OJK dan IJK Sumut Menggelar PKR 2025, Ini Targetnya!

Medan, asatupro.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sejumlah lembaga yang merupakan industri jasa keuangan (IJK) di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggelar Pasar Keuangan Rakyat (PKR) 2025 selama sepekan ini di kantor pusat Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan.

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya mendorong peningkatan literasi dan perluasan akses keuangan sekaligus menjadi ruang untuk masyarakat dalam memperoleh pelayanan keuangan formal secara langsung.

Kegiatan PKR 2025 yang diketuai oleh Syafrizalsyah selaku Direktur Bisnis dan Syariah Bank Sumut ini dihadiri oleh H. Surya selaku Wakil Gubernur Sumut, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Iman Gunadi, perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), pimpinan lembaga jasa keuangan, serta anggota Forkom IJK Sumut.

"Mulai dari pembukaan rekening, konsultasi produk keuangan, hingga layanan digital perbankan," kata Kepala OJK Sumut, Khoirul Muttaqien, saat menyampaikan kata sambutan dalam acara tersebut, Senin (24/11/2025).

Ketua Pengarah Forkom IJK Sumut ini menegaskan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas pemahaman dan penggunaan layanan keuangan formal di masyarakat.

Baca Juga:

• GEMPAR! Warga Pematangsiantar Klaim Dimintai Ratusan Juta Terkait Kasus TPPO, Kapolda Sumut Ditantang Bongkar Dugaan 'Pengkondisian Perkara'
• Pelindo Multi Terminal Belawan Catat Kinerja Positif hingga Agustus 2026

"Seluruh peserta diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya literasi keuangan, memilih produk keuangan sesuai kebutuhan," ucapnya lagi.

Baca Juga:

• KPK Kembali Tetapkan 8 Tersangka, Sutrisno Pangaribuan: Siapa “Sutradara” di Balik Kasus Jalan BBPJN Sumut?
• Aksi Jilid II PW KAMMI SUMUT: Desak DPRD Buka Proses KPID, Minta RDP, dan Dorong Kejatisu Tindak Lanjuti Laporan

"Serta menghindari praktik keuangan ilegal dan kejahatan digital. Harapannya, PKR 2025 dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian Sumut," tutur Khoirul Muttaqien lebih lanjut.

Selain PKR, Khoirul Muttaqien bilang OJK Sumut bersama pemerintah daerah dan IJK juga telah melaksanakan rangkaian Bulan Inklusi Keuangan (BIK) sejak September hingga November 2025.

Selama periode pelaksanaan BIK 2025, ungkapnya, terdapat 87 kegiatan BIK yang tersebar di 22 kabupaten dan kota dan menjangkau 12.430 peserta dengan total nominal rekening mencapai Rp 2,4 miliar.

"Pencapaian ini mencerminkan komitmen terhadap perluasan akses keuangan yang berkelanjutan," sambung Khoirul Muttaqien.

Sementara itu H. Surya selaku Wakil Gubernur menyampaikan bahwa penguatan akses permodalan menjadi salah satu fokus utama BIK 2025, termasuk melalui business matching Kredit Program Perumahan yang mendukung Program Tiga Juta Rumah Pemerintah.

Ketua Panitia PKR 2025 Syafrizalsyah bersama pengurus Forkom IJK Sumut memastikan bahwa seluruh layanan dan edukasi pada kegiatan ini dapat diakses dengan mudah dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Antusiasme masyarakat tercermin melalui penyaluran Kredit Program Perumahan oleh Bank Sumut, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Serta kredit untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Bank Sumut, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) dengan total penyaluran mencapai Rp 8,3 miliar.

Melalui PKR 2025 dan rangkaian kegiatan BIK, Forkom IJK Sumut dan OJK Sumatera Utara berharap perluasan akses keuangan semakin merata, inklusif, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh wilayah Sumut.

GEMPAR! Warga Pematangsiantar Klaim Dimintai Ratusan Juta Terkait Kasus TPPO, Kapolda Sumut Ditantang Bongkar Dugaan 'Pengkondisian Perkara'

Pelindo Multi Terminal Belawan Catat Kinerja Positif hingga Agustus 2026

KPK Kembali Tetapkan 8 Tersangka, Sutrisno Pangaribuan: Siapa “Sutradara” di Balik Kasus Jalan BBPJN Sumut?

Aksi Jilid II PW KAMMI SUMUT: Desak DPRD Buka Proses KPID, Minta RDP, dan Dorong Kejatisu Tindak Lanjuti Laporan

Uji komitmen "No Viral, No Justice", Kapolri Baru di Desak Segera Tolak Upaya Banding dan Jatuhkan PTDH Final Kepada Kompol DK

Mahasiswa Soroti Dugaan Ketidakberesan LLTT, Tirtanadi Diminta Buka Data