Dairi,asatupro.com-PT Dairi Prima Mineral (DPM) menggelar Konsultasi Publik Rencana Pasca Tambang (Mine Closure Plan) di Berristerra Hotel, Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Rabu (5/11/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan praktik pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan sesuai ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.
Acara dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi, dan dihadiri Bupati Dairi, perwakilan Pemerintah Provinsi Sumut, Dinas ESDM Sumut, Dinas Lingkungan Hidup Dairi, UPT KPH IV, Camat dan Kepala Desa lingkar tambang, pemangku hak ulayat, tokoh masyarakat dan adat, serta perwakilan PT DPM.
Paparan PT DPM: Komitmen Penutupan Tambang Berkelanjutan
Baca Juga:
Superintendent External Relations PT DPM, Baiq Idayani, membenarkan pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menyebutkan, forum ini menjadi wadah bagi perusahaan untuk memaparkan rencana penutupan tambang secara transparan kepada publik.
"Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik," ujar Baiq.
Dalam forum itu, PT DPM memaparkan sejumlah program rencana pasca tambang, mencakup pemulihan lingkungan, pengamanan fasilitas tambang, serta pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar tambang.
Baca Juga:
Chief Legal and External Relation Officer PT DPM, Radianto Arifin, menegaskan bahwa setiap masukan dari peserta akan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan dokumen Rencana Pasca Tambang (RPT).
"Masukan dari pemangku kepentingan sangat berharga. Semua saran akan kami integrasikan sebelum disampaikan kepada Kementerian ESDM untuk mendapatkan persetujuan," ucapnya.
Aksi Warga Warnai Konsultasi Publik
Di tengah pelaksanaan konsultasi publik, kegiatan tersebut diwarnai aksi unjuk rasa dari puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Petani untuk Keadilan (APUK) Kabupaten Dairi.
Massa aksi mendatangi lokasi kegiatan sambil membawa poster dan meneriakkan tuntutan "Tutup DPM!".
Dalam orasinya, sejumlah perwakilan massa seperti Gersom Tampubolon, Rohani Manalu, dan Duat Sihombing menyuarakan penolakan terhadap keberadaan perusahaan tambang tersebut.
"Kegiatan konsultasi publik ini tidak transparan dan hanya menguntungkan segelintir pihak," ujar salah satu orator.
Pantauan Asatupro.com di lapangan menunjukkan kegiatan konsultasi publik berlangsung tertutup dan dijaga oleh petugas keamanan PT DPM, sementara aksi unjuk rasa berjalan aman dan tertib di bawah pengawasan puluhan personel kepolisian.
Antrian BBM Mengular, Ombudsman Sumut Minta Pertamina Bertindak Cepat Tangani Masalah Distribusi BBM
Peristiwa
PW MIO Sumut Gelar Rapat Strategis Perkuat Mitigasi Hukum dan Edukasi UU Pers bagi Insan Media
Nasional
Sudah Damai, Korban Jadi Tersangka dan DPO? Aliansi Masyarakat Siap Kepung Polrestabes Medan Tiga Hari, Desak Penghentian Dugaan Kriminalisa
Medan
Jakarta, asatupro.com Ternyata selain mengurus perkebunan kelapa sawit, Subholding PTPN IV PalmCo ditugaskan juga mengurus bisnis perkebun
Perkebunan
Tim PKM Universitas Dhyana Pura Tingkatkan Efisiensi Produksi Jamu UMKM Djamoe Ala Mbo Dek dengan Teknologi Tepat Guna
Pendidikan
Medan, asatupro.com Teknologi greeding tandan buah segar (TBS) kelapa sawit mySAP365 yang diusung oleh PT Lembaga Aplikasi Teknologi (LAT
Perkebunan
Sah, Pengurus DPC GMNI Jakarta Timur Periode 20252027 Resmi Dilantik
Nasional
Padangsidimpuan, Asatupro.com Ketua Fraksi PDIP, Muhammad Fajar Dalimunthe bersama Wakil Ketua DPRD, Hj. Taty Ariany Tambunan, kompak ber
Daerah
FEBRIE ADRIANSYAH Resmi Mundur Dari Kursi JAMPIDSUS! Jaksa Agung Terima Pengunduran Diri, Kejagung Sebut Demi Jaga Integritas Penegakan Huku
Nasional
Presiden Prabowo Jangan Ada "Maling" di Program Makan Bergizi Gratis! Pengawasan Harus Tegas, Bersih, & Tak Boleh Membebani Mitra SPPG
Nasional
