APKASINDO Perjuangan Gelar Pelatihan Pengolahan Biomassa Sawit
Medan, asatupro.com DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Perjuangan menggelar pelatihan intensif pengolahan biomassa ata
Perkebunan
Binjai,asatupro.com-Dugaan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) C di Satpas Polres Binjai, Sumatera Utara, terus menjadi sorotan. Setelah video percakapan terkait dugaan pengurusan SIM C tanpa melalui ujian dengan biaya Rp800 ribu beredar di media sosial, kini muncul pengakuan korban yang mengaku mendapat tekanan dari seseorang yang memperkenalkan diri sebagai anggota Propam Polres Binjai.
Korban yang sehari-hari bekerja sebagai kuli bangunan mengaku dihubungi melalui telepon dan pesan WhatsApp oleh seseorang yang mengaku sebagai anggota Propam Polres Binjai.
Menurut pengakuan korban, orang tersebut meminta dirinya membuat video klarifikasi terkait video dugaan pungli pengurusan SIM C yang sebelumnya viral melalui akun TikTok MedanTalk sekitar 15 November 2026.
Tidak hanya menghubungi korban, orang tersebut juga disebut mendatangi rumah orang tua korban. Bahkan, ibu kandung korban dikabarkan turut menjadi sasaran pemotretan ketika orang tersebut berada di lokasi.
Baca Juga:
Peristiwa tersebut membuat korban mengaku merasa tertekan dan khawatir. Persoalan yang semula berkaitan dengan pengurusan SIM C kini turut menyeret anggota keluarganya.
Munculnya pengakuan ini menimbulkan pertanyaan mengenai identitas, tujuan, dan dasar tindakan orang yang mengaku sebagai anggota Propam tersebut.
Apakah permintaan video klarifikasi itu merupakan bagian dari prosedur pemeriksaan resmi atau terdapat tindakan lain yang perlu dievaluasi?
Baca Juga:
AMPUH: Dugaan Pungli Tidak Bisa Dianggap Pelanggaran Etik Semata
Ketua Umum DPP AMPUH (Aliansi Masyarakat Peduli Hukum), Muhammad Suzali, S.H., yang juga praktisi hukum, menilai dugaan praktik pungutan liar dalam penerbitan SIM merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara hukum.
Menurut Suzali, apabila aparat penegak hukum terbukti memperdagangkan kewenangan atau jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi, perbuatan tersebut tidak dapat dipandang sebatas pelanggaran etik kedinasan.
Ia menyebut dugaan tersebut berpotensi masuk ke ranah tindak pidana korupsi, bergantung pada unsur perbuatan dan alat bukti yang ditemukan.
Dalam pandangan hukumnya, Suzali menyinggung Pasal 423 KUHP serta Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang perlu diperhatikan.
Namun, penerapan ketentuan pidana tetap harus didasarkan pada unsur hukum, alat bukti, dan hasil pemeriksaan aparat penegak hukum yang berwenang.
Kapolres dan Kasat Lantas Binjai Belum Berikan Tanggapan
Redaksi telah berupaya meminta konfirmasi kepada Kapolres Binjai dan Kasat Lantas Polres Binjai melalui pesan WhatsApp pada Rabu (18/11/2026) malam.
Konfirmasi tersebut disampaikan melalui nomor WhatsApp yang ditujukan kepada masing-masing pihak. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh jawaban atas pertanyaan yang disampaikan redaksi.
Suzali menyayangkan belum adanya tanggapan atas persoalan yang dipertanyakan. Ia menilai penjelasan dari pihak kepolisian diperlukan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, DPP AMPUH menyatakan akan menggelar aksi damai di depan Kantor Satpas Polres Binjai. Aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi sekaligus desakan agar dugaan pungli dalam pengurusan SIM C dan pengakuan korban terkait pihak yang mengaku sebagai anggota Propam mendapat perhatian serius.
Suzali menegaskan, pihaknya ingin seluruh persoalan tersebut diselesaikan secara transparan dan diungkap hingga terang benderang sehingga tidak menyisakan tanda tanya di tengah masyarakat.
AMPUH juga meminta Polres Binjai memberikan penjelasan resmi, termasuk mengenai dugaan pengurusan SIM C tanpa ujian, biaya Rp800 ribu yang dipersoalkan, serta identitas dan tujuan pihak yang mendatangi keluarga korban.
Publik kini menantikan langkah konkret dan penjelasan resmi dari Polres Binjai, termasuk perkembangan pemeriksaan internal terhadap dugaan tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Kapolres Binjai, Kasat Lantas, Propam Polres Binjai, maupun seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini. (Red/Tim)
Medan, asatupro.com DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Perjuangan menggelar pelatihan intensif pengolahan biomassa ata
Perkebunan
Ketum DPP AMPUH M. Suzali, S.H. Dikonfirmasi soal Dugaan Pungli SIM C Rp800 Ribu, Kapolres dan Kasat Lantas Binjai Bungkam
Hukrim
Bandung,asatupro.comKomisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat kerja sama dalam menjaga iklim pe
Nasional
TP PKK Dairi Gaspol Benahi Administrasi! 12 Desa di Siempat Nempu Hulu Ditarget Tertib dan Siap Jadi Desa Binaan 2027
Daerah
Sekjen PMII Kota Medan Ricky Dalimunthe Tolak Wacana Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Presiden
Nasional
Padangsidimpuan, Asatupro.com Rapat Paripurna DPRD Kota Padangsidimpuan dalam rangka pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (
Daerah
Diduga Kebal Hukum dan Tantang Komitmen Polri, Arena Perjudian Sabung Ayam Berskala Besar di Tanjung Morawa Beroperasi Bebas Tanpa Sentuhan
Hukrim
Besitang, asatupro.com Ribuan petani sawit plasma yang tergabung dalam Koperasi Produsen Unit Desa (KPUD) Rahmat Tani (Rata) yang terletak
Perkebunan
M. Faisal Ketua PAN Kota Medan Tegaskan isu Zulkifli Hasan Penyebaran Berita Hoaks
Politik
Polres Langkat Mangkir Sidang Praperadilan, LBH Parsaoran Kecewa Uji Sah atau Tidaknya Tindakan Penyidik!
Hukrim