KPPU Mulai Sidangkan Kasus Tender Geomembrane di Pertamina Hulu Rokan

Lebih lanjut, Investigator memaparkan dugaan adanya skema persekongkolan dalam proses pengadaan tersebut, baik secara vertikal maupun horizontal.

Dugaan persekongkolan vertikal terjadi ketika Terlapor I memfasilitasi Terlapor II untuk menawarkan produk milik Terlapor III.

Sementara itu, persekongkolan horizontal diduga terjadi antara Terlapor II dan Terlapor III melalui koordinasi dalam menawarkan produk yang tidak sesuai spesifikasi, sehingga proses kompetisi menjadi tidak wajar atau dikondisikan. Berdasarkan hasil penyelidikan, Investigator menyimpulkan unsur-unsur pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi.

Dengan demikian, Investigator menilai terdapat cukup bukti dugaan pelanggaran sehingga perkara ini dilanjutkan ke tahap pemeriksaan dalam persidangan Majelis Komisi KPPU.Sidang akan dilanjutkan pada 30 Maret 2026 dengan agenda tanggapan para Terlapor atas LDP serta pemeriksaan alat bukti dari pihak Terlapor.**

Baca Juga:

• Dewan Pers dan KPPU Bahas Dominasi Platform Digital yang Ancam Ekosistem Pers
• KPPU Dan OJK Perkuat Sinergi Jaga Persaingan Usaha yang Sehat di Sektor Jasa Keuangan

Dewan Pers dan KPPU Bahas Dominasi Platform Digital yang Ancam Ekosistem Pers

KPPU Dan OJK Perkuat Sinergi Jaga Persaingan Usaha yang Sehat di Sektor Jasa Keuangan

KPPU dan UPMI Perkuat Kolaborasi Melalui Kuliah Umum dan Penandatanganan Implementation Agreement

KPPU: Amandemen UU Persaingan Usaha Perlu Menjawab Tantangan Ekonomi Digital

KPPU Gandeng Universitas Darma Agung Perluas Edukasi Persaingan Usaha Dikalangan Akademisi

KPPU Kanwil I dan UPMI Siapkan Kerja Sama Pengembangan Wirausaha Muda Berbasis Inovasi