Fauzi Gelar Sosialisasi Perda Administrasi Kependudukan di Medan Denai, Warga Sampaikan Beragam Aspirasi

Medan,asatupro.com-Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan dari Komisi I, Fauzi, S.H., menggelar kegiatan sosialisasi produk hukum daerah Kota Medan, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Sabtu sore (17/1/2026) di Jalan M. Nawi Harahap, Gang Ikhlas, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai.

Sosialisasi peraturan daerah (Sosper) ini merupakan bagian dari kegiatan peningkatan kapasitas DPRD, khususnya pada subkegiatan publikasi dan dokumentasi dewan. Dalam kegiatan tersebut, Fauzi menjelaskan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap administrasi kependudukan, mulai dari KTP, kartu keluarga, hingga akta kelahiran, karena berkaitan langsung dengan hak dan pelayanan publik warga.

Acara ini turut dihadiri Camat Medan Denai, Tomy P. Sidabalok, S.STP., M.AP., Lurah Binjai yang mewakili sekretaris lurah, staf ahli DPRD Kota Medan, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. Kehadiran berbagai unsur ini menunjukkan dukungan terhadap upaya DPRD dalam mendekatkan produk hukum kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Camat Medan Denai Tomy P. Sidabalok mengajak warga untuk tidak ragu menyampaikan aspirasi dan keluhan kepada anggota dewan. Ia menegaskan bahwa forum seperti ini merupakan ruang resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi sehari-hari.

Baca Juga:

• Dugaan Pelanggaran Berlapis di Tanjung Morawa: Dari PHK Sepihak, Rekrutmen BHL Ilegal, hingga Pungli Sampah
• Belum Ada Solusi bagi Warga, Pembangunan CCTV Center Dishub Medan di Belawan Terus Berjalan

"Silakan bapak dan ibu menyampaikan apa saja keluhan dan aspirasi kepada anggota dewan. Jangan segan, karena inilah wadahnya," ujar Tomy.

Hal senada disampaikan staf ahli DPRD Kota Medan. Ia mendorong warga agar tidak hanya menyampaikan persoalan administrasi kependudukan, tetapi juga isu-isu lain seperti penerangan jalan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya, karena anggota dewan dinilai responsif terhadap keluhan masyarakat.

Pada sesi tanya jawab, warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan. Salah satu warga mempertanyakan kelangkaan blanko KTP, sementara warga lainnya menanyakan prosedur penggantian foto KTP. Ada pula warga yang mengeluhkan status anak dalam kartu keluarga, di mana anak tercatat sebagai anak ibu karena buku nikah orang tua hilang, padahal pernikahan telah sah.

Baca Juga:

• Deklarasi KABSU 28 Oktober 2026: Ironi Buruh Kebun di Tengah Gemerlapnya Industri Sawit Nasional
• KPPU Dorong Koperasi Desa Merah Putih Perkuat Ekonomi Desa Tanpa Menutup Ruang UMKM Lokal

Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Fauzi langsung menghubungi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan melalui sambungan telepon. Dari penjelasan Kepala Disdukcapil, disampaikan bahwa blanko KTP saat ini tidak dalam kondisi kosong dan masyarakat dipersilakan datang langsung ke kantor Disdukcapil atau lokasi pelayanan yang telah ditentukan.

Terkait status anak dalam administrasi kependudukan, Kepala Disdukcapil menjelaskan bahwa pencatatan anak sebagai anak ibu dilakukan apabila orang tua tidak dapat menunjukkan buku nikah atau akta nikah. Namun, apabila buku nikah hilang, masyarakat dapat mengurus kutipan ulang buku nikah atau akta nikah melalui Kantor Urusan Agama (KUA).

Kegiatan sosialisasi ini ditutup dengan sesi foto bersama antara Fauzi, para undangan, dan warga setempat. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin memahami hak dan kewajiban administrasi kependudukan serta semakin aktif menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat.

Dugaan Pelanggaran Berlapis di Tanjung Morawa: Dari PHK Sepihak, Rekrutmen BHL Ilegal, hingga Pungli Sampah

Belum Ada Solusi bagi Warga, Pembangunan CCTV Center Dishub Medan di Belawan Terus Berjalan

Deklarasi KABSU 28 Oktober 2026: Ironi Buruh Kebun di Tengah Gemerlapnya Industri Sawit Nasional

KPPU Dorong Koperasi Desa Merah Putih Perkuat Ekonomi Desa Tanpa Menutup Ruang UMKM Lokal

KPPU Dorong Evaluasi Perda Ritel Lombok Tengah Untuk Jaga Kepastian Usaha dan Persaingan Sehat

HUT ke-9, IMO-Indonesia Tegaskan Pentingnya Kualitas Pemberitaan