Dahnil Anzar Simanjuntak Pastikan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2026 Akan Dikelola BPH, Tunggu Persetujuan DPR

Medan,asatupro.com-Wakil Badan Penyelenggara Haji (BPH) Dahnil Anzar memastikan mulai tahun 2026 penyelenggaraan ibadah haji akan ditanggani oleh BPH. Meskipun demikian saat ini masih menunggu persetujuan dari DPR RI untuk melakukan revisi terhadap Undang Undang (UU) Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji.

"Jadi mulai tahun 2026, sesuai amanah Presiden bahwa penyelenggaran ibadah haji akan sepenuhnya dikelola oleh BPH atau setingkat kementerian. Memang, salah satu hambatannya itu masih adalah soal UU. Saat ini, yang mengaturnya yakni UU Nomor 8 tahun 2019. Tapi sekarang udah di Badan legislasi (Baleg) DPR apakah nanti penyelenggaraan haji akan dilakukan tetap oleh BPH atau merubah nama menjadi setingkat kementerian. Insaallah tahun ini selesai," katanya saat di Medan usai menghadiri pelantikan ormas Matahari Pagi Indonesia Kota Medan, Jumat (4/7/2025).

Dikatakan politisi Gerindra itu, sebagaimana amanah yang diberikan Presiden Prabowo Subianto bahwa BPH harus menjadi lembaga yang menjunjung tinggi integritas dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Hal ini dilakukan agar penyelenggaran haji tahun 2026 mewujudkan Tri Sukses Haji yakni sukses ritual, sukses ekosistem ekonomi, dan sukses keadaban-peradaban.

Baca Juga:

• Kepala BIN Sebut Penyadapan Terhadap Presiden Prabowo oleh Eks Kapolri Mengarah ke Makar
• Panglima TNI Tegaskan Narasi Seskab Teddy Indra Diperiksa POM TNI Adalah Hoaks

Untuk mewujudkan itu, kata mantan Jubir Prabowo Subianto itu berbagai persiapan telah dilakukan salah satu yakni dengan membentuk Satgas (Satuan Tugas) Haji atau Task Force Haji.

"Saat ini persiapan dini yang telah dilakukan adalah dengan membentuk task force. Ini adalah tim gabungan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dan Arab Saudi untuk mempersiapkan dan mengawasi penyelenggaraan ibadah haji, terutama untuk tahun 2026. Melalui Task force ini untuk bersama-sama untuk persiapan haji sejak awal, supaya kejadian-kejadian tahun ini tidak terulang. Itu yang sedang dipersiapkan," tambahnya.

Tambahnya lagi, setelah pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman Alu Saud sudah bersepakat membentuk yang namanya Dewan Koordinasi Tinggi.

Baca Juga:

• Bongkar Kasus Penyadapan Presiden, PP IPA Beri Dukungan Penuh untuk Kapolri Jenderal Suyudi
• Listyo Sigit Resmi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Mahfud MD Sebut "Gilaaa" dan Berpotensi Makar

"Jadi, Dewan Koordinasi Tertinggi ini nanti isinya adalah pejabat-pejabat dari Indonesia dan dari Kerajaan Saudi Arabia yang akan mempersiapkan kerja sama-sama strategis terkait dengan ekonomi, investasi, termasuk terkait dengan haji dan kampung haji. Masih dalam tarah pembicaraan lanjut," pungkasnya.

Kepala BIN Sebut Penyadapan Terhadap Presiden Prabowo oleh Eks Kapolri Mengarah ke Makar

Panglima TNI Tegaskan Narasi Seskab Teddy Indra Diperiksa POM TNI Adalah Hoaks

Bongkar Kasus Penyadapan Presiden, PP IPA Beri Dukungan Penuh untuk Kapolri Jenderal Suyudi

Listyo Sigit Resmi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Mahfud MD Sebut "Gilaaa" dan Berpotensi Makar

Ketum GERMAS Ungkap Ade Julhaidir Desak DPR/MPR RI Tampung Aspirasi Masyarakat Terkait Polemik Putusan MK dan IJASAH Gibran

Anggota Komis XIII DPR RI Kunjungi Lapas Bangkinang, Tinjau Pembinaan dan Sarana Prasarana