Padangsidimpuan, Asatupro.com – Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Nany Afrida, menyoroti kecenderungan instrumen pemerintah yang kerap memberi label hoaks terhadap pemberitaan media yang dinilai tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Menurutnya, praktik tersebut berpotensi menggerus kebebasan pers sekaligus merusak kepercayaan publik terhadap kerja jurnalistik.
Hal itu disampaikan Nany Afrida saat awak media mengikuti webinar Catatan Awal Tahun 2026 dengan tema "Kebebasan Pers dalam Pusaran Otoritarian", yang digelar secara daring, Rabu (14/1/2026).
Nany menegaskan, tantangan utama pers saat ini bukan hanya soal merebut kembali ruang publik yang kini banyak dikuasai media sosial, tetapi yang jauh lebih penting adalah merebut kembali kepercayaan masyarakat terhadap jurnalis.
"Narasi-narasi yang beredar di media sosial itu tidak semuanya bisa diverifikasi dan benar. Bahkan jurnalis sendiri sering kebingungan mencari data dan informasi yang sahih di tengah banjir informasi," ujar Nany.
Baca Juga:
Menurutnya, satu-satunya cara pers bisa kembali menjadi rujukan publik adalah dengan menghadirkan jurnalis yang kredibel, bisa dipercaya, menulis secara tepat, serta berani dan resilien dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.
"Kepercayaan itu kunci. Jurnalis tidak boleh khawatir, harus berani. Karena pada akhirnya, meskipun orang-orang mengatakan media sosial lebih cepat dan lebih enak dikonsumsi, di ujungnya masyarakat akan tetap mencari media yang benar, media yang bekerja dengan standar jurnalistik," tegasnya.
Ia menambahkan, hanya jurnalis profesional yang menjalankan prinsip check and recheck, verifikasi berlapis, dan tidak memproduksi berita bohong atau menyesatkan.
Baca Juga:
Dalam kesempatan itu, Nany juga mengkritik penggunaan istilah hoaks yang dinilai serampangan oleh sejumlah pihak, termasuk instrumen pemerintah, terhadap produk jurnalistik yang tidak disukai.
"Memberi label hoaks itu tidak bisa sembarangan. Ada sistematika, ada indikator, dan ada tahapan yang harus dilakukan. Anehnya, ada berita yang sudah diverifikasi, sudah memenuhi kaidah jurnalistik, tapi tetap saja dilabeli hoaks," katanya.
Menurut Nany, praktik tersebut bukan hanya mencederai kebebasan pers, tetapi juga berbahaya bagi iklim demokrasi karena berpotensi membungkam kritik dan kontrol publik.
Sebagai penutup, Nany menekankan pentingnya peningkatan literasi digital secara menyeluruh, tidak hanya bagi masyarakat umum, tetapi juga bagi jurnalis itu sendiri. (MN)
Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M. M, menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadhan 1447 Hijriah
Daerah
Medan,asatupro.comKepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Dr.Harli Siregar, SH.,M. Hum menegaskan pentingnya membangun dan menguatkan solidi
Medan
Tapanuli Tenngah,asatupro.comPersonel Brimob tergabung dalam penugasan Operasi Aman Nusa II terus siaga dalam menghadapi potensi bencana h
Daerah
Medan,asatupro.comPeringatan Milad 40 Tahun Pengurus Besar Ikatan Sarjana Melayu Indonesia (PB ISMI) pada.Ahad 15 Pebruari 2026 di Rahmat I
Medan
Gunung Sitoli,asatupro.comDalam rangka menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat merayakan Hari Raya Imlek 2026, personel Kompi 4 Ba
Daerah
Rokan Hulu,asatupro.comKomandan Korem 031/Wira Bima Brigjen TNI Agustatius Sitepu menegaskan komitmennya mendorong penyelesaian damai dalam
Hukrim
Medan,asatupro.comPolda Sumatera Utara meningkatkan pengamanan dalam rangka perayaan Hari Raya Imlek 2026 guna memastikan situasi keamanan
Medan
Medan,asatupro.comTim karate Satuan Brimob Poldasu tergabung bersama Tim Inkanas Sumut berhasil menunjukkan performa membanggakan dalam Kej
Olahraga
Tapanuli Selatan,asatupro.comSebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan lingkungan dan pemulihan kehidupan masyarakat, personel Batalyo
Daerah
Pekanbaru,asatupro.comResimen Arhanud 1 Pasgat membawahi empat Batalyon Arhanud melaksanakan Latihan Matra Udara 1 Level 1 dikenal dengan L
Nasional
