"Tancap Gas"...!!!, Mampukah Hakim Lakukan Putusan yang Mengacu Ke - Pasal 183 KUHAP?

Padang Sidimpuan,asatupro.com-Mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Sorituwa Agung Tampubolon, S.H, Rabu (22/01/2025), pada perkara Nomor 450/Pid.B/2024/PN.Psp, Kuasa Hukum terdakwa "ESS", Heri Triska Siregar, S.H dan Pangiutan Tondi Lubis S.H, MH, meminta kepada Ketua Majelis Hakim agar memutus perkara dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP (Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana).

Pasalnya menurut Heri Triska Siregar, S.H dan Pangiutan Tondi Lubis S.H, MH, tuntutan JPU dengan hukuman penjara 4 Tahun tidak mengacu pada pasal 183 KUHAP.

Kepada media, Pangiutan Tondi Lubis S.H, MH, selaku pengacara dari terdakwa ESS, menyebut pada saat sidang agenda pembuktian yang menampilkan sebuah video visual rekaman ponsel di persidangan tidak menggambarkan atau mengartikan sebuah hasutan atau ajakan untuk melakukan suatu tindak kekerasan sebagaimana tuduhan itu dituduhkan terhadap ESS.

"Ada video yang diputar saat persidangan, namun video itu tidak jelas dan tidak membuktikan adanya kata - kata hasutan atau ajakan," sebut Pangiutan Tondi Lubis S.H, MH, Kamis (23/01/2025).

Lebih lanjut dijelaskan, Pangiutan Tondi Lubis, S.H, M.H, perihal yang menyeret "ESS" dalam dugaan tindak pidana yang bergulir saat ini berawal dari terpidana 6 orang yang melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di Gate R 17 PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) marancar, Kec. Marancar, Kab. Tapanuli Selatan (Sumut) pada tanggal 16 Februari 2024 yang lalu. Terpidana tersebut sudah divonis oleh hakim selama 2 tahun 2 bulan pidana penjara.

Baca Juga:

• PalmCo Manfaatkan Fasilitas Layanan Ekspor dari InaExport Kemendag
• TJSL Jadi Cara Baru PalmCo Atasi Ninja Sawit

"fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan bahwa ke enam orang tervonis tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa ke enam orang tersebut menerangkan secara jelas dan gamblang bahwa mereka tidak ada dihasut maupun dipengaruhi oleh terdakwa, justru terdakwa adalah merupakan orang yang melerai kericuhan tersebut," terang, Pangiutan Tondi, menjelaskan fakta - fakta persidangan.

Diakhir wawancara media ini dengan, Pangiutan Tondi Lubis, S.H, M.H, pihaknya berharap penegakan hukum, sesuai kewenangan yang diatur dalam hukum acara pidana.

"Tugas jaksa adalah melakukan pembuktian sesuai pasal 183 KUHAP, jaksa memperoleh alat bukti yang cukup untuk menutut seseorang di persidangan itu diatur di KUHAP," ujar Pangiutan Tondi Lubis.

Baca Juga:

• Dari Zoom Meeting ke Aksi Nyata, Bapenda Dairi Siapkan Strategi Optimalisasi Aset Daerah
• Standar Keberlanjutan Jadi Fondasi Bisnis bagi PalmCo

PalmCo Manfaatkan Fasilitas Layanan Ekspor dari InaExport Kemendag

TJSL Jadi Cara Baru PalmCo Atasi Ninja Sawit

Dari Zoom Meeting ke Aksi Nyata, Bapenda Dairi Siapkan Strategi Optimalisasi Aset Daerah

Standar Keberlanjutan Jadi Fondasi Bisnis bagi PalmCo

Ratusan Unit Kebun dan PKS PalmCo Raih Sertifikasi ISO

Sesuai laporan masyarakat Polsek Gunung Malela dan Tim Inafis tangani Temuan Wanita Meninggal di Perkebunan PTPN IV