Dahnil Anzar Simanjuntak Pastikan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2026 Akan Dikelola BPH, Tunggu Persetujuan DPR

Medan,asatupro.com-Wakil Badan Penyelenggara Haji (BPH) Dahnil Anzar memastikan mulai tahun 2026 penyelenggaraan ibadah haji akan ditanggani oleh BPH. Meskipun demikian saat ini masih menunggu persetujuan dari DPR RI untuk melakukan revisi terhadap Undang Undang (UU) Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji.

"Jadi mulai tahun 2026, sesuai amanah Presiden bahwa penyelenggaran ibadah haji akan sepenuhnya dikelola oleh BPH atau setingkat kementerian. Memang, salah satu hambatannya itu masih adalah soal UU. Saat ini, yang mengaturnya yakni UU Nomor 8 tahun 2019. Tapi sekarang udah di Badan legislasi (Baleg) DPR apakah nanti penyelenggaraan haji akan dilakukan tetap oleh BPH atau merubah nama menjadi setingkat kementerian. Insaallah tahun ini selesai," katanya saat di Medan usai menghadiri pelantikan ormas Matahari Pagi Indonesia Kota Medan, Jumat (4/7/2025).

Dikatakan politisi Gerindra itu, sebagaimana amanah yang diberikan Presiden Prabowo Subianto bahwa BPH harus menjadi lembaga yang menjunjung tinggi integritas dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Hal ini dilakukan agar penyelenggaran haji tahun 2026 mewujudkan Tri Sukses Haji yakni sukses ritual, sukses ekosistem ekonomi, dan sukses keadaban-peradaban.

Baca Juga:

• Kajari Karo Danke Rajagukguk Ditarik ke Kejagung Imbas Kasus Amsal Sitepu
• Hinca Panjaitan Singgung Dugaan Konflik Kepentingan, Pemkab Karo Buka Suara Soal Mobil Dinas

Untuk mewujudkan itu, kata mantan Jubir Prabowo Subianto itu berbagai persiapan telah dilakukan salah satu yakni dengan membentuk Satgas (Satuan Tugas) Haji atau Task Force Haji.

"Saat ini persiapan dini yang telah dilakukan adalah dengan membentuk task force. Ini adalah tim gabungan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dan Arab Saudi untuk mempersiapkan dan mengawasi penyelenggaraan ibadah haji, terutama untuk tahun 2026. Melalui Task force ini untuk bersama-sama untuk persiapan haji sejak awal, supaya kejadian-kejadian tahun ini tidak terulang. Itu yang sedang dipersiapkan," tambahnya.

Tambahnya lagi, setelah pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman Alu Saud sudah bersepakat membentuk yang namanya Dewan Koordinasi Tinggi.

Baca Juga:

• LBH Medan Desak Jaksa Agung Segera Copot Kajari Karo dan Jajaran Terlibat
• Kajati Sumut Minta Maaf di DPR Buntut Gaduh Kasus Amsal Sitepu

"Jadi, Dewan Koordinasi Tertinggi ini nanti isinya adalah pejabat-pejabat dari Indonesia dan dari Kerajaan Saudi Arabia yang akan mempersiapkan kerja sama-sama strategis terkait dengan ekonomi, investasi, termasuk terkait dengan haji dan kampung haji. Masih dalam tarah pembicaraan lanjut," pungkasnya.

Kajari Karo Danke Rajagukguk Ditarik ke Kejagung Imbas Kasus Amsal Sitepu

Hinca Panjaitan Singgung Dugaan Konflik Kepentingan, Pemkab Karo Buka Suara Soal Mobil Dinas

LBH Medan Desak Jaksa Agung Segera Copot Kajari Karo dan Jajaran Terlibat

Kajati Sumut Minta Maaf di DPR Buntut Gaduh Kasus Amsal Sitepu

Wakil Bupati Dairi Lepas 10 Calon Jamaah Haji Ikuti Manasik di Medan

DPP FROMPER : Dengan Pengawalan Komisi III DPR RI, Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis Kontras Harus Terang Benderang