Sampai dengan saat ini realisasi penyerapan yang dilakukan pihaknya sebanyak 41.102 ton GKP dan akan terus melaksanakan penyerapan sampai dengan akhir tahun 2025.
"Saya berharap petani mengetahui hal ini, dikarenakan harga GKP Rp6.500 per Kg itu merupakan harga minimal yang harus diterima oleh petani dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia," kata Budi Cahyanto.
Pihaknya menghimbau kepada seluruh petugas penyuluh lapangan (PPL), para aparatur desa, dan aparat TNI-AD yang menjadi petugas Badan Pembina Desa (Babinsa), untuk menyampaikan pesan kepada para petani tentang kesiapan BULOG di cabang yang terdekat.
Baca Juga:
"Kesiapan dalam arti bahwa kami yang ada di setiap cabang siap menyerap GKP hasil panen petani. GKP yang diserap BULOG ini merupakan gabah petani yang telah dipanen, dikemas dan siap diangkut," kata Budi Cahyanto merinci.
Seluruh GKP yang dibeli BULOG ini akan diolah di penggilingan mitra terdekat untuk dikeringkan dan diolah menjadi beras sesuai dengan kebutuhan cadangan beras pemerintah (CBP).
Baca Juga:
DPP HARI Apresiasi Ketegasan Presiden Prabowo Tangani Karhutla, Minta Aparat Usut Dugaan Pelaku Pembakaran Hutan
Nasional
Diduga Tak Sesuai Juknis, Pekerjaan Replanting dan Parit Isolasi PTPN IV Bah Jambi Diminta Diperiksa
Peristiwa
HUT ke4 Satupena.co.id Empat Tahun Berkarya, Menjaga Kepercayaan dan Mewarnai Negeri
Daerah
Ahli Waris Almarhum Abdul Halim Harahap Pemilik 15 Ha Lahan Polisikan Pasutri Diduga Penyerobot Lahan
Medan
Wabup Dairi Kunjungi Anak Korban Kekerasan di RSUD Sidikalang, "Pemulihan Fisik dan Mental Harus Tuntas"
Daerah
Olimpiade Sains Dairi 2026 Digelar September Mendatang, Ajang Prestasi Siswa & Guru seSumatera Utara
Pendidikan
Perdamaian Kasus Dugaan Pencemaran PT Indofarm Sukses Makmur Dipertanyakan, Hasil Uji Laboratorium Berbeda dan Dugaan Upeti Mencuat
Peristiwa
Rawat Persatuan dan Kesatuan Bangsa, Jaga Stabilitas Negara Tanpa Provokasi
Nasional
Ditemukan Penuh Luka di Jalan Merdeka!2 Bocah Sidikalang Diduga Disiksa Bibinya Sendiri
Hukrim
Ditolak Terbit KTPel Meski Mengantongi SKPWNI, Warga Pertanyakan Kejelasan Status Kependudukan di Batam
Daerah
