Medan,asatupro.com-Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan menyatakan bakal mengawasi secara ketat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Medan.
"Langkah ini dilakukan menyusul adanya informasi yang beredar bahwa paket MBG dinilai belum memenuhi prinsip gizi seimbang sesuai ketentuan program," tegas Kepala Seksi Intelijen Kejari Medan Dapot Dariarma,Senin (3/11/2025).
Ia mengatakan, pengawasan akan dilakukan terhadap seluruh tahapan program, mulai dari pengadaan bahan makanan, distribusi, hingga kualitas menu yang diterima masyarakat.
"Kami ingin memastikan kualitas makanan dan ketepatan sasaran penerima manfaat sesuai ketentuan yang berlaku," jelasnya.
Baca Juga:
Program MBG ini, lanjut Dapot, bertujuan meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak sekolah. Karena itu, Kejari Medan akan memastikan pelaksanaannya sesuai standar gizi dan bebas dari penyimpangan.
Ia menjelaskan, kegiatan pengawasan tersebut merupakan bagian dari fungsi pencegahan melalui Bidang Intelijen.
Berdasarkan pantauan di lapangan, sebagian penerima manfaat melaporkan bahwa isi paket makan bergizi gratis hanya terdiri atas nasi putih, lauk berupa potongan ayam kecil, sedikit sayur atau sup jagung, camilan, serta buah dalam porsi minim.
Baca Juga:
Kondisi itu dinilai belum mencerminkan prinsip gizi seimbang sebagaimana tujuan program MBG yang diharapkan mampu menekan angka stunting serta meningkatkan asupan gizi anak usia sekolah di berbagai daerah, termasuk Kota Meda.
Menanggapi hal itu, Dapot menegaskan bahwa Kejari Medan tidak hanya mengawasi aspek administratif, tetapi juga memperhatikan mutu makanan yang dikonsumsi masyarakat.
"Kami ingin memastikan tidak ada penyimpangan dalam proses pengadaan maupun penyaluran. Program bergizi gratis ini harus benar-benar menyehatkan, bukan hanya formalitas," ujarnya.
Ia menambahkan, Kejari Medan akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Medan serta instansi teknis terkait untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program di sekolah-sekolah.
"Apabila ditemukan indikasi pelanggaran atau penyimpangan anggaran, tentu akan kami tindak lanjuti sesuai ketentuan hukum," tegas Dapot.
Presiden Prabowo Tekankan Kekompakan, Integritas, dan Kesiapsiagaan 800 Perwira Tinggi TNIPolri di Istana
Nasional
Aksi Jilid II PW KAMMI SUMUT Desak DPRD Buka Proses KPID, Minta RDP, dan Dorong Kejatisu Tindak Lanjuti Laporan
Peristiwa
Dana Desa Suka Julu Rp1,7 Miliar Disorot, Sejumlah Kegiatan Diduga Fiktif dan Tak Sesuai Pelaksanaan
Hukrim
Gerindra Minta Polemik Ijazah Gibran Dihentikan PascaPutusan MK, Singgung Risiko Ekonomi dan Stabilitas Politik
Nasional
Respons Santai KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak Masuk Bursa Calon Panglima TNI
Nasional
Ekoteologi dalam Aksi, Mahasiswa KKN UINSU Ajak Masyarakat Desa Gajah Kelola Sampah
Pendidikan
Rumah Tumbuh KKN Desa Gajah Hadirkan Pembelajaran Kreatif dan Edukatif bagi AnakAnak
Pendidikan
Uji komitmen "No Viral, No Justice", Kapolri Baru di Desak Segera Tolak Upaya Banding dan Jatuhkan PTDH Final Kepada Kompol DK
Peristiwa
Mahasiswa Soroti Dugaan Ketidakberesan LLTT, Tirtanadi Diminta Buka Data
Peristiwa
Gerak Cepat Satresnarkoba Polresta Deli Serdang Tindak Aduan Warga, Dua Lokasi Diduga Sarang Sabu Ternyata Nihil
Hukrim
