Program Ketahanan Pengan dan Energi Berkelanjutan Didukung GAPKI
Solo, asatupro.com Program ketahanan pangan dan energi berkelanjutan yang didengungkan oleh Presiden Prabowo Subianto mendapatkan dukungan
Perkebunan
Madina,asatupro.com-Aktivitas penambangan tanpa izin (PETI) di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) kian merajalela. Ironisnya, kegiatan ilegal ini seolah kebal hukum, padahal telah diatur tegas dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara.
Data Bareskrim Mabes Polri yang disampaikan Wadirtipiter Bareskrim Polri Kombes Pol Feby Dapot P. Hutagalung, SIK, MH mengungkap, terdapat 396 titik aktivitas PETI di Sumatera Utara, sebagaimana dilansir Media CNBC Indonesia, Kamis (16/10/2025).
Lebih mencengangkan lagi, Kombes Pol Feby mengakui banyak kegiatan PETI di daerah mendapat 'perlindungan' dari oknum tertentu - mulai dari aparat penegak hukum, partai politik, hingga tokoh masyarakat dan tokoh adat.
"Sebagian besar ada yang dibekingi oleh oknum. Ada dari oknum Polri, ada dari partai, bahkan ada dari tokoh masyarakat dan tokoh adat setempat," ungkapnya, dikutip dari Media CNBC Indonesia.
Baca Juga:
Dugaan paling kuat, dari ratusan aktivitas PETI itu, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menjadi wilayah paling parah dan ironis.
Berdasarkan pantauan lapangan, aktivitas PETI di Madina tersebar di hampir seluruh kecamatan penghasil emas, antara lain Naga Juang, Huta Bargot, Kotanopan, Muara Sipongi, Pakantan, Ulu Pungkut, Batang Natal, Lingga Bayu, Batahan, Natal, Muara Batang Gadis, hingga Ranto Baek.
Sumber internal menilai, aparat penegak hukum di tingkat provinsi seolah tak berdaya melakukan penindakan, karena dugaan kuat adanya "backup" dari oknum-oknum berpengaruh. Situasi ini memunculkan desakan agar kasus PETI di Madina ditangani langsung oleh Mabes Polri.
Baca Juga:
Padahal, Presiden RI Prabowo Subianto dalam arahannya menegaskan, TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung harus "turun gunung" memberantas pertambangan ilegal di seluruh Indonesia.
Namun kenyataannya, hingga kini, Mandailing Natal masih menjadi zona merah PETI. Arah kebijakan presiden belum diimplementasikan secara masif, sementara kerusakan lingkungan dan kerugian negara terus terjadi di depan mata.
Solo, asatupro.com Program ketahanan pangan dan energi berkelanjutan yang didengungkan oleh Presiden Prabowo Subianto mendapatkan dukungan
Perkebunan
Rapat Koordinasi Percepatan Dana Desa Tahap Pertama, Wakil Bupati Dairi Minta Camat dan OPD Kerja Ekstra
Daerah
10 SPPG Kabupaten Dairi Yang Telah Memenuhi Syarat menerima Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dari Ketua Satgas MBG Dairi
Daerah
Padangsidimpuan, Asatupro.com Keluarga jurnalis yang rumahnya diduga dibakar orang tak dikenal (OTK) di Kelurahan Wek III, Kecamatan Padan
Hukrim
Kasus BBM Subsidi di Tapsel Diduga DitutupTutupi, SPBU Pemasok Belum Tersentuh Hukum
Hukrim
Bareskrim Gerebek THM New Zone di Medan, 34 Orang Diamankan Diduga Terkait Dengan Narkoba
Hukrim
Lomba Cerdas Cermat SMA SiantarSimalungun Digelar, Tanamkan Nilai Anti Korupsi Sejak Dini
Pendidikan
Bos PLN Minta Maaf, Ungkap Penyebab Listrik Padam BerjamJam di Sumatera
Nasional
LLDikti Wilayah I Raih Penghargaan Implementasi Full CMS Terbaik dari Kemenkeu RI
Pendidikan
Diduga Titip Anak Masuk SMA Negeri, Nama Ketua Relawan dan Lingkaran Kekuasaan Terseret
Medan