Nezar Djoeli Bongkar Kejanggalan Target Pajak Kendaraan Sumut: “Data Ini Menyesatkan Gubernur"

Medan,asatupro.com-Ketua PSISumatera Utara, HM Nezar Djoeli ST, menyoroti target Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut tahun 2025 yang hanya sebesar Rp1,7 triliun dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Menurutnya, angka tersebut tidak masuk akal dan berpotensi "Membohongi Gubernur Sumut Bobby Nasution", sebab pada tahun 2024 realisasi PKB mencapai Rp2,542 triliun, sementara tahun 2023 sebesar Rp2,4 triliun lebih.

"Memang terjadi fenomena di Pemerintahan Sumatera Utara saat ini. Banyak OPD yang bekerja dengan pola Asal Bapak Senang (ABS)," ujar mantan Anggota DPRD Sumut periode 2014–2019 itu.

Nezar menilai, Kepala Bapenda Sumut Ardan Noor seolah memberikan data yang menyesatkan kepada gubernur. Ia mengungkapkan, hingga 30 September 2025, Bapenda baru menghimpun Rp974 miliar dari PKB — angka yang melonjak berkat program pemutihan denda.

Baca Juga:

• AKAMSU Gelar Aksi, Desak Menteri Imipas Copot Kakanwil Ditjenpas Sumut dan Karutan Labuan Deli
• Dukung Program JKN, Ratusan Kepala Daerah Terima Penghargaan di UHC Awards 2026

"Setelah pemutihan, memang terkumpul Rp974 miliar. Tapi kalau target setahun cuma Rp1,7 triliun, itu kemunduran besar dibanding 2023 dan 2024. Jangan membohongi gubernur dengan data yang tidak mencerminkan realitas," tegas Nezar.

Ia juga mengingatkan bahwa PKB merupakan salah satu tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Utara.

Kalau dulu bisa Rp2,4–2,5 triliun, kenapa sekarang targetnya malah turun jadi Rp1,7 triliun? Apakah ada data yang tidak disampaikan kepada gubernur?" sindirnya.

Baca Juga:

• Diduga Abaikan K3, Proyek Rehabilitasi Madrasah Senilai Rp28,9 Miliar di Dairi Disorot Media dan LSM
• Brimob Poldasu Bergotong Royong Membersihkan Rumah Warga Korban Banjir dan Bersihkan Mesjid di Garoga Tapsel

Lebih lanjut, Nezar meminta DPRD Sumut untuk bersikap lebih kritis dalam rapat-rapat bersama TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah).

"Bapenda harus jujur menyampaikan capaian tahun-tahun sebelumnya kepada TAPD yang diketuai Sekda dan wakilnya Bappeda. Dari situlah nanti Gubernur bisa membuat kebijakan anggaran yang tepat untuk membangun Sumut," jelasnya.

"Ia juga mengingatkan seluruh OPD agar tidak memberi informasi menyesatkan kepada Gubernur Bobby Nasution, yang tengah menyusun pembangunan berbasis janji kampanye, termasuk program Universal Health Coverage (UHC). Saya minta jajaran TAPD dan OPD jangan menyesatkan gubernur. Beliau butuh data yang benar agar bisa mewujudkan janji-janji kampanyenya untuk masyarakat Sumut," tutup Nezar.

Sebagai informasi berdasarkan catatan laporan keuangan Provinsi Sumatera Utara, pendapatan dari pajak kendaraan bermotor oleh Bapenda Sumut tahun 2023 mencapai Rp.2,4 Triliun lebih dan Tahun 2024 Rp.2,5 Triliun lebih atau 96,95 persen dari anggaran Rp 2,7 triliun.

AKAMSU Gelar Aksi, Desak Menteri Imipas Copot Kakanwil Ditjenpas Sumut dan Karutan Labuan Deli

Dukung Program JKN, Ratusan Kepala Daerah Terima Penghargaan di UHC Awards 2026

Diduga Abaikan K3, Proyek Rehabilitasi Madrasah Senilai Rp28,9 Miliar di Dairi Disorot Media dan LSM

Brimob Poldasu Bergotong Royong Membersihkan Rumah Warga Korban Banjir dan Bersihkan Mesjid di Garoga Tapsel

Judi Dadu dan Mesin Tembak Ikan di Desa Lau Rakit, Tiga Nderket, Diduga Berkedok Turnamen Voli, Omzet Puluhan Juta per Hari

LLDIKTI Wilayah I Dorong Budaya Mutu PTS lewat Anugerah Pelaporan SPMI 2025