Kinerja APBN di Sumatera Utara hingga Akhir November 2024 Tetap Solid

Penurunan ini disebabkan oleh stagnasi harga referensi crude palm oil (CPO) serta kebijakan tarif efektif bea masuk yang lebih rendah. Bea masuk berhasil tumbuh sebesar 2,53%, mencapai Rp1,09 triliun atau 68,76% dari target, dengan kontribusi utama dari produk seperti beras, gula, dan pupuk NPK. Sebaliknya, penerimaan bea keluar mengalami kontraksi tajam sebesar 22,47%, terutama dipengaruhi oleh rendahnya harga referensi CPO.

Penerimaan cukai juga mengalami penurunan 19,77%, dipengaruhi oleh penurunan produksi barang kena cukai (BKC).Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatatkan capaian positif hingga November 2024, dengan total realisasi sebesar Rp2,75 triliun atau 130,82% dari target, tumbuh 6,01% secara tahunan. PNBP ini terdiri dari beberapa komponen utama: PNBP Lainnya, PNBP Badan Layanan Umum (BLU), serta PNBP Aset, Piutang, dan Lelang. PNBP Lainnya mencapai Rp1,38 triliun, meskipun mengalami kontraksi 3,21% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pendapatan ini didominasi oleh BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) sebesar Rp158 miliar, serta layanan paspor dengan pendapatan Rp124,47 miliar.

Kementerian/Lembaga seperti Polri dan Kemenkumham juga memberikan kontribusi signifikan, di mana Polri menyumbang Rp91,98 miliar dari penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), sementara Kemenkumham mencatat pendapatan Rp141,17 miliar dari layanan paspor.Badan Layanan Umum (BLU) menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan realisasi penerimaan sebesar Rp1,37 triliun atau 100,21% dari target, tumbuh 17,24% secara tahunan.

Pendapatan BLU didominasi oleh sektor jasa pelayanan pendidikan dan kesehatan. Kontributor lainnya termasuk Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mendukung optimalisasi layanan publik di Sumatera Utara.PNBP Aset, Piutang, dan Lelang mencatatkan realisasi sebesar Rp77,18 miliar atau 105,32% dari target, dengan pertumbuhan signifikan pada semua komponennya. PNBP Aset tumbuh 21,51% secara tahunan, mencapai Rp42,07 miliar, didorong oleh peningkatan pendapatan dari sewa tanah dan bangunan, serta penjualan barang rampasan.

PNBP Piutang Negara tumbuh 30,81% menjadi Rp128,76 juta, terutama dipengaruhi oleh pembayaran angsuran debitur dari sektor usaha kecil dan menengah yang memanfaatkan program keringanan utang. Sementara itu, PNBP Lelang mencatatkan pertumbuhan 31,16%, dengan realisasi Rp34,98 miliar. Pendapatan dari lelang didominasi oleh Bea Lelang Penjual dan Bea Lelang Pembeli, yang berasal dari jenis lelang eksekusi hak tanggungan, barang rampasan, dan harta pailit.Transfer ke Daerah (TKD) hingga November 2024 mencapai Rp41,44 triliun atau 93,10% dari pagu, mengalami peningkatan 9,32% dibandingkan tahun sebelumnya.

Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar dalam TKD, dengan realisasi Rp25,46 triliun atau 97,68% dari pagu. Pertumbuhan ini didukung oleh penyaluran DAU untuk program spesifik seperti DAU PPPK, DAU bidang pekerjaan umum, kesehatan, dan pendidikan. Dana Bagi Hasil (DBH) mencatat realisasi Rp1,61 triliun atau 79,20% dari pagu, didorong oleh penyaluran DBH PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 untuk triwulan IV kepada 25 pemerintah daerah.