Jumat, 17 April 2026
Selmat Idul Fitri 1447 Hijriah

Hakim Minta Jaksa Hadirkan Bobby Nasution, Aktivis 98: Dua Jempol untuk Hakim Khamozaro Waruwu

Redaksi - Kamis, 25 September 2025 22:13 WIB
Hakim Minta Jaksa Hadirkan Bobby Nasution, Aktivis 98: Dua Jempol untuk Hakim Khamozaro Waruwu
Koordinator Forum Aktivis 98, Ikhyar Velayati, Dua Jempol Untuk Hakim Khamozaro Waruwu Untuk Menghadirkan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

Medan,asatupro.com-Keberanian Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Khamozaro Waruwu, mendapat apresiasi dari Forum Aktivis 98. Hal ini menyusul perintah hakim kepada jaksa agar menghadirkan Gubernur Sumatera UtaraBobby Nasution dan Pj Sekda Sumut Effendy Pohan dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek jalan di Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (PUPR) Sumut.

Koordinator Forum Aktivis 98, Ikhyar Velayati, menilai langkah hakim sudah tepat. Pasalnya, kasus dugaan korupsi ini bermula dari adanya Peraturan Gubernur terkait pergeseran anggaran dari sejumlah dinas ke Dinas PUPR yang dilakukan hingga enam kali tanpa perencanaan matang.

"Pergub itu jelas otoritas dan tanggung jawab Gubernur. Anehnya, saat OTT justru staf bawahan yang diperiksa, padahal mereka hanya menjalankan perintah atasan. Jadi perintah hakim agar jaksa menghadirkan Gubsu sudah sangat tepat dan benar. Kita kasih dua jempol atas keberanian hakim tersebut," tegas Ikhyar di Medan, Kamis (25/9/2025).

Menurutnya, keterangan saksi dan terdakwa yang telah terungkap di persidangan menunjukkan adanya kejanggalan serius sejak awal proses. Mulai dari pergeseran anggaran yang berulang kali dilakukan, hingga proses tender dan perencanaan proyek yang dinilainya serba instan dan penuh rekayasa.

Baca Juga:

"Prosesnya seperti sulap, tiba-tiba ada anggaran, tiba-tiba ada tender, semua serba cepat dan penuh kejanggalan," sindir Ikhyar.

Lebih jauh, Ikhyar mengajak masyarakat Sumatera Utara untuk ikut mengawal jalannya persidangan. Menurutnya, kasus ini menyangkut uang rakyat yang tidak boleh dikorupsi oleh elit politik maupun pejabat pemerintahan.

"Masyarakat Sumut harus mengawal sidang kasus korupsi ini agar dana dan pajak rakyat tidak dikorupsi oleh elit politik, baik eksekutif maupun legislatif. Pejabat yang diberi amanah harus bekerja bersih dan tulus demi rakyat. Jika kejadian seperti ini terus berulang, saya yakin rakyat sendiri yang akan menindak para pelakunya," tegasnya.

Baca Juga:
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Sat Reskrim Polres Pematangsiantar Amankan Terduga Pelaku KDRT
Propam–SLOG Mabes Polri Periksa Senpi di Polda Sumut, Tegaskan Disiplin dan Akuntabilitas Anggota
Liga Mahasiswa NasDem Provinsi Sumatera Utara Kecam Cover Majalah Tempo, Tidak Beretika dan Norak
7 Organisasi Nasional turun menyampaikan Aspirasi dan Keresahan Terhadap Kinerja Polres Dairi
Dewan Pembina KPP Sumatera Pantai Timur Dinilai “Melawan” Gubsu Bobby Nasution
Galian C Ilegal di Kwala Besilam Langkat Diduga Milik Oknum Pamen Poldasu Berinisial M. Saragih Bebas Beroperasi Tak Tersentuh Hukum
komentar
beritaTerbaru