Medan,asatupro.com-Komisi III DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Sumatera Utara dalam rangka pengawasan penegakan hukum terpadu, Jumat, 30 Januari 2026. Kegiatan berlangsung di Gedung Rupatama Polda Sumatera Utara, Jalan Sisingamangaraja XII, Medan.
Rombongan legislatif disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Harli Siregar, bersama Kapolda Sumut. Turut hadir para Kepala Kejaksaan Negeri, Kapolres, serta jajaran pejabat utama institusi penegak hukum se Sumatera Utara.
Kunjungan dipimpin Ketua Tim, Moh Rano Alfath, didampingi sejumlah anggota Komisi III. Agenda utama menilai kinerja, profesionalisme, serta komitmen transparansi aparat penegak hukum di daerah.
Dalam sambutannya, Moh Rano Alfath menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan reformasi hukum nasional. Ia menekankan pentingnya peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas, dan integritas lembaga penegak hukum, khususnya Polri dan Kejaksaan.
Baca Juga:
Kajati Sumut, Harli Siregar, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Komisi III. Ia menilai pengawasan legislatif memberi dorongan positif bagi perbaikan kinerja institusi.
"Kami berkomitmen menegakkan hukum secara bermartabat, transparan, dan berintegritas. Semua langkah kami fokus pada kepentingan masyarakat," ujarnya.
Ia juga menegaskan kesiapan jajaran jaksa dalam menyesuaikan diri dengan regulasi baru, termasuk penerapan KUHAP dan KUHP terbaru pada sejumlah perkara pidana. Adaptasi ini bertujuan meningkatkan kepastian hukum serta kualitas proses peradilan.
Baca Juga:
Sepanjang tahun 2025, Kejati Sumut mencatat capaian signifikan. Penanganan perkara tindak pidana korupsi berhasil menyelamatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp400 miliar. Pada bidang perdata dan tata usaha negara, pemulihan aset negara juga meningkat.
Di sektor pemberantasan narkotika, Kejati Sumut menunjukkan sikap tegas. Sebanyak 140 terdakwa dituntut pidana mati, sementara puluhan lainnya dituntut hukuman seumur hidup. Di sisi lain, pendekatan restorative justice tetap diterapkan pada perkara tertentu untuk menjamin keadilan yang proporsional.
Kasi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rizaldi, menambahkan bahwa kunjungan ini menjadi momen penting untuk menunjukkan komitmen institusi kepada publik. Menurutnya, dukungan masyarakat sangat dibutuhkan untuk memperkuat reformasi hukum di daerah.
"Kami terbuka terhadap kritik dan masukan. Evaluasi menjadi dasar perbaikan agar penegakan hukum semakin profesional dan dipercaya," tutupnya.
Kunjungan kerja ini diharapkan memperkuat sinergi antara legislatif dan aparat penegak hukum, serta mendorong sistem hukum yang lebih akuntabel di Sumatera Utara.
SPBU No. 14.227.331 Batang Toru "Diduga Keras Menjual BBM Solar Subsidi Ke Mafia" Penegak Hukum Diam Seribu Bahasa
Hukrim
Solo, asatupro.com Program ketahanan pangan dan energi berkelanjutan yang didengungkan oleh Presiden Prabowo Subianto mendapatkan dukungan
Perkebunan
Rapat Koordinasi Percepatan Dana Desa Tahap Pertama, Wakil Bupati Dairi Minta Camat dan OPD Kerja Ekstra
Daerah
10 SPPG Kabupaten Dairi Yang Telah Memenuhi Syarat menerima Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dari Ketua Satgas MBG Dairi
Daerah
Padangsidimpuan, Asatupro.com Keluarga jurnalis yang rumahnya diduga dibakar orang tak dikenal (OTK) di Kelurahan Wek III, Kecamatan Padan
Hukrim
Kasus BBM Subsidi di Tapsel Diduga DitutupTutupi, SPBU Pemasok Belum Tersentuh Hukum
Hukrim
Bareskrim Gerebek THM New Zone di Medan, 34 Orang Diamankan Diduga Terkait Dengan Narkoba
Hukrim
Lomba Cerdas Cermat SMA SiantarSimalungun Digelar, Tanamkan Nilai Anti Korupsi Sejak Dini
Pendidikan
Bos PLN Minta Maaf, Ungkap Penyebab Listrik Padam BerjamJam di Sumatera
Nasional
LLDikti Wilayah I Raih Penghargaan Implementasi Full CMS Terbaik dari Kemenkeu RI
Pendidikan
