Prabowo: Kita Harus Dikritik, Tapi Juga Harus Kerja Cepat buat Rakyat

Jakarta,asatupro.com-Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan pemerintahan tetap membutuhkan kritik, tetapi di sisi lain pemerintah juga butuh untuk bekerja cepat untuk rakyat.

Ia mengatakan pemerintahan dan DPR hari ini telah bersinergi dengan baik. Prabowo berterima kasih atas itu.

"Saya terima kasih sekarang sudah ada kerja sama yang sinergis antara pemerintah dan DPR, ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi, kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik. Tapi kita harus kerja cepat buat rakyat kita," kata Prabowo dalam Penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026)

Prabowo menyatakan bahwa pemerintahannya akan senantiasa bekerja dengan optimal demi kemakmuran rakyat Indonesia.

Baca Juga:

• GEBRAKAN BESAR DI JERMAL! Polda Sumut, TNI, dan BNN Turun Bersama, Lima Orang Diamankan
• Istana Tegaskan Belum Kirim Surpres Pergantian Panglima TNI ke DPR

Ia mencontohkan misalnya adalah penyelamatan kekayaan sumber daya alam Indonesia yang menurutnya selama ini tidak dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Prabowo mengatakan kekayaan alam Indonesia selama ini hanya dirasakan segelintir orang belaka.

Salah satunya, ia menargetkan Indonesia mulai mengoperasikan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis pada 1 Januari 2027.

Baca Juga:

• KPK Kembali Tetapkan 8 Tersangka, Sutrisno Pangaribuan: Siapa “Sutradara” di Balik Kasus Jalan BBPJN Sumut?
• Presiden Prabowo Tekankan Kekompakan, Integritas, dan Kesiapsiagaan 800 Perwira Tinggi TNI-Polri di Istana

Bursa tersebut akan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ditujukan untuk membangun harga referensi komoditas utama ekspor Indonesia.

"Karena itu, pemerintah yang saya pimpin akan segera operasionalkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada 1 Januari 2027," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan kebijakan tersebut merupakan tahap lanjutan dari kebijakan ekspor satu pintu yang telah dibahas pemerintah bersama OJK.

GEBRAKAN BESAR DI JERMAL! Polda Sumut, TNI, dan BNN Turun Bersama, Lima Orang Diamankan

Istana Tegaskan Belum Kirim Surpres Pergantian Panglima TNI ke DPR

KPK Kembali Tetapkan 8 Tersangka, Sutrisno Pangaribuan: Siapa “Sutradara” di Balik Kasus Jalan BBPJN Sumut?

Presiden Prabowo Tekankan Kekompakan, Integritas, dan Kesiapsiagaan 800 Perwira Tinggi TNI-Polri di Istana

Gerindra Minta Polemik Ijazah Gibran Dihentikan Pasca-Putusan MK, Singgung Risiko Ekonomi dan Stabilitas Politik

Respons Santai KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak Masuk Bursa Calon Panglima TNI