Raden Deni Atmiral: Di Balik Senyum Bank Sumut, Ada Krisis Etika dan Kepercayaan Publik

Medan,asatupro.com-Isu perlunya pergantian jajaran Direksi Bank Sumut periode 2022–2025 bukan sekadar gejolak politik atau tekanan eksternal. Kritik terhadap manajemen bank milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini justru berakar pada kebutuhan mendasar untuk menegakkan prinsip akuntabilitas publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) strategis tersebut.

Fenomena "Asal Bapak Senang (ABS)" yang muncul dalam pelaporan kinerja kepada Gubernur Sumatera Utara dinilai mencerminkan lemahnya sistem akuntabilitas internal di Bank Sumut.

Budaya semacam ini, menurut sejumlah pengamat, telah menimbulkan ilusi kinerja positif, padahal di baliknya tersimpan persoalan serius dalam manajemen risiko dan etika birokrasi publik.

Salah satu indikator nyata kelemahan tersebut terlihat dari peningkatan rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL Gross) sebagaimana diungkapkan oleh Ketua PD14 Muhri Fauzi Hafiz, di sejumlah media. Angka NPL yang tinggi menjadi bukti empiris menurunnya kualitas pengelolaan risiko perbankan.

Baca Juga:

• DPW HARI Sumut Laporkan Dugaan Penyimpangan di Dinas CKTR Deli Serdang ke Kejati, Soroti Spesifikasi Bermerek hingga Serah Terima Proyek Rp35 Miliar
• Ada Apa di PKPCKTR Medan? Temuan BPK Ungkap Dugaan Kebocoran Retribusi PBG Rp1,2 Miliar, Kadis Belum Beri Penjelasan

Dalam konteks kebijakan publik, NPL bukan sekadar ukuran teknis, tetapi cerminan dari efektivitas kebijakan dan kapasitas direksi dalam menjalankan fungsi sebagai policy implementer.

Lebih jauh, persoalan hak-hak pegawai yang belum dibayarkan, seperti tunjangan kesehatan (Bankes), sementara jajaran direksi tetap menerima tantiem dan bonus tahunan, menimbulkan pertanyaan serius tentang keadilan distributif dan moralitas birokrasi publik.

"Ketimpangan semacam ini memperlemah kepercayaan internal dan menunjukkan absennya nilai keadilan yang semestinya menjadi inti dari tata kelola publik yang beradab," ujar Raden Deni Atmiral, S.Sos., M.AP, Akademisi FISIP Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), kepada wartawan, Kamis (16/11/2025).

Baca Juga:

• Pemkab Batu Bara Bersama Bank Sumut Jalin Kerjasama di Sektor Pertanian
• Masyarakat Minta APH dan Inspektorat Audit Sekretariat DPRD Batu Bara, Sejumlah Belanja Tahun Anggaran 2024-2025 Disorot

Raden juga menyoroti lemahnya komunikasi publik direksi Bank Sumut yang mencerminkan defisit institusional dalam hal transparansi dan akuntabilitas.

"Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi pilar utama good governance sebagaimana ditegaskan UNDP (1997). Ketika direksi memilih 'bersembunyi di balik figur gubernur', hal itu menunjukkan kegagalan membangun akuntabilitas publik yang independen," ujarnya.

Menurut Raden, dalam konteks BUMD, transparansi memiliki dimensi politik dan sosial yang menentukan keberlanjutan kepercayaan publik (social trust) terhadap institusi keuangan daerah.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui LHP Nomor 97/LHP/XVIII.MDN/12/2023, kata Raden, semakin memperkuat urgensi evaluasi menyeluruh terhadap jajaran direksi.

"Indikasi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran regulasi menunjukkan adanya "policy failure", yakni kegagalan kebijakan yang bukan hanya gagal mencapai tujuan, tetapi juga menimbulkan dampak negatif bagi publik dan institusi itu sendiri," tegasnya.

Terakhir, Raden menegaskan bahwa dalam perspektif siklus kebijakan publik (policy cycle) langkah evaluasi yang dilakukan Gubernur Sumatera Utara sebagai pemegang saham pengendali bukanlah bentuk intervensi politis, melainkan langkah korektif untuk mengembalikan arah kebijakan Bank Sumut kepada fungsinya semula, yakni menjadi instrumen pembangunan daerah berbasis kepentingan publik.

DPW HARI Sumut Laporkan Dugaan Penyimpangan di Dinas CKTR Deli Serdang ke Kejati, Soroti Spesifikasi Bermerek hingga Serah Terima Proyek Rp35 Miliar

Ada Apa di PKPCKTR Medan? Temuan BPK Ungkap Dugaan Kebocoran Retribusi PBG Rp1,2 Miliar, Kadis Belum Beri Penjelasan

Pemkab Batu Bara Bersama Bank Sumut Jalin Kerjasama di Sektor Pertanian

Masyarakat Minta APH dan Inspektorat Audit Sekretariat DPRD Batu Bara, Sejumlah Belanja Tahun Anggaran 2024-2025 Disorot

BEM UMN Al-Washliyah Gelar Aksi Jilid II, Desak Usut Dugaan Skandal Kredit Rp82,39 Miliar Bank Mandiri

Pemkab Dairi Kembali Raih Opini WTP Yang ke-12 Atas Laporan hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Tahun 2025