Mahasiswa Soroti Dugaan Ketidakberesan LLTT, Tirtanadi Diminta Buka Data
Mahasiswa Soroti Dugaan Ketidakberesan LLTT, Tirtanadi Diminta Buka Data
Peristiwa
Selasa, 06 Oktober 2026
Menurut Nezar, setiap warga negara berhak mendapatkan asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan hukum yang berkekuatan tetap. Karena itu, ia berharap proses penegakan hukum dilakukan secara profesional tanpa diiringi narasi yang dapat merugikan nama baik seseorang sebelum adanya kesimpulan hukum.
Pernyataan tersebut disampaikan Nezar menyikapi pendalaman yang dilakukan KPK terkait pertemuan Raja Juli Antoni dengan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif Suhardiman Amby, termasuk dugaan pemberian amplop usai pertemuan pada 2 Juni 2026. Hingga kini, KPK telah memeriksa sejumlah pihak dan masih mendalami keterkaitan pertemuan tersebut dengan perkara yang sedang ditangani.
"Saya sudah lama mengenal sosok Raja Juli Antoni. Apa yang terjadi saat ini jangan sampai menjadi pembunuhan karakter terhadap Pak Menteri. Proses hukum harus kita hormati, tetapi jangan mendahului proses hukum dengan opini-opini yang tidak bertanggung jawab," ujar Nezar Djoeli kepada wartawan, Kamis (20/8/2026).
Baca Juga:
Nezar menilai Raja Juli Antoni merupakan salah satu figur muda yang memiliki rekam jejak panjang di pemerintahan. Berdasarkan profil resmi Kementerian Kehutanan, Raja Juli pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang periode 2022–2024, serta Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2024 sebelum dipercaya menjadi Menteri Kehutanan.
Ia menegaskan bahwa apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum, maka hal tersebut harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
"Kalau memang ada fakta hukum, silakan dibuktikan melalui proses hukum. Tetapi jangan sampai ruang publik dipenuhi narasi seolah-olah seseorang sudah bersalah, padahal status hukumnya harus dilihat secara objektif," katanya.
Baca Juga:
Nezar juga berharap KPK tetap memfokuskan energi pada penanganan perkara korupsi yang memiliki dampak besar terhadap keuangan negara dan kepentingan masyarakat luas.
"Saya berharap KPK fokus pada pembuktian hukum dan persoalan korupsi yang benar-benar besar serta berdampak luas bagi masyarakat dan keutuhan NKRI. Jangan sampai proses penegakan hukum justru dibarengi opini yang merusak reputasi seseorang," ujarnya.
Di akhir keterangannya, Nezar mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum dan tidak terburu-buru menghakimi seseorang sebelum adanya putusan yang sah.
"Kita harus menjaga orang-orang baik yang bekerja untuk negara, khususnya generasi muda yang memiliki kapasitas dan integritas. Kalau ada kesalahan, buktikan secara hukum. Kalau belum terbukti, jangan menghakimi melalui opini publik," pungkasnya.
Mahasiswa Soroti Dugaan Ketidakberesan LLTT, Tirtanadi Diminta Buka Data
Peristiwa
Gerak Cepat Satresnarkoba Polresta Deli Serdang Tindak Aduan Warga, Dua Lokasi Diduga Sarang Sabu Ternyata Nihil
Hukrim
GEMPETSU Tuntut Kadis SDABMBK Kota Medan Dicopot, Diduga Sebagai Aktor dari JualBeli Proyek Rp24 Milyar di Pemko Medan
Medan
Palembang, asatupro.com Betapa berbahagianya 176 petani kelapa sawit swadaya dari Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Provinsi Sumatera Sel
Perkebunan
Judi dan Dugaan Peredaran Narkoba di Sibolangit Disorot, Disebut Ada 8 Titik dan Dugaan Setoran kepada Oknum Aparat
Hukrim
Blusukan ke Pasar Sidikalang, Bupati Vickner Ajak Warga Cintai Pasar Tradisional dan Benahi Pasar Bersama
Daerah
Kandang Ayam Berdempetan, Dapur Dinilai Kecil Untuk Ribuan Porsi MBG SPPG Klambir Lima DISOROT!
Peristiwa
Diterpa Isu Pencemaran, Fakta di Lapangan Justru Berbanding Terbalik Parit CV Koranda Food Jernih Tanpa Bau
Peristiwa
Sampaikan Permohonan Maaf, Herizal Patuhi Proses Hukum di Polres Bireuen
Peristiwa
Profil Brigjen Pol. Sonny Irawan, Kapolda Sumut Yang Baru Pulang Kampung Memimpin Tanah Sumatera Utara
Nasional
