Pengembangan Kasus Penembakan di Deli Serdang, Polda Sumut Kembali Amankan Tujuh Tersangka
Pengembangan Kasus Penembakan di Deli Serdang, Polda Sumut Kembali Amankan Tujuh Tersangka
Hukrim
Medan,asatupro.com-Aktivis muda Sumatera Utara yang juga Sekretaris Jenderal Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Medan, Ricky Dalimunthe, secara resmi merilis pernyataan sikap menolak wacana pengusungan maupun penunjukan Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Presiden. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas dinamika politik nasional yang berkembang belakangan ini, dengan bertumpu pada argumentasi hukum tata negara serta kajian akademis ketatanegaraan.
Ricky Dalimunthe menegaskan bahwa sikap penolakan tersebut lahir dari kepedulian terhadap keutuhan sistem presidensial, kepastian hukum, dan kesehatan demokrasi konstitusional di Indonesia, bukan sekadar kalkulasi politik jangka pendek.
Dalam rilisnya, Ricky menggarisbawahi bahwa jabatan Presiden dan Wakil Presiden merupakan mandat langsung rakyat melalui mekanisme pemilihan umum sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Sementara itu, pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden telah ditetapkan secara limitatif melalui Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
"Konstitusi kita telah merancang batas dan prosedur yang jelas terkait pengisian jabatan Wakil Presiden. Segala wacana atau dorongan yang menggeser mekanisme konstitusional atau mengesankan pengisian jabatan strategis di luar koridor baku demokrasi elektoral maupun ketentuan kekosongan jabatan yang sah berpotensi mencederai kepastian hukum serta menciptakan preseden ketatanegaraan yang rapuh," ujar Ricky dalam keterangan tertulisnya di Medan.
Baca Juga:
Dari kacamata ilmu politik dan hukum tata negara, Ricky menyoroti implikasi struktural apabila figur pimpinan DPR RI ditarik ke dalam pucuk kekuasaan eksekutif. Dalam kerangka sistem presidensial, pemisahan dan pembagian kekuasaan dimaksudkan agar lembaga legislatif tetap memiliki jarak kritis dan independensi dalam menjalankan fungsi pengawasan (oversight) terhadap pemerintah.
"Secara akademis, demokrasi presidensial membutuhkan checks and balances yang tegas antara eksekutif dan legislatif. Sufmi Dasco Ahmad memiliki posisi penting di lingkup parlemen. Jika arus politik justru mengarahkan tokoh kunci legislatif ke tampuk eksekutif, ada risiko pelemahan daya kontrol parlemen dan penumpukan pengaruh politik yang dapat mengurangi objektivitas pengawasan publik terhadap kebijakan negara," jelasnya.
Berdasarkan pertimbangan hukum dan akademis tersebut, Ricky Dalimunthe menyampaikan tiga poin utama:
Baca Juga:
Pengembangan Kasus Penembakan di Deli Serdang, Polda Sumut Kembali Amankan Tujuh Tersangka
Hukrim
Terima Kasih Kapolda Sumut! Masyarakat Tanjung Morawa Berharap Kasus Penembakan Diungkap Tuntas
Peristiwa
Silaturahmi Tim DPS dan DPSS Kampar Utara di Dusun Tanjung Desa Sawah, Dalam mempererat Kebersamaan dan Solidaritas IP 555
Daerah
PAD Rp5,24 Miliar Hilang! BPK Bongkar CarutMarut Retribusi Pasar Oleh Disperindag Karo Kejari Diminta Turun Tangan
Peristiwa
Medan, asatupro.com DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Perjuangan menggelar pelatihan intensif pengolahan biomassa ata
Perkebunan
Dugaan Perusakan Hutan Gunung Sibayak, Suria Depari Minta Bobby Nasution Turun Tangan
Peristiwa
Ketum DPP AMPUH M. Suzali, S.H. Dikonfirmasi soal Dugaan Pungli SIM C Rp800 Ribu, Kapolres dan Kasat Lantas Binjai Bungkam
Hukrim
Bandung,asatupro.comKomisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat kerja sama dalam menjaga iklim pe
Nasional
20 Hari Ditahan, Bertahuntahun Mencari Keadilan! Afif Pertanyakan SP3 Diduga Janggal, Promosi Mantan Pejabat Reskrim Polresta Deli Serdang
Peristiwa
TP PKK Dairi Gaspol Benahi Administrasi! 12 Desa di Siempat Nempu Hulu Ditarget Tertib dan Siap Jadi Desa Binaan 2027
Daerah