Mencuat Isu Jual-Beli Jabatan dan Mafia Proyek Oleh Oknum Pejabat Disdik, Ketua PSI Deli Serdang Desak Penegak Hukum Usut Tuntas

Deliserdang,asatupro.com-Dunia pendidikan di Kabupaten Deli Serdang kembali diguncang isu serius. Kali ini, mencuat dugaan praktik jual-beli jabatan serta mafia proyek yang disebut-sebut melibatkan pejabat internal Dinas Pendidikan (Disdik).

Isu tersebut kian ramai diperbincangkan setelah beredar kabar mengenai seorang pejabat berinisial SHS yang menjabat Kasubbag Umum, diduga memiliki peran penting dalam mengatur proyek dan penempatan jabatan di lingkungan Disdik.

Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Deli Serdang, Reki Nelason Barus, menyoroti fenomena ini. Ia menilai Kadisdik Deli Serdang tidak bisa berdiam diri, melainkan harus segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik.

"Kalau benar ada dugaan jual-beli jabatan dan mafia proyek, Kadisdik harus berani menyampaikan ke publik. Jangan sampai dunia pendidikan kita tercoreng dengan praktik-praktik kotor seperti ini," tegas Reki, Minggu (24/8/2025).

Baca Juga:

• Penyelidikan Dugaan Korupsi Meubelir Langkat Rp48,4 Miliar Disorot, Kejati Sumut Didesak Tuntaskan Kasus
• Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Ruang Berbagi dan Mencari Inspirasi bagi Kepala Daerah

Dugaan Mafia Proyek dan Kekayaan Tak Wajar

Berdasarkan penelusuran informasi yang beredar di kalangan masyarakat dan internal dinas, SHS disebut-sebut kerap mengatur proyek pembangunan maupun pengadaan di Disdik Deli Serdang. Tidak hanya itu, gaya hidup mewahnya juga menjadi sorotan.

Ia diketahui memiliki sebuah rumah megah di kawasan Dusun 7 B, Desa Karang Anyar, Kecamatan Beringin, yang disebut-sebut tidak sebanding dengan jabatan serta penghasilannya sebagai aparatur sipil negara.

Baca Juga:

• Pimpinan Wilayah MIO Indonesia Sumut Apresiasi Komitmen Presiden Prabowo Berantas Korupsi, Tegaskan Dukungan Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
• Penyekapan Demi Uang di Perusahaan Kecil Maupun Perusahaan Raksasa, Mintarsih: Ada Perbedaannya

Praktik pengaturan proyek oleh segelintir oknum disebut-sebut sudah berlangsung sejak 2022 hingga kini. Sumber-sumber internal menyebutkan, beberapa rekanan kontraktor bahkan merasa harus.

"Berhubungan" dengan SHS agar bisa memenangkan paket proyek di Dinas Pendidikan. Kondisi ini menimbulkan dugaan kuat adanya jaringan mafia proyek yang beroperasi secara sistematis.

Desakan Penegakan Hukum

Reki mendesak aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, untuk tidak menutup mata. Menurutnya, langkah hukum harus segera dilakukan agar isu ini tidak hanya berhenti sebatas rumor.

"Penegak hukum harus memeriksa Kasubbag Umum yang diduga terlibat mafia proyek. Jangan tunggu masyarakat semakin hilang kepercayaan. Kalau memang ada indikasi kekayaan yang tidak wajar, harus ditelusuri dari mana asalnya," ujarnya.

Ia menambahkan, jika dugaan ini terbukti, maka bukan hanya integritas Dinas Pendidikan yang tercoreng, melainkan juga masa depan generasi muda Deli Serdang yang akan menjadi korban. Dana pendidikan yang seharusnya dipakai untuk meningkatkan kualitas sekolah, guru, dan fasilitas belajar, justru diduga dikorupsi melalui praktik-praktik ilegal.

Komitmen PSI

PSI Deli Serdang, kata Reki, akan terus mengawal kasus ini. Ia menegaskan, pihaknya tidak segan untuk membawa kasus dugaan jual-beli jabatan dan mafia proyek ini ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika diperlukan.

"PSI berdiri di garis terdepan untuk memastikan dunia pendidikan bersih dari korupsi. Jangan ada lagi ruang untuk mafia proyek dan praktik jual-beli jabatan di Deliserdang," pungkasnya.

Penyelidikan Dugaan Korupsi Meubelir Langkat Rp48,4 Miliar Disorot, Kejati Sumut Didesak Tuntaskan Kasus

Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Ruang Berbagi dan Mencari Inspirasi bagi Kepala Daerah

Pimpinan Wilayah MIO Indonesia Sumut Apresiasi Komitmen Presiden Prabowo Berantas Korupsi, Tegaskan Dukungan Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Penyekapan Demi Uang di Perusahaan Kecil Maupun Perusahaan Raksasa, Mintarsih: Ada Perbedaannya

PP GP Al Washliyah Desak APH Bongkar Aliran Dana Kasus Wamen Imipas Silmy Karim

KPK Menjelaskan Alasan Titip Penahanan Eks Tim Sukses Bupati Langkat di Medan