Baleg DPR RI Usulkan Moratorium Pemekaran Daerah Dicabut, Ini Alasannya

Jakarta,asatupro.com-Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang bertugas membuat undang-undang menggelar rapat membahas usulan pencabutan moratorium pemekaran daerah/wilayah Indonesia di Gedung DPR RI Senayan, Senin (28/10/2024).

Melalui siaran TV Parlemen yang beredar di WAG Forkonas PP DOB Indonesia,

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengajak semua fraksi partai mendorong agar pemerintah mencabut moratorium atau penangguhan pemekaran daerah.

Ia menilai moratorium pemekaran daerah harus segera dicabut pada periode 2024-2029 ini.

Baca Juga:

• Ketum GERMAS Ungkap Ade Julhaidir Desak DPR/MPR RI Tampung Aspirasi Masyarakat Terkait Polemik Putusan MK dan IJASAH Gibran
• Anggota Komis XIII DPR RI Kunjungi Lapas Bangkinang, Tinjau Pembinaan dan Sarana Prasarana

Karena hal itu menjadi kunci pemerataan pembangunan di seluruh wilayah di Indonesia.

"Saya mendorong bahwa bapak-bapak dari semua fraksi, saya kira, semua fraksi harus buka moratorium. Periode ini harus ada pemekaran. Karena tidak mungkin lagi, tidak ada pemekaran itu tidak mungkin," kata Doli.

Diungkapkannya saat ini ada 329 calon daerah otonomi baru yang sudah teregistrasi di Kementerian Dalam Negeri sejak moratorium.

Baca Juga:

• Bahlil Tegaskan Golkar Fokus Raih Kursi DPR, Bukan Posisi Presiden atau Wapres
• Menguji Keberanian DPR: Bola Panas Syarat Pendidikan Wapres Gibran Pasca-Putusan MK

"Saya telah memperjuangkan pencabutan moratorium ini dalam lima tahun terakhir saat bertugas di Komisi II DPR RI," ujar politisi Partai Golkar itu.

Doli mencontohkan Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk melebihi Provinsi Sumatera Barat dan DI Yogyakarta, Bogor hingga kini masih menjadi kabupaten.

"Makanya tolong sampaikan kepada pimpinan fraksi kita masing-masing, ketua umum parpol kita masing-masing supaya pemerintah cabut moratorium itu," harapnya.

Sementara itu anggota BalegDPR RI Fraksi PKS, Achmad Ru'yat, asal Dapilk Jabar V Kabupaten Bogor mengatakan sudah mempelajari bahan Prolegnas Tahun 2025-2029 khususnya di Komisi II tidak ada pemekaran daerah otonomi baru.

"Seingat saya periode 2004-2009 sempat masuk pembahasan daerah otonomi baru Kabupaten Bogor, Bogor Barat dan Bogor Timur," kata Achmad Ru'yat.

Diungkapkannya, Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk hampir 6 juta dan APBD hampir Rp10 triliun sampai saat ini belum dimekarkan.

Sementara Jabar dengan jumlah penduduk hampir 50 juta hanya memiliki 27 kabupaten/kota.

Sedangkan Jawa Tengah dengan jumlah penduduk 38 juta namun jumlah kabupaten/kota ada 35.

Untuk Jawa Timur dengan penduduk 38 juta memiliki 38 kabupaten/kota.

"Kami mohon karena di Komisi II tidak muncul , saya selaku anggota BalegDPR RI mengusulkan agar Baleg memperjuangkan pemekaran di Bogor Barat dan Bogor Timur supaya terjadi percepatan pembangunan, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga pemerataan pembangunan," tegasnya.

Ditambahkannya, saat ini Jabar hanya memiliki 5.000 lebih desa, sedangkan Jawa Tengah sudah mencapai 8.000 an desa dan Jawa Timur juga ada 8.000 and desa.

"Sedangkan saat ini bantuan anggaran dana desa dari APBN berdasarkan jumlah desa," imbuhnya. (Edw)

Ketum GERMAS Ungkap Ade Julhaidir Desak DPR/MPR RI Tampung Aspirasi Masyarakat Terkait Polemik Putusan MK dan IJASAH Gibran

Anggota Komis XIII DPR RI Kunjungi Lapas Bangkinang, Tinjau Pembinaan dan Sarana Prasarana

Bahlil Tegaskan Golkar Fokus Raih Kursi DPR, Bukan Posisi Presiden atau Wapres

Menguji Keberanian DPR: Bola Panas Syarat Pendidikan Wapres Gibran Pasca-Putusan MK

Istana Tegaskan Belum Kirim Surpres Pergantian Panglima TNI ke DPR

Respons Santai KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak Masuk Bursa Calon Panglima TNI