Dairi,asatupro.com—Pemerintah Kabupaten Dairi resmi memasuki era baru tata kelola keuangan desa berbasis digital. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Pemkab Dairi menegaskan komitmen memperkuat transparansi dan akuntabilitas dengan mewajibkan transaksi non tunai di seluruh desa.
Komitmen itu dipaparkan dalam Sosialisasi Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2026 tentang Implementasi Transaksi Non TunaiKeuangan Desa dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi yang dibuka langsung Bupati Dairi Vickner Sinaga, didampingi Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala, Selasa (1/9/2026) di Balai Budaya Sidikalang.
Kegiatan yang diikuti para camat, kepala desa, bendahara dan Kaur Keuangan se-Kabupaten Dairi ini juga menghadirkan narasumber dari unsur pengawasan dan penegakan hukum, Kepala Inspektorat Dairi Jhonny Hutasoit, Kanit Tipikor Polres Dairi Ipda Ganda Sembiring, dan Kasubsi Datun Kejari Sidikalang Ahmad Husein.
Bupati Vickner Sinaga menyebut penerapan transaksi non tunai bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mutlak seiring perkembangan zaman dan tuntutan keterbukaan informasi.
"Penerapan transaksi non tunai ini harus menjadi sesuatu yang tidak bisa dibantah untuk dilakukan. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, terutama dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas," tegas Vickner.
Baca Juga:
Ia menekankan semangat transparansi tersebut tidak hanya tanggung jawab Dinas PMD, tetapi wajib diterapkan seluruh OPD di lingkungan Pemkab Dairi.
Bupati juga meminta seluruh peserta mengikuti materi dari Kejaksaan dan Polri dengan serius. Kehadiran aparat penegak hukum harus dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman dan mempersiapkan SDM pelaksana agar mampu menjalankan sistem baru secara benar.
Baca Juga:
"SDM pelaksananya harus dipersiapkan dengan baik. Ini bagian dari langkah antisipatif ke depan sekaligus memperkecil ruang terjadinya kecerobohan dalam pengelolaan keuangan. Melalui penerapan transaksi non tunai, Pemkab Dairi berharap pengelolaan keuangan desa semakin tertib, transparan dan akuntabel, sekaligus mempersempit celah terjadinya penyimpangan dan tindak pidana korupsi," ujar Vickner.
Penerapan transaksi non tunai sebelumnya telah diperkenalkan melalui pilot project di Kecamatan Sidikalang dan Sitinjo. Sosialisasi ini menjadi langkah lanjutan untuk memperluas implementasinya ke seluruh desa di Kabupaten Dairi.
Turut hadir Kepala Dinas PMD Dairi Simon Tonny Malau, perwakilan Bank Sumut Pusat Elida Dian, Pimpinan Cabang Bank Sumut Sidikalang, serta seluruh pemangku kepentingan desa.
Dengan Perbup No. 13 Tahun 2026 ini, Pemkab Dairi menargetkan seluruh transaksi keuangan desa tercatat secara digital, dapat diaudit, dan akuntabel. Langkah ini diharapkan menjadi tonggak baru tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan modern.
Lubukpakam, asatupro.com Akademi Teknik Deli Serdang (ATDS) melihat dan memahami tren dan perkembangan penggunaan energi terbarukan (renew
Pendidikan
Medan, asatupro.com Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilakukan oleh pemerintah provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) melalui Dinas Pert
Medan
Nias,asatupro.comBupati Nias Barat Eliyunus Waruwu tanda tangani hibah tanah PLTD bersama Manager PLN UP3 Nias, Leonard Tulus M. Panjaitan
Daerah
Jakarta,asatupro.comPerkembangan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) mulai mengubah cara masyarakat mencari dan mengonsumsi
Nasional
Jakarta,asatupro.comKomisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai menyidangkan perkara dugaan praktik tying dalam distribusi LPG di Kabupat
Hukrim
Codet dan Aan Gelar Perjudian Laga Ayam di Kota Binjai, Polisi Diduga Tutup Mata
Hukrim
Padangsidimpuan, Asatupro.com Kasus pelayanan kardiovaskular yang ditanggung melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus meng
Daerah
Lobi Kesehatan di Jakarta, Bupati Vickner Kawal Revitalisasi RSUD Sidikalang Hingga Pustu
Kesehatan
Menakar Ketegasan Polrestabes Medan Dugaan Judi Dadu & Sabung Ayam Edy alias Sembiring dan Alih Fungsi Lahan EksPerkebunan Menanti
Hukrim
GMPETSU Desak Evaluasi Total Bapenda Medan Akibat Potensi Kebocoran PAD Miliaran Rupiah
Peristiwa
