Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menilai belum dicabutnya kebijakan ekspor pasir laut oleh Mendag Zulhas, bisa menjadi catatan negatif di penghujung pemerintahan Jokowi.
"Karena dengan kebijakan tersebut pemerintahan Jokowi tidak pro terhadap permasalahan lingkungan," kata Saiful kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu, 13 Oktober 2024.
Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, jika kebijakan ekspor pasir laut tidak dicabut oleh Mendag Zulhas, maka citra Jokowi di mata dunia akan menjadi buruk.
Baca Juga:
"Jokowi dianggap tidak peduli dengan masalah lingkungan dengan melakukan pengerukan terhadap pasir laut, apalagi kemudian digunakan untuk komoditas ekspor di negara lain," pungkas Saiful.**
Komandan Resiman Arhanud 1 Pasgat Bersama Para Perwira Kunjungi Kantor Bea Cukai Medan
Medan
Menjaga Ruang Publik dari Kriminalitas Jalanan, GMNI Sumut Dorong Kolaborasi Semua Pihak
Medan
Banda Aceh,asatupro.comKetua Ikatan Cut Putroe Bangsawan Aceh (ICPBA), Cut Sawadi, menggelar pertemuan khusus dengan keluarga besar keturun
Nusantara
Izin PBG Sky Cros Milik Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosiva Dipersoalkan
Hukrim
Warga Resah, Batching Plant di Batu Bara Diduga Gunakan Jalan PT Socfindo Tanpa Izin, Debu dan Kerusakan Jalan Jadi Keluhan
Daerah
Medan,asatupro.comKomisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terus memperkuat sinergi dengan dunia akademik sebagai bagian dari upaya membangu
Medan
Medan,asatupro.comPeringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada hari Jumat (05/06/2026), ditindaklanjuti pula Pengurus Wilayah
Perkebunan
Brimob Poldasu Gagalkan Tawuran Dini Hari di Medan, Empat Pemuda dan Dua Kelewang Diamankan
Hukrim
Begal "Modus Baru Pelaku Menggunakan Mobil Rampok Sepada Motor Korban"
Hukrim
Kapolres Deli Serdang Diduga Telah Menerima Upeti dari Bandar Judi Tembak Ikan dan Roulete Milik &039AHING&039
Hukrim
