Dairi,asatupro.com- Pemerintah Kabupaten Dairi mulai menata aktivitas Tempat Hiburan Malam (THM) melalui skema pembinaan terhadap para pengusaha yang beroperasi di wilayah tersebut.
Langkah awal itu ditandai dengan pertemuan antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Dairi dan delapan pengusaha THM di Kantor Satpol PP Dairi, Kamis, (29/01/2025).
Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara aparat penegak peraturan daerah dan pelaku usaha hiburan malam yang selama ini kerap menjadi perhatian publik.
Kepala Satpol PP Kabupaten Dairi, Horas Pardede, memimpin langsung jalannya pertemuan.
Menurut Horas, pembinaan dilakukan sebagai pendekatan persuasif sebelum pemerintah daerah mengambil langkah penindakan.
Baca Juga:
Ia menyebutkan bahwa usaha hiburan malam memiliki implikasi langsung terhadap ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat sekitar.
Karena itu, pengelolaan usaha hiburan malam harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan norma sosial yang berlaku.
Dalam pertemuan tersebut, Satpol PP menyoroti sejumlah aspek, mulai dari kepatuhan jam operasional hingga tanggung jawab pengusaha dalam menjaga lingkungan sekitar usaha.
Baca Juga:
Pertemuan ini turut dihadiri Kepala Dinas Perizinan Kabupaten Dairi, Saut Maruli Tua Sinaga, sebagai instansi teknis yang membidangi urusan perizinan usaha.
Kehadiran Dinas Perizinan dimaksudkan untuk memberikan kejelasan administratif sekaligus memastikan tidak ada celah dalam pemenuhan izin usaha.
Saut Maruli Tua Sinaga menjelaskan bahwa setiap usaha hiburan malam wajib memiliki izin yang sesuai dengan jenis dan skala usahanya.
Ia menegaskan bahwa kelengkapan izin menjadi dasar utama pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan maupun pengawasan.
Dalam sesi dialog, para pengusaha diberikan kesempatan menyampaikan pandangan dan kendala yang mereka hadapi.
Sejumlah pengusaha menyinggung persoalan teknis perizinan serta perlunya pendampingan agar usaha dapat berjalan sesuai aturan.
Pemerintah daerah, melalui Satpol PP dan Dinas Perizinan, menyatakan siap memberikan pendampingan selama pelaku usaha bersikap kooperatif.
Horas Pardede menegaskan bahwa pembinaan ini tidak dimaksudkan untuk menghambat kegiatan usaha.
Namun, ia mengingatkan bahwa pembiaran terhadap pelanggaran justru berpotensi menimbulkan masalah sosial yang lebih luas.
Pemerintah Kabupaten Dairi menilai penataan usaha hiburan malam perlu dilakukan secara bertahap dan terukur.
Pendekatan pembinaan diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus menjaga ketenteraman masyarakat.
Ke depan, pemerintah daerah berencana melakukan evaluasi berkala terhadap aktivitas usaha hiburan malam sebagai bagian dari upaya penegakan peraturan daerah.
AMT Beberkan Dugaan Permainan Distribusi BBM di Sumut, Pasokan Disebut Dibatasi hingga Masyarakat &039Dipaksa&039 Beralih ke Pertamax
Peristiwa
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah.
Daerah
Bupati Serahkan SK Plt Kadis P3AP2KB Kepada dr. Erna Marpaung, Berharap seluruh program prioritas berjalan secara optimal
Daerah
Kades Pangguruan Akui Kembalikan Rp50 Juta Dana Ketahanan Pangan, Penggunaan Anggaran Jadi Sorotan
Daerah
Ditressiber Polda Sumut Ungkap Sindikat Penipuan Online Berkedok Lelang Mobil, Empat Pelaku Ditangkap
Hukrim
Desakan Keras Kepada Kapolri, Tolak Keras Banding Kompol DK, Tegaskan Integritas Bhayangkara
Hukrim
Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Ruang Berbagi dan Mencari Inspirasi bagi Kepala Daerah
Nasional
Poldasu Gelar Rakor Penanganan Antrean SPBU, Para Pihak Sepakati Percepatan Normalisasi Distribusi
Peristiwa
Kapolres Karo, Dandim 0205/TK, dan Kajari Karo Perkuat Sinergitas Penegakan Hukum
Daerah
Gawat Pak Kapolri? Massa Mengaku Dilarang Berunjuk Rasa di Depan Rumah Dinas Kapolda Sumut, Namun Diarahkan hingga Berorasi di Depan Rumah
Peristiwa
