Inisiator Konperda Sutrisno Pangaribuan: Pelaporan Jusuf Kalla Tidak Mewakili Umat, Hanya Kepentingan Elit

Medan,asatupro.com-Gelombang laporan polisi yang dilakukan sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) berbasis Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Muhammad Jusuf Kalla, dinilai tidak mewakili suara umat, melainkan hanya mencerminkan kepentingan kelompok pelapor itu sendiri.

Faktanya, hingga laporan tersebut disampaikan ke publik melalui media, tidak terlihat adanya partisipasi luas dari masyarakat umum, termasuk umat Kristen Protestan maupun Katolik di akar rumput. Tidak ada gelombang laporan serupa dari warga biasa di tingkat Polsek, Polres, Polda, maupun Mabes Polri.

Hal ini mengindikasikan bahwa gerakan pelaporan tersebut lebih bersifat elitis dan sarat muatan politik, bukan representasi aspirasi umat atau rakyat secara luas.

Di tengah polemik tersebut, masyarakat justru menghadapi persoalan yang jauh lebih mendesak, yakni tekanan ekonomi akibat dinamika global. Melemahnya nilai tukar rupiah hingga menyentuh Rp17.105 per dolar AS pada penutupan pasar spot, Senin (13/04/2026), menjadi kekhawatiran nyata dibandingkan polemik potongan video ceramah yang dipolitisasi.

Baca Juga:

• Semarak HUT GRIB ke 15, Hercules 'Goncang' Istora Senayan, DPC Kota Medan Sabet Penghargaan Terbaik
• Awas Begal, Pedagang Pajak Pasar V Marelan Dibegal di Simpang Dobi

Selain itu, ketegangan geopolitik global seperti konflik antara Iran dengan Israel serta keterlibatan Amerika Serikat turut berdampak pada kenaikan harga minyak dunia dan bahan turunan seperti plastik. Kondisi ini menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi Indonesia.

Dalam situasi seperti ini, peran elit ormas seharusnya diarahkan untuk membantu pemerintah dan mem¹perkuat solidaritas nasional, bukan memperkeruh suasana melalui langkah-langkah yang berpotensi memecah perhatian publik.

Sebagai warga negara Indonesia beragama Kristen Protestan, ditegaskan bahwa tidak ada satu pun ormas yang berhak mengatasnamakan seluruh umat dalam menyampaikan sikap, terlebih dalam isu yang telah dipolitisasi. Setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan sikap secara pribadi tanpa membawa nama organisasi atau komunitas secara sepihak.

Baca Juga:

• Rektor UBT Beberkan Kronologi Polemik KIP Mahasiswa Asal NTT dan Kebijakan Beasiswa Internal Oleh Kampus
• LLDIKTI Sumut: Dana KIP Langsung ke Kampus dan Mahasiswa, Bukan Dikelola Kami

Oleh karena itu, pimpinan ormas diharapkan lebih bijak dan tidak gegabah dalam mengambil langkah, serta memastikan setiap sikap organisasi didasarkan pada keputusan bersama, bukan kepentingan sesaat atau kelompok tertentu.

Sudah saatnya menghentikan klaim sepihak atas nama umat. Aspirasi masyarakat harus disampaikan secara jujur, proporsional, dan bertanggung jawab, demi menjaga persatuan dan stabilitas bangsa.

Semarak HUT GRIB ke 15, Hercules 'Goncang' Istora Senayan, DPC Kota Medan Sabet Penghargaan Terbaik

Awas Begal, Pedagang Pajak Pasar V Marelan Dibegal di Simpang Dobi

Rektor UBT Beberkan Kronologi Polemik KIP Mahasiswa Asal NTT dan Kebijakan Beasiswa Internal Oleh Kampus

LLDIKTI Sumut: Dana KIP Langsung ke Kampus dan Mahasiswa, Bukan Dikelola Kami

Dandim 0201/Medan Sambut Kunjungan Silaturahmi Bupati Deli Serdang

Dandim 0201/Medan Terima Kunjungan Silaturahmi Pimpinan BRI