DPP FROMPER Desak Negara Lakukan Audit Total HGU PT Socfindo: Jangan Biarkan Aset Agraria Dikelola Tanpa Transparansi!

Jakarta,asatupro.com-Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Front Mahasiswa Pejuang Reformasi (FROMPER) secara tegas mendesak negara, melalui kementerian dan instansi terkait, untuk segera melakukan audit secara menyeluruh terhadap Hak Guna Usaha (HGU) PT Socfindo.

​Ketua Harian DPP FROMPER, Andika Pratama, menyatakan bahwa audit yang dilakukan terhadap korporasi perkebunan besar tidak boleh setengah-setengah atau sekadar memeriksa administrasi di atas kertas. Negara harus turun tangan mengaudit secara komprehensif mulai dari aspek historis, hukum, tata ruang, fiskal, hingga kewajiban sosial kepada masyarakat.

​"Audit ini untuk kepastian hukum, keadilan masyarakat, dan tata kelola pertanahan yang berkeadilan," tegas Andika Pratama dalam pernyataan resminya.

Baca Juga:

• Ketua Harian DPP AJUDAN Desak Kapolri Realisasikan Tes Urine Seluruh Anggota Polri
• Tudingan ‘Tebang Pilih’ Mewarnai Penetapan Tersangka Korupsi Proyek Jalan di Sumut, KPK Buka Suara

​Andika juga menambahkan bahwa negara tidak boleh membiarkan aset agraria bernilai besar dikelola tanpa transparansi dan akuntabilitas. Audit menyeluruh adalah kunci utama untuk memastikan kepastian hukum, terciptanya tata kelola yang baik (good governance), serta menjamin kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar wilayah perkebunan.

​6 Aspek Utama yang Wajib Diaudit dari PT Socfindo:

DPP FROMPER merinci setidaknya ada enam aspek krusial yang harus diinvestigasi secara mendalam oleh negara:

Baca Juga:

• Ketum GERMAS Ungkap Ade Julhaidir Desak DPR/MPR RI Tampung Aspirasi Masyarakat Terkait Polemik Putusan MK dan IJASAH Gibran
• KPK Resmi Tahan 7 Tersangka Baru Kasus Korupsi Proyek Jalan di Sumut

1. Transisi Kolonial: Menelusuri legalitas peralihan dari tanah bekas erfpacht kolonial menjadi HGU nasional, serta kejelasan asal-usul pelepasan hak kolonial tanpa evaluasi.
2. Perubahan Luas HGU: Memeriksa potensi penambahan atau pengurangan lahan di luar batas hak tahun 1969 serta validitas perubahannya.
3. ​Kesesuaian Tata Ruang: Menilai apakah HGU saat ini telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku.
4. Kepatuhan Fiskal: Mengaudit pembayaran PBB sejak tahun 1970–2021, kesesuaian luas lahan yang dikuasai, serta potensi kerugian negara dari sektor pajak.
5. ​Konflik Agraria: Menyelesaikan sengketa dan konflik agraria yang terjadi di wilayah operasional seperti Simpang Gambus, Lae Butar, dan wilayah lainnya yang bersinggungan langsung dengan hak masyarakat.
6. ​Kewajiban Plasma dan Kemitraan: Mengaudit realisasi fasilitasi pembangunan kebun masyarakat (FPKM) sesuai dengan PP 28/2021 dan Permentan 18/2021 untuk memastikan apakah hak masyarakat telah benar-benar terpenuhi.

​Melalui momentum ini, DPP FROMPER menegaskan bahwa Audit HGU Socfindo adalah harga mati demi keadilan untuk rakyat dan kepatuhan untuk negara.

Pihaknya akan terus mengawal persoalan ini agar tidak ada lagi ketimpangan agraria yang merugikan masyarakat di sekitar perkebunan.

​#AuditHGU #Socfindo #KeadilanAgraria #DPPFROMPER

Ketua Harian DPP AJUDAN Desak Kapolri Realisasikan Tes Urine Seluruh Anggota Polri

Tudingan ‘Tebang Pilih’ Mewarnai Penetapan Tersangka Korupsi Proyek Jalan di Sumut, KPK Buka Suara

Ketum GERMAS Ungkap Ade Julhaidir Desak DPR/MPR RI Tampung Aspirasi Masyarakat Terkait Polemik Putusan MK dan IJASAH Gibran

KPK Resmi Tahan 7 Tersangka Baru Kasus Korupsi Proyek Jalan di Sumut

Munas APPI 2026 Perkuat Profesionalisme dan Independensi Pers

Bahlil Tegaskan Golkar Fokus Raih Kursi DPR, Bukan Posisi Presiden atau Wapres