Kepercayaan Anggota Berkurang Kepada PB dan PW MABMI Karena Sering Langgar AD/ART Organisasi

Pertanyaannya, kenapa Ketua Harian PB MABMI Syah Affandin "Ondim" tidak didukung sebagai calon Bupati Langkat di Pilkada 2204.

Tapi sepengetahuan kami Ondim tidak mau MABMI dirusak karena politik praktis melanggar AD/ART, ujar mantan sekretaris PD Mabmi Kota Medan tiga priode ini.

Pelanggaran juga dilakukan terhadap hasil Mubes MABMI Pekanbaru Riau.Saya tau persis ada jabatan unsur Ketua yang ditambah yakni yang dijabat Marwansyah mantan Ketua PD MABMI Labuhanbatu Utara.Padahal jabatan unsur Wakil Ketua dijabat Marwansyah itu tidak ada, tapi ditambah, kata Badlun yang mengaku saat Mubes Pekanbaru dia berada di Komisi Organisasi.

Menurut Gafur, organisasi MABMI dikelola secara amburadul sesuka hati melanggar AD,ART dan hasil Mubes.
Ini salah siapa. Jelas salah Ketua PB MABMI Prof.OK Saidin dan bersekongkol dengan Ketua PW MABMI Zahir.

Baca Juga:

• Halal Bi Halal GKR-BRI Dorong Anggota Dapatkan KUR Bank BRI
• Komisi X DPR-RI Kunjungi Sumatera Utara, Dorong Penguatan Pendidikan dan Pemulihan Pendidikan Pasca Bencana

Bukan disitu saja bahkan jelas2 PW MABMI membuat kesalan Fatal ketika membuat surat edaran kepada PD MABMI se sumatera Utara untuk tidak menghadiri Mubeslub MABMI bahkan tidak mendukung OK Saidin menjadi ketua Umum karena melanggar PO tidak pernah menjadi Pengurus MABMI baik ditingkat PD, PW bahkan PB MABMI sebelumnya, mungkin karena ketakutan itu lah mereka biarkan PW MABMI walaupun pada dasarnya Melanggar AD/ART dibuktikan dengan dihadiri oleh Ketua umum dan Sekjen dan pengurus PB MABMI lain dalam rangka Pelantikan PD MABMI Batubara.

Tapi pada acara tersebut selain pelantikan ada acara besar Dukungan kepada calon Bupati Batubara yg tdk lain adalah ketua PW MABMI sumut yaitu OK Zahir M.Ap dan PW MABMI sumut pengdeklarasian T.Edy Ramayadi sebagai Gubernur Sumut karena sama2 didukung oleh partai yg sama dan kedua duanya kalah.

Seharusnya PB MABMI menegakkan AD/ART tentang penunjukan Ketua PD MABMI Medan yang tidak melalui Musda.
Bila PW MABMI Sumut yang diketuai Zahir menerbitkan SK PD MABMI Medan tanpa melalui Musda, mestinya Ketua PB MABMI OK Saidin tidak membiarkan SK itu terbit.

Baca Juga:

• LPM Sunggal Kembali Gelar Aksi Jilid IX di Polrestabes Medan, Desak Oknum Anggota DPRD Deli Serdang Inisial JWG Diperiksa Terkait Dugaan Pengeroyokan
• Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sunggal Desak DPRD Deli Serdang Copot Oknum Anggota DPRD Diduga Terlibat Pengeroyokan

OK Saidin itu ahli hukum, kenapa dia tidak menegakkan hukum atau AD/ART MABMI. Jadinya, MABMI ini menjadi lawak-lawak,kata Badlun.**

Halal Bi Halal GKR-BRI Dorong Anggota Dapatkan KUR Bank BRI

Komisi X DPR-RI Kunjungi Sumatera Utara, Dorong Penguatan Pendidikan dan Pemulihan Pendidikan Pasca Bencana

LPM Sunggal Kembali Gelar Aksi Jilid IX di Polrestabes Medan, Desak Oknum Anggota DPRD Deli Serdang Inisial JWG Diperiksa Terkait Dugaan Pengeroyokan

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sunggal Desak DPRD Deli Serdang Copot Oknum Anggota DPRD Diduga Terlibat Pengeroyokan

Aksi Heroik Lempar Amplop Saat Paripurna Berujung Rekomendasi BK, Klarifikasi dan Permohonan Maaf M. Fajar Dalimunthe Tertuang Dalam Rekomendasi

Sejumlah Anggota DPRD Kota Bekasi Turun Langsung Bantu Pidie Jaya