Medan,asatupro.com-Ikatan Mahasiswa Sumatera Utara (IMA-SU) menggelar aksi unjuk rasa meminta kepada Gubernur Sumatra Utara mencopot Kepala Dinas PerhubunganProvinsi Sumut Agustinus Panjaitan dan meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengusut dugaan korupsi sejumlah pekerjaan pada tahun 2023 - 2024.
"Hal ini perlu ditindaklanjuti oleh kejaksaan guna dilakukan investigasi menyeluruh atas miliar yang direalisasikan oleh dinas Perhubungan Sumut terutama 2 tahun berturut turut menjadi temuan BPK RI. "Kata kordinator aksi, Juned Harahap saat berorasi.
Baca Juga:
Berdasarkan data Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, menganggarkan belanja barang dan jasa TA 2024 sebesar Rp 43.677.016.438,- dengan realisasi s.d 30 November 2024 sebesar Rp31.159.321.859,00 atau 71,34% dari anggaran.
Realisasi tersebut diantaranya merupakan realisasi belanja barang yang dilakukan melalui e-purchassing dimana pada belanja barang dan jasa tersebut, diduga terjadi tindak pidana korupsi dengan modus kelebihan bayar, Mark up atau kekurangan volume pada sejumlah kegiatan yaitu pengadaan dan pemasangan marka jalan, paku jalan dan lampu jalan.
Hal itu tertuang dalam LHP BPK, dimana menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan BPK dengan penyedia jasa (rekanan), PPK, PPTK, konsultan pengawas dan Inspektorat pada bulan November 2024 telah ditemukan beberapa pekerjaan di Dinas Perhubungan Sumatera Utara yang terdapat kekurangan volume dan kelebihan bayar.
Baca Juga:
"Terlepas dari ada atau tidaknya pengembalian uang atau TGR ke kas daerah, bukan berarti menghilangkan asas hukum atas dugaan korupsi tersebut. Apalagi sudah menjadi temuan BPK dan itu menurut penilaian kami adalah bentuk penyalahgunaan wewenang sehingga harus dipertanggungjawabkan. "Ungkapnya.
Menurut masa aksi, hal tersebut menjadi bukti atas kegagalan Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Utara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pimpinan, sehingga Gubernur Sumut harus melakukan evaluasi terhadap Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
Usai menyampaikan orasi, masa diterima oleh Kabid Lalin Dishub Sumut, Ramli Simamora, kemudian melanjutkan aksi kekantor Gubernur Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan.Berikut sejumlah point tuntutan masa aksi.
Berdasarkan data pada tahun 2024 terjadi kekurangan volume pengadaan paku Marka dan Dealinator pada dinas Perhubungan Sumut terjadi dibeberapa daerah di Kabupaten Kota yang berpotensi merugikan keuangan negara. Serta temuan lainnya terhadap pekerjaan Pemasangan Lampu Jalan (LPJU) Sollar Cell.
Sementara itu tahun 2023 berdasarkan temuan BPK yaitu Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wilayah II Kabanjahe.
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen kontrak, backup data, dan pemeriksaan fisik bersama dengan PPTK, staf Inspektorat, konsultan pengawas, dan penyedia, diketahui terdapat kekurangan volume atas pekerjaan sebesar Rp14.896.277,06, Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara (Pembangunan Terminal Lubuk Pakam pada UPTD PSP Wilayah 1 Dishub).
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen kontrak, backup data, dan pemeriksaan fisik bersama dengan PPTK, staf Inspektorat, konsultan pengawas, dan penyedia, diketahui terdapat kekurangan volume atas pekerjaan sebesar Rp.93.279.700,99, Kelebihan pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan dishub Provinsi Sumut sebesar Rp108.175.978,05, terdiri dari:
a) CV AE sebesar Rp14.896.277,06;
b) CV CPN sebesar Rp93.279.700,99;
Polri telah membangun 265 titik sumur bor di wilayah terdampak, terdiri dari 10 titik program Kapolri, 46 titik program Kapolda Aceh,
Daerah
Video Pegawai PPPK Dinsos Lhokseumawe Berinisial TR Diduga Gunakan &ldquoPod Getar&rdquo, Publik Desak Pemeriksaan
Peristiwa
Bupati Dairi Tawarkan ILP Rp 300 Ribu, Pedagang Dilibatkan Mengawasi Kinerja PD Pasar 3 Bulan
Daerah
JELAS VIOLASI UU! Usut Tuntas Penimbunan Sungai dan Hutan Bakau di Tembesi Batam
Daerah
Medan, asatupro.com Provinsi Sumatra Utara (Sumut) adalah pelopor sekaligus industrialisasi perkebunan kelapa sawit sejak era kolonialisme
Perkebunan
Jakarta, asatupro.com Standar keberlanjutan atau sustanaility standard menjadi fondasi bagi PTPN III Subholding PTPN IV PalmCo dalam menja
Perkebunan
Jakarta, asatupro.com Ratusan unit perkebunan dan perusahaan kelapa sawit (PKS) milik PTPN III Subholding PTPN IV PalmCo berhasil meraih
Perkebunan
Sorotan Tajam Warga Langkat Kapolres AKBP Hannry P.H. Tambunan Dituntut Tegas Usut Legalitas THM New Star Bukit Lawang
Peristiwa
Dukung Pesta Luhuton Bolon 2026, Jalan Alternatif Silalahi I III Resmi Dibuka
Daerah
Industri dari Indorayon Ke TPL, Konflik Tak Kunjung Selesai, Presedium Sebat Sutanto Tanoto Jangan Lepas Tanggung Jawab
Peristiwa
