Dairi,asatupro.com-PT Dairi Prima Mineral (DPM) menggelar Konsultasi Publik Rencana Pasca Tambang (Mine Closure Plan) di Berristerra Hotel, Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Rabu (5/11/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan praktik pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan sesuai ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.
Acara dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi, dan dihadiri Bupati Dairi, perwakilan Pemerintah Provinsi Sumut, Dinas ESDM Sumut, Dinas Lingkungan Hidup Dairi, UPT KPH IV, Camat dan Kepala Desa lingkar tambang, pemangku hak ulayat, tokoh masyarakat dan adat, serta perwakilan PT DPM.
Paparan PT DPM: Komitmen Penutupan Tambang Berkelanjutan
Baca Juga:
Superintendent External Relations PT DPM, Baiq Idayani, membenarkan pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menyebutkan, forum ini menjadi wadah bagi perusahaan untuk memaparkan rencana penutupan tambang secara transparan kepada publik.
"Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik," ujar Baiq.
Dalam forum itu, PT DPM memaparkan sejumlah program rencana pasca tambang, mencakup pemulihan lingkungan, pengamanan fasilitas tambang, serta pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar tambang.
Baca Juga:
Chief Legal and External Relation Officer PT DPM, Radianto Arifin, menegaskan bahwa setiap masukan dari peserta akan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan dokumen Rencana Pasca Tambang (RPT).
"Masukan dari pemangku kepentingan sangat berharga. Semua saran akan kami integrasikan sebelum disampaikan kepada Kementerian ESDM untuk mendapatkan persetujuan," ucapnya.
Aksi Warga Warnai Konsultasi Publik
Di tengah pelaksanaan konsultasi publik, kegiatan tersebut diwarnai aksi unjuk rasa dari puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Petani untuk Keadilan (APUK) Kabupaten Dairi.
Massa aksi mendatangi lokasi kegiatan sambil membawa poster dan meneriakkan tuntutan "Tutup DPM!".
Dalam orasinya, sejumlah perwakilan massa seperti Gersom Tampubolon, Rohani Manalu, dan Duat Sihombing menyuarakan penolakan terhadap keberadaan perusahaan tambang tersebut.
"Kegiatan konsultasi publik ini tidak transparan dan hanya menguntungkan segelintir pihak," ujar salah satu orator.
Pantauan Asatupro.com di lapangan menunjukkan kegiatan konsultasi publik berlangsung tertutup dan dijaga oleh petugas keamanan PT DPM, sementara aksi unjuk rasa berjalan aman dan tertib di bawah pengawasan puluhan personel kepolisian.
Jakarta, asatupro.com Hanya dalam hitungan hari saja, batas auto rejection bawah (ARB) efek bersifat ekuitas kembali diubah oleh PT Burs
Keuangan
Keluarga Ibu Hamil di Belawan Pertanyakan Progres Laporan, Surat Polisi Memuat Dugaan Perkara Berbeda
Peristiwa
Viktor Silaen Instruksikan Seluruh Plt Kosgoro 1957 Sumut Percepat Konsolidasi dan Musda
Politik
PADANGSIDIMPUAN, Asatupro.com Wali Kota Padangsidimpuan, H. Letnan Dalimunthe, menyatakan akan menelusuri asalusul dua surat pernyataan
Daerah
HUT ke62 Golkar, Andar Amin Harahap Ajak Kader Lebih Dewasa dan ProRakyat, 17 Daerah Tunggu Diskresi Ketum
Politik
Golkar Sumut Siap Bersinergi dengan Kapolda Baru, Tegaskan Pemberantasan Narkoba Jadi Prioritas
Politik
Semarak HUT Partai Golkar ke62 di Sumatera Utara, DPD Golkar Sukses Gelar Syukuran dan Potong Tumpeng
Politik
Ziarah HUT ke62 Golkar, Andar Amin "Pengorbanan Pahlawan Harus Diwujudkan Lewat Karya Nyata"
Politik
Cegah Judi Online dan Penipuan Online, Sat Binmas Polres Dairi Edukasi Warga di Stasiun PT Sepadan Sidikalang
Daerah
STIKes Sentral Wisuda 56 Mahasiswa, DIII Kebidanan Lolos Uji Kompetensi Nasional 100 Persen
Pendidikan
