Dairi,asatupro.com-PT Dairi Prima Mineral (DPM) menggelar Konsultasi Publik Rencana Pasca Tambang (Mine Closure Plan) di Berristerra Hotel, Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Rabu (5/11/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan praktik pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan sesuai ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.
Acara dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi, dan dihadiri Bupati Dairi, perwakilan Pemerintah Provinsi Sumut, Dinas ESDM Sumut, Dinas Lingkungan Hidup Dairi, UPT KPH IV, Camat dan Kepala Desa lingkar tambang, pemangku hak ulayat, tokoh masyarakat dan adat, serta perwakilan PT DPM.
Paparan PT DPM: Komitmen Penutupan Tambang Berkelanjutan
Baca Juga:
Superintendent External Relations PT DPM, Baiq Idayani, membenarkan pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menyebutkan, forum ini menjadi wadah bagi perusahaan untuk memaparkan rencana penutupan tambang secara transparan kepada publik.
"Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik," ujar Baiq.
Dalam forum itu, PT DPM memaparkan sejumlah program rencana pasca tambang, mencakup pemulihan lingkungan, pengamanan fasilitas tambang, serta pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar tambang.
Baca Juga:
Chief Legal and External Relation Officer PT DPM, Radianto Arifin, menegaskan bahwa setiap masukan dari peserta akan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan dokumen Rencana Pasca Tambang (RPT).
"Masukan dari pemangku kepentingan sangat berharga. Semua saran akan kami integrasikan sebelum disampaikan kepada Kementerian ESDM untuk mendapatkan persetujuan," ucapnya.
Aksi Warga Warnai Konsultasi Publik
Di tengah pelaksanaan konsultasi publik, kegiatan tersebut diwarnai aksi unjuk rasa dari puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Petani untuk Keadilan (APUK) Kabupaten Dairi.
Massa aksi mendatangi lokasi kegiatan sambil membawa poster dan meneriakkan tuntutan "Tutup DPM!".
Dalam orasinya, sejumlah perwakilan massa seperti Gersom Tampubolon, Rohani Manalu, dan Duat Sihombing menyuarakan penolakan terhadap keberadaan perusahaan tambang tersebut.
"Kegiatan konsultasi publik ini tidak transparan dan hanya menguntungkan segelintir pihak," ujar salah satu orator.
Pantauan Asatupro.com di lapangan menunjukkan kegiatan konsultasi publik berlangsung tertutup dan dijaga oleh petugas keamanan PT DPM, sementara aksi unjuk rasa berjalan aman dan tertib di bawah pengawasan puluhan personel kepolisian.
SPBU No 14.227.331 Batang Toru "Diduga Keras Menjual BBM Solar Subsidi Ke Mafia" Penegak Hukum Diam Seribu Bahasa
Hukrim
Solo, asatupro.com Program ketahanan pangan dan energi berkelanjutan yang didengungkan oleh Presiden Prabowo Subianto mendapatkan dukungan
Perkebunan
Rapat Koordinasi Percepatan Dana Desa Tahap Pertama, Wakil Bupati Dairi Minta Camat dan OPD Kerja Ekstra
Daerah
10 SPPG Kabupaten Dairi Yang Telah Memenuhi Syarat menerima Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dari Ketua Satgas MBG Dairi
Daerah
Padangsidimpuan, Asatupro.com Keluarga jurnalis yang rumahnya diduga dibakar orang tak dikenal (OTK) di Kelurahan Wek III, Kecamatan Padan
Hukrim
Kasus BBM Subsidi di Tapsel Diduga DitutupTutupi, SPBU Pemasok Belum Tersentuh Hukum
Hukrim
Bareskrim Gerebek THM New Zone di Medan, 34 Orang Diamankan Diduga Terkait Dengan Narkoba
Hukrim
Lomba Cerdas Cermat SMA SiantarSimalungun Digelar, Tanamkan Nilai Anti Korupsi Sejak Dini
Pendidikan
Bos PLN Minta Maaf, Ungkap Penyebab Listrik Padam BerjamJam di Sumatera
Nasional
LLDikti Wilayah I Raih Penghargaan Implementasi Full CMS Terbaik dari Kemenkeu RI
Pendidikan
