DPP HARI Apresiasi Ketegasan Presiden Prabowo Tangani Karhutla, Minta Aparat Usut Dugaan Pelaku Pembakaran Hutan

Jakarta,asatupro.com-Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Aktivis Republik Indonesia (HARI) mengapresiasi langkah cepat Presiden RI Prabowo Subianto yang turun langsung meninjau dan menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Kalimantan.

Ketua Harian DPP HARI, HM Nezar Djoeli, menilai kehadiran langsung Presiden di lokasi bencana merupakan bukti kepemimpinan yang responsif dan luar biasa di tengah padatnya agenda kenegaraan.

"Langkah Presiden Prabowo turun langsung ke lokasi kebakaran hutan merupakan tindakan yang sangat luar biasa. Di tengah kesibukan memimpin negara, beliau tetap hadir memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal. Ini adalah teladan kepemimpinan yang patut diapresiasi," ujar Nezar Djoeli, Minggu, 23/08/2026.

DPP HARI juga memberikan apresiasi kepada Ketua Tim Pengendalian Kebakaran Hutan, Haji Sam, yang dinilai menunjukkan komitmen dan tanggung jawab besar dalam mengoordinasikan upaya pengendalian kebakaran di wilayah Kalimantan.

Baca Juga:

• Rawat Persatuan dan Kesatuan Bangsa, Jaga Stabilitas Negara Tanpa Provokasi
• HM Nezar Djoeli Minta KPK Kedepankan Fakta Hukum, Hindari Opini yang Berpotensi Membunuh Karakter Menhut Raja Juli Antoni

Selain it apresiasi juga kepada ribuan personel gabungan dari berbagai unsur telah terlibat dalam operasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Kekuatan tersebut melibatkan Manggala Agni Kementerian Kehutanan, Masyarakat Peduli Api (MPA), sukarelawan, TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), pemerintah daerah, masyarakat, serta unsur terkait lainnya.

Menurut Nezar, kebakaran hutan bukan lagi persoalan satu individu maupun satu lembaga, melainkan bencana yang harus dihadapi secara bersama-sama.

"Karhutla hari ini merupakan persoalan nasional yang dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari ulah manusia hingga dampak perubahan iklim global. Karena itu, penanganannya membutuhkan kolaborasi seluruh elemen bangsa," tegasnya.

Baca Juga:

• BGN Evaluasi Dapur MBG di Karo, Bakal Tiru Test Chemical SPPG Polri
• 81 Tahun Indonesia Merdeka : Momentum Evaluasi Total Prabowo-Gibran

DPP HARI juga meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan unsur kesengajaan dalam sejumlah peristiwa kebakaran hutan. Hal itu menyusul beredarnya tayangan di media sosial yang memperlihatkan dugaan aksi pembakaran lahan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

"Jika benar terdapat unsur kesengajaan, maka pelakunya harus diproses secara hukum tanpa pandang bulu. Apa yang terekam kamera kemungkinan hanya sebagian kecil dari kejadian yang sebenarnya. Aparat harus menginvestigasi secara menyeluruh agar memberikan efek jera," katanya.

Selain penegakan hukum, DPP HARI mengajak seluruh komponen bangsa, mulai dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BNPB, pemerintah daerah, TNI, Polri hingga masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan.

Nezar juga berharap negara-negara tetangga yang terdampak kabut asap dapat memperkuat kerja sama kemanusiaan dengan mengirimkan personel maupun armada pemadam apabila diperlukan.

"Karhutla adalah persoalan lintas negara. Semangat gotong royong regional sangat dibutuhkan agar bencana ini dapat segera diatasi dan dampaknya terhadap masyarakat maupun lingkungan dapat diminimalkan," ujarnya.

Ia menambahkan, fenomena cuaca ekstrem, pemanasan global, serta musim kemarau yang dipengaruhi perubahan iklim menjadi faktor yang memperbesar risiko terjadinya kebakaran hutan. Namun demikian, faktor alam tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran.

"DPP HARI mendukung penuh seluruh langkah pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan berharap semua pihak mengedepankan kepentingan bangsa demi menjaga kelestarian lingkungan serta keselamatan masyarakat," tutup Nezar Djoeli.

Berdasarkan data sementara dari Kementerian Kehutanan, luas karhutla tercatat 38.319 hektare di Kalimantan Barat, 8.019 hektare di Kalimantan Selatan, 7.635 hektare di Kalimantan Tengah, 2.715 hektare di Kalimantan Timur, dan 400 hektare di Kalimantan Utara.

Data tersebut masih terus diperbarui dan diverifikasi seiring perkembangan penanganan di lapangan.

Rawat Persatuan dan Kesatuan Bangsa, Jaga Stabilitas Negara Tanpa Provokasi

HM Nezar Djoeli Minta KPK Kedepankan Fakta Hukum, Hindari Opini yang Berpotensi Membunuh Karakter Menhut Raja Juli Antoni

BGN Evaluasi Dapur MBG di Karo, Bakal Tiru Test Chemical SPPG Polri

81 Tahun Indonesia Merdeka : Momentum Evaluasi Total Prabowo-Gibran

Status Tersangka di-SP3: Mantan Kepala Sekolah Lega, Kebenaran Akhirnya Terungkap

Menko Polkam Djamari Chaniago Minta Perdamaian Aceh dan Papua Dijaga, Ini Pesannya