"Kami mengapresiasi langkah pemerintah yang menaikkan anggaran BNPB hingga menembus angka Rp1,003 triliun pada RAPBN 2027. Ini adalah komitmen nyata yang memang kita tunggu agar penguatan mitigasi, kesiapsiagaan di daerah, perlindungan lingkungan, serta sarana tanggap bencana dapat berjalan secara optimal dan merata," tegasnya.
Selain menyoroti lemahnya penanganan bencana, Sujahri mengingatkan adanya berbagai dinamika sosial dan politik di sejumlah daerah seperti Maluku, Papua, Aceh, dan Kalimantan yang perlu dibaca secara serius agar tidak berkembang menjadi persoalan disintegrasi.
Baca Juga:
"Persoalan disintegrasi tidak muncul dari ruang hampa. Ketika masyarakat merasa jauh dari keadilan, ketika pembangunan tidak dirasakan secara merata, dan ketika suara rakyat tidak didengar, maka di situlah negara harus hadir untuk melakukan koreksi," tegasnya.
Menurut Sujahri, menjaga keutuhan Indonesia tidak cukup hanya dengan menyerukan persatuan. Persatuan harus dibangun melalui keadilan sosial dan kehadiran negara yang nyata di tengah masyarakat.
Karena itu, ia menilai semangat Jaga Indonesia harus ditempatkan sebagai agenda bersama, bukan sekadar slogan. Menurutnya, menjaga Indonesia berarti memastikan setiap warga negara merasa dilindungi, setiap daerah memperoleh perhatian yang adil, serta setiap persoalan kebangsaan diselesaikan melalui pendekatan yang mengutamakan persatuan dan keadilan.
"Jaga Indonesia bukan hanya menjaga batas wilayah dan keutuhan teritorial, tetapi juga menjaga rasa keadilan, menjaga kepercayaan rakyat, dan memastikan tidak ada daerah maupun kelompok masyarakat yang merasa ditinggalkan oleh negara. Kalau itu kita jaga, maka persatuan Indonesia juga akan semakin kuat," ujar Sujahri.
Ia pun mendorong pemerintah melakukan "belanja masalah" dengan turun langsung ke berbagai daerah untuk mendengar persoalan masyarakat dan menjawabnya melalui kebijakan yang berkeadilan.
"Jangan hanya melihat Indonesia dari Jakarta. Datangi rakyat di Maluku, Papua, Aceh, Kalimantan, NTT, dan seluruh daerah lainnya. Dengarkan persoalan mereka dan jawab dengan kebijakan yang berkeadilan," ujarnya.
Sujahri mengajak seluruh elemen bangsa untuk Jaga Indonesia, dengan memastikan rakyat terlindungi dari bencana, lingkungan tetap terjaga, serta tidak ada masyarakat yang merasa ditinggalkan oleh negara.
Menurutnya, upaya tersebut merupakan bagian penting untuk mencegah berkembangnya kekecewaan sosial yang dapat mengganggu persatuan dan keutuhan bangsa.
Sementara itu, Penanggung Jawab Obrolan Teras 13, Sudi Simarmata, mengatakan forum tersebut menjadi ruang refleksi untuk mendorong evaluasi dan gagasan konstruktif terhadap berbagai persoalan kebangsaan.
Menurutnya, penguatan mitigasi bencana, keadilan sosial, dan dialog antardaerah merupakan bagian penting dalam menjaga persatuan serta menghadapi tantangan Indonesia ke depan.
Bupati Vickner Sinaga Hadiri APKASI Otonomi Expo 2026 di ICE BSD, Dorong Potensi Dairi Tembus Pasar Nasional
Daerah
Ketua Umum DPP GMNI mengajak seluruh elemen bangsa untuk Jaga Indonesia
Nasional
Dugaan Koordinasi Judi Tembak Ikan Dengan Kapolsek Medan Labuhan Disorot Publik
Hukrim
Terendus Skema Ekspor Ilegal PFAD, Dirut PT Innabridge Selaras Energi Didesak Segera Diperiksa Polisi
Berita
Silaturahmi Solidaritas Transportasi Online Sumut, Ojol Sumut Dukung Kamtibmas dan Kondusifitas Sumut
Medan
Wali Kota Medan Raih LPM Award 2026, Dinilai Komitmen Dukung Pemberdayaan Masyarakat
Medan
PW MIO Indonesia Sumut Gelar Rapat Koordinasi Lanjutan, Matangkan Program Kerja dan Kepanitiaan
Daerah
BPK Bongkar CarutMarut di Bapenda Medan, 29.842 BPHTB Belum Tertangih, Sistem Pajak Amburadul, Potensi PAD Miliaran Rupiah Terancam Hilang
Medan
Dari Pesanggrahan Pendawa, Polri dan Pendawa Komitmen Jaga Kamtibmas
Medan
GPPMI DKI Jakarta Serukan Deklarasi Damai Jaga Jakarta, Jaga Persatuan
Nasional