Persoalan Stock Obat BPJS Kosong?, Berikut Kata Kepala Cabang BPJS Kesehatan Padangasidimpuan

Padangsidimpuan, Asatupro.com - Obat tidak tersedia, bukan hal baru dalam potret layanan kesehatan pada faskes yang bermitra dengan BPJS.

Hingga saat ini kondisi tidak tersediaanya obat masih dirasakan oleh pasien BPJS yang mengharuskan pasien merogoh kocek pribadi dalam menebus obat diluar apotek faskes BPJS.

Jika dilihat sepintas, fenomena kekosongan obat bagi pasien BPJS ini, terlihat sangat aneh. Mengapa jika berobat dengan menggunakan jalur BPJS obat tidak tersedia, namun jika menjadi pasien umum obat menjadi tersedia?

Menanggapi fenomena kekosongan obat tersebut Kepala Cabang BPJS Padangsidimpuan, Syafrizal, usai mengikuti Public Expose Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program JKN Tahun 2024 yang diselenggarakan Kantor Pusat BPJS Kesehatan secara daring bersama awak media, Senin (14/07/2025), jika ditemukan ada rumah sakit yang menyuruh pasien membeli obat keluar itu seharusnya yang berkewajiban membayar obat itu adalah rumah sakit.

Baca Juga:

• Dengan Tema JKN Kuat Rakyat Sehat & Ekonomi Melesat, BPJS Kesehatan Expose Capaian Keberhasilan
• RSU Mitra Medika Tanjung Mulia Medan Diduga Manipulasi Klaim BPJS Kesehatan Khusus Operasi Mata Katarak Gunakan Data KTP Lain Pada Tahun 2023 dan 2024

"jadi itu harusnya kalau rumah sakit kosong obatnya mereka yang harus mencarikan atau kalaupun dicarikan atau dibayar dulu oleh pasien, mereka (Rumah Sakit) harus bisa reimburse (pengembalian dana yang telah dikeluarkan) kembali uangnya ke pasien sesuai dengan kwitansi pembelian obat itu, itulah yang menurut aturan seharusnya dilakukan oleh rumah sakit," terang Kepala Cabang BPJS Padangsidimpuan, Syafrizal.

Lebih lanjut dikatakan, Sayafrizal, jika ditemukan ada rumah sakit yang menyuruh pasien membeli obat keluar itu seharusnya yang berkewajiban membayar obat itu adalah rumah sakit karena itu sudah include dengan semua tingkatan dan obat -obatan.

Baca Juga:

• Dukung Program JKN, Ratusan Kepala Daerah Terima Penghargaan di UHC Awards 2026
• Puluhan Nakes RS Bachtiar Djafar Diduga Tak Miliki Sertifikat Kompetensi, (Kredensialing) Ada Unsur Kesengajaan dari Direktur?

Tidak hanya itu kata, Syafrizal, Ia menghimbau masyarakat untuk memahami hak-haknya sebagai pasien dan tidak ragu untuk menghubungi petugas BPJS Kesehatan yang ada di rumah sakit jika menemukan masalah terkait pelayanan. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh solusi atas masalah yang dihadapi dan tidak perlu menunggu sampai pulang ke rumah untuk mengeluh di media sosial.

"Dengan kerja sama antara BPJS Kesehatan, rumah sakit, dan masyarakat, diharapkan dapat menciptakan suasana yang kondusif dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan," harap, Syafrizal. (MN)

Dengan Tema JKN Kuat Rakyat Sehat & Ekonomi Melesat, BPJS Kesehatan Expose Capaian Keberhasilan

RSU Mitra Medika Tanjung Mulia Medan Diduga Manipulasi Klaim BPJS Kesehatan Khusus Operasi Mata Katarak Gunakan Data KTP Lain Pada Tahun 2023 dan 2024

Dukung Program JKN, Ratusan Kepala Daerah Terima Penghargaan di UHC Awards 2026

Puluhan Nakes RS Bachtiar Djafar Diduga Tak Miliki Sertifikat Kompetensi, (Kredensialing) Ada Unsur Kesengajaan dari Direktur?

Berikut Penjelasan BPJS Kesehatan Padangsidimpuan Terkait Wacana Pemutihan Tunggakan

Mereka Tidak Lagi Ditanggung: Dampak Kebijakan Baru BPJS Bagi Anak Cerebral Palsy