Medan,asatupro.com-Komisi III DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Sumatera Utara dalam rangka pengawasan penegakan hukum terpadu, Jumat, 30 Januari 2026. Kegiatan berlangsung di Gedung Rupatama Polda Sumatera Utara, Jalan Sisingamangaraja XII, Medan.
Rombongan legislatif disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Harli Siregar, bersama Kapolda Sumut. Turut hadir para Kepala Kejaksaan Negeri, Kapolres, serta jajaran pejabat utama institusi penegak hukum se Sumatera Utara.
Kunjungan dipimpin Ketua Tim, Moh Rano Alfath, didampingi sejumlah anggota Komisi III. Agenda utama menilai kinerja, profesionalisme, serta komitmen transparansi aparat penegak hukum di daerah.
Dalam sambutannya, Moh Rano Alfath menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan reformasi hukum nasional. Ia menekankan pentingnya peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas, dan integritas lembaga penegak hukum, khususnya Polri dan Kejaksaan.
Baca Juga:
Kajati Sumut, Harli Siregar, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Komisi III. Ia menilai pengawasan legislatif memberi dorongan positif bagi perbaikan kinerja institusi.
"Kami berkomitmen menegakkan hukum secara bermartabat, transparan, dan berintegritas. Semua langkah kami fokus pada kepentingan masyarakat," ujarnya.
Ia juga menegaskan kesiapan jajaran jaksa dalam menyesuaikan diri dengan regulasi baru, termasuk penerapan KUHAP dan KUHP terbaru pada sejumlah perkara pidana. Adaptasi ini bertujuan meningkatkan kepastian hukum serta kualitas proses peradilan.
Baca Juga:
Sepanjang tahun 2025, Kejati Sumut mencatat capaian signifikan. Penanganan perkara tindak pidana korupsi berhasil menyelamatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp400 miliar. Pada bidang perdata dan tata usaha negara, pemulihan aset negara juga meningkat.
Di sektor pemberantasan narkotika, Kejati Sumut menunjukkan sikap tegas. Sebanyak 140 terdakwa dituntut pidana mati, sementara puluhan lainnya dituntut hukuman seumur hidup. Di sisi lain, pendekatan restorative justice tetap diterapkan pada perkara tertentu untuk menjamin keadilan yang proporsional.
Kasi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rizaldi, menambahkan bahwa kunjungan ini menjadi momen penting untuk menunjukkan komitmen institusi kepada publik. Menurutnya, dukungan masyarakat sangat dibutuhkan untuk memperkuat reformasi hukum di daerah.
"Kami terbuka terhadap kritik dan masukan. Evaluasi menjadi dasar perbaikan agar penegakan hukum semakin profesional dan dipercaya," tutupnya.
Kunjungan kerja ini diharapkan memperkuat sinergi antara legislatif dan aparat penegak hukum, serta mendorong sistem hukum yang lebih akuntabel di Sumatera Utara.
Damai di Jalur Kekeluargaan, Polrestabes Medan Resmi Terbitkan SP3 via Restorative Justice untuk Politisi DPRD Medan Antonius Tumanggor
Peristiwa
Ketum Gema Santri Ajak Masyarakat Jaga Persatuan dan Hindari Hoaks di Momen Maulid Nabi
Nasional
Medan, asatupro.com Sebanyak 678 peserta menjalani sidang Pantukhir Pusat Calon Bintara (Caba) Prajurit Karier (PK) TNI AD Gelombang III T
Medan
Dandim 0208/Asahan dan Bupati Tinjau Kesiapan KDKMP di Sei Kamah Baru
Daerah
Bina Kemandirian Desa, Tim PPK Ormawa BEM Untag Semarang Latih Kader PKK dan Posyandu Olah TOGA Menjadi Produk Herbal
Pendidikan
Pangdam I/BB Resmikan Jembatan Perintis Garuda dan Sumur Bor di Deliserdang
Daerah
Dukung Ketahanan Pangan dan Kemandirian Warga Binaan Lapas Kelas I Medan Resmikan Budidaya Hidroponik dan Ikan Air Tawar
Medan
Oknum Pengacara "Jual Janji" Resmi Dilaporkan ke Polda Sumut, Diduga Tipu Keluarga Untuk Bebaskan Tersangka Tahanan Narkoba Sebesar Rp200 Jt
Peristiwa
Plt Ketua Nasional GTDI Imbau Peserta Mubes XXV Jaga Keamanan dan Kondusifitas
Nasional
DPD Rumah Gibran Sumut Desak Bongkar Dugaan Pungli di Lapas Binjai Jangan Jadikan Hak Warga Binaan Sebagai Lahan Pungutan
Nasional
