PD14: Saatnya KPK dan Kejaksaan Periksa Jajaran Direksi Bank Sumut, Temuan BPK Sudah Cukup Jadi Bukti Dugaan Korupsi

Medan,asatupro.com-Ketua PD14 Sumatera Utara, Muhri Fauzi Hafiz, mendesak aparat penegak hukumkhususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kerjaksaan untuk segera turun tangan memeriksa seluruh jajaran direksi Bank Sumut. Desakan ini muncul setelah mencuatnya berbagai dugaan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang yang dinilai berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Muhri menegaskan, berbagai persoalan hukum yang melibatkan bank milik daerah itu tak boleh dibiarkan mengambang tanpa kepastian. Terlebih, sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disebut mengarah pada adanya indikasi kuat penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan kebijakan manajemen.

"KPK harus segera mengambil langkah hukum memeriksa seluruh direksi Bank Sumut. Dugaan penyalahgunaan wewenang dalam berbagai kasus hukum dan temuan BPK harus diusut tuntas karena berpotensi merugikan keuangan negara," tegas Muhri.

Menurutnya, penyelidikan menyeluruh sangat diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas di tubuh bank daerah tersebut. Ia juga menilai bahwa penanganan cepat oleh aparat hukum menjadi kunci memulihkan kepercayaan publik terhadap Bank Sumut yang belakangan terus diguncang isu hukum.

Baca Juga:

• PP GP Al Washliyah Desak APH Bongkar Aliran Dana Kasus Wamen Imipas Silmy Karim
• KPK Menjelaskan Alasan Titip Penahanan Eks Tim Sukses Bupati Langkat di Medan

Muhri menambahkan, jika benar terbukti terdapat unsur perbuatan melawan hukum dalam kebijakan maupun pengelolaan internal Bank Sumut, maka seluruh pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.

Desakan ini memperkuat gelombang tuntutan publik yang sebelumnya juga meminta agar kasus-kasus hukum di Bank Sumut tidak lagi ditangani setengah hati.

Berikut beberapa catatan media terkait kasus Bank Sumut Terbaru (2024–2025)

Baca Juga:

• KPK Tetapkan Bupati Langkat Syah Afandin Tersangka Suap Proyek
• OTT Bupati Langkat, KPK Amankan Uang Asing Rp 1,22 M dan 55 Kg Logam Platinum

Korupsi di Bank Sumut Syariah

Empat terdakwa kasus korupsi di Cabang Pembantu Kisaran (Bank Sumut Syariah) divonis oleh Pengadilan Tipikor Medan. Kerugian negara sebesar Rp 4,08 miliar.

Masalah Kredit di KC Tebingtinggi

BPK menemukan temuan kredit macet di Kantor Cabang Tebingtinggi senilai sekitar Rp 15,34 miliar, termasuk baki debet + bunga.

Korupsi Kredit di Cabang Seirampah

Kejari Serdang Bedagai menetapkan ZR (mantan Pimpinan Seksi Pemasaran Bank SumutCabang Seirampah) sebagai tersangka penyalahgunaan fasilitas kredit. Kerugian negara dari kasus ini diperkirakan Rp 1,33 miliar berdasarkan perhitungan oleh Kantor Akuntan Publik.

Korupsi Staf Humas Bank Sumut.

Staf Humas Bank Sumut, Rini Rafika Sari, disidangkan atas tuduhan korupsi senilai Rp 6,07 miliar.

Penahanan Analis Kredit Bank Sumut

Kejati Sumut menahan Lutfi Putra Lesmana, analis kredit Bank Sumut, KC Krakatau terkait dugaan korupsi senilai Rp 2,29 miliar.

Dugaan korupsi kredit macet Bank Sumut sebesar Rp 170 miliar (Data 2023).

PP GP Al Washliyah Desak APH Bongkar Aliran Dana Kasus Wamen Imipas Silmy Karim

KPK Menjelaskan Alasan Titip Penahanan Eks Tim Sukses Bupati Langkat di Medan

KPK Tetapkan Bupati Langkat Syah Afandin Tersangka Suap Proyek

OTT Bupati Langkat, KPK Amankan Uang Asing Rp 1,22 M dan 55 Kg Logam Platinum

DPW HARI Sumut Laporkan Dugaan Penyimpangan di Dinas CKTR Deli Serdang ke Kejati, Soroti Spesifikasi Bermerek hingga Serah Terima Proyek Rp35 Miliar

Ada Apa di PKPCKTR Medan? Temuan BPK Ungkap Dugaan Kebocoran Retribusi PBG Rp1,2 Miliar, Kadis Belum Beri Penjelasan