Sabtu, 21 November 2026
HUT KE 2 ASATUPRO.COM 2026
HUT TNI KE 81

Ketum DPP AMPUH M. Suzali, S.H.: Dikonfirmasi soal Dugaan Pungli SIM C Rp800 Ribu, Kapolres dan Kasat Lantas Binjai Bungkam

Redaksi - Jumat, 20 November 2026 21:21 WIB
Ketum DPP AMPUH M. Suzali, S.H.: Dikonfirmasi soal Dugaan Pungli SIM C Rp800 Ribu, Kapolres dan Kasat Lantas Binjai Bungkam
Ketua Umum DPP AMPUH (Aliansi Masyarakat Peduli Hukum), Muhammad Suzali, S.H., Mengusut Tuntas Dugaan Pungutan Liar (Pungli) Dalam Pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) C di Satpas Polres Binjai, Provinsi Sumatera Utara.

Binjai,asatupro.com-Dugaan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) C di Satpas Polres Binjai, Sumatera Utara, terus menjadi sorotan. Setelah video percakapan terkait dugaan pengurusan SIM C tanpa melalui ujian dengan biaya Rp800 ribu beredar di media sosial, kini muncul pengakuan korban yang mengaku mendapat tekanan dari seseorang yang memperkenalkan diri sebagai anggota Propam Polres Binjai.

Korban yang sehari-hari bekerja sebagai kuli bangunan mengaku dihubungi melalui telepon dan pesan WhatsApp oleh seseorang yang mengaku sebagai anggota Propam Polres Binjai.

Menurut pengakuan korban, orang tersebut meminta dirinya membuat video klarifikasi terkait video dugaan pungli pengurusan SIM C yang sebelumnya viral melalui akun TikTok MedanTalk sekitar 15 November 2026.

Tidak hanya menghubungi korban, orang tersebut juga disebut mendatangi rumah orang tua korban. Bahkan, ibu kandung korban dikabarkan turut menjadi sasaran pemotretan ketika orang tersebut berada di lokasi.

Baca Juga:

Peristiwa tersebut membuat korban mengaku merasa tertekan dan khawatir. Persoalan yang semula berkaitan dengan pengurusan SIM C kini turut menyeret anggota keluarganya.

Munculnya pengakuan ini menimbulkan pertanyaan mengenai identitas, tujuan, dan dasar tindakan orang yang mengaku sebagai anggota Propam tersebut.

Apakah permintaan video klarifikasi itu merupakan bagian dari prosedur pemeriksaan resmi atau terdapat tindakan lain yang perlu dievaluasi?

Baca Juga:

AMPUH: Dugaan Pungli Tidak Bisa Dianggap Pelanggaran Etik Semata

Ketua Umum DPP AMPUH (Aliansi Masyarakat Peduli Hukum), Muhammad Suzali, S.H., yang juga praktisi hukum, menilai dugaan praktik pungutan liar dalam penerbitan SIM merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara hukum.

Menurut Suzali, apabila aparat penegak hukum terbukti memperdagangkan kewenangan atau jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi, perbuatan tersebut tidak dapat dipandang sebatas pelanggaran etik kedinasan.

Ia menyebut dugaan tersebut berpotensi masuk ke ranah tindak pidana korupsi, bergantung pada unsur perbuatan dan alat bukti yang ditemukan.

Dalam pandangan hukumnya, Suzali menyinggung Pasal 423 KUHP serta Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang perlu diperhatikan.

Namun, penerapan ketentuan pidana tetap harus didasarkan pada unsur hukum, alat bukti, dan hasil pemeriksaan aparat penegak hukum yang berwenang.

Kapolres dan Kasat Lantas Binjai Belum Berikan Tanggapan

Redaksi telah berupaya meminta konfirmasi kepada Kapolres Binjai dan Kasat Lantas Polres Binjai melalui pesan WhatsApp pada Rabu (18/11/2026) malam.

Konfirmasi tersebut disampaikan melalui nomor WhatsApp yang ditujukan kepada masing-masing pihak. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh jawaban atas pertanyaan yang disampaikan redaksi.

Suzali menyayangkan belum adanya tanggapan atas persoalan yang dipertanyakan. Ia menilai penjelasan dari pihak kepolisian diperlukan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, DPP AMPUH menyatakan akan menggelar aksi damai di depan Kantor Satpas Polres Binjai. Aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi sekaligus desakan agar dugaan pungli dalam pengurusan SIM C dan pengakuan korban terkait pihak yang mengaku sebagai anggota Propam mendapat perhatian serius.

Suzali menegaskan, pihaknya ingin seluruh persoalan tersebut diselesaikan secara transparan dan diungkap hingga terang benderang sehingga tidak menyisakan tanda tanya di tengah masyarakat.

AMPUH juga meminta Polres Binjai memberikan penjelasan resmi, termasuk mengenai dugaan pengurusan SIM C tanpa ujian, biaya Rp800 ribu yang dipersoalkan, serta identitas dan tujuan pihak yang mendatangi keluarga korban.

Publik kini menantikan langkah konkret dan penjelasan resmi dari Polres Binjai, termasuk perkembangan pemeriksaan internal terhadap dugaan tersebut.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Kapolres Binjai, Kasat Lantas, Propam Polres Binjai, maupun seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini. (Red/Tim)

Editor
: Redaksi
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Dugaan Pungli SIM C Rp800 Ribu di Polres Binjai Disorot, Kuli Bangunan Mengaku Diintimidasi, Praktisi Hukum Angkat Bicara
LMND Sumut dan Binjai Geruduk Balai Kota, Lempar 81 Telur Busuk; Desak Kejelasan CSR, Perbaikan Jalan, dan Evaluasi Pencopotan Kepling
Dhani Lubis Soroti Dugaan Kekerasan terhadap Ed Gurky, Minta Satpol PP Beri Klarifikasi
Codet dan Aan Gelar Perjudian Laga Ayam di Kota Binjai, Polisi Diduga Tutup Mata
SATPAS Binjai Disorot : DIDUGA Tanpa Ujian Teori dan Praktik, Pemohon SIM Keluar-Masuk Dalam Waktu Singkat
DPD Rumah Gibran Sumut Desak Bongkar Dugaan Pungli di Lapas Binjai: Jangan Jadikan Hak Warga Binaan Sebagai Lahan Pungutan
komentar
beritaTerbaru