Sinergi Dana Desa dan Koperasi Desa Merah Putih dalam Penguatan Ketahanan Ekonomi Desa

? Legalisasi:

Ini adalah roses untuk memberikan status badan hukum kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pendirian, pengurus atau kuasa pendiri akan menghadap Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) untuk menyusun Akta Pendirian yang sah.

Baca Juga:

• Kades Pangguruan Akui Kembalikan Rp50 Juta Dana Ketahanan Pangan, Penggunaan Anggaran Jadi Sorotan
• Dana Desa Pokan Baru Simalungun Rp1,35 Miliar Dipertanyakan, Oknum Kades Laporkan Wartawan ke Polisi

Akta ini, bersama dengan dokumen pendukung lainnya, kemudian diajukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (melalui instansi terkait atau sistem daring) untuk diverifikasi.

Jika semua persyaratan terpenuhi, Menteri Hukum dan HAM akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pengesahan Badan Hukum, yang secara resmi menandai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai entitas legal yang siap beroperasi.

? Pengajuan Modal:

Baca Juga:

• Undercover Tim Investigasi Gabungan Media Sumut Ke Desa Pokan Baru, Temukan Sejumlah Kejanggalan
• Anggaran Air Mineral Rp 1 Miliar, Begini Penjelasan Pemkot Medan

Ini berfokus pada penggalangan dan pengelolaan dana untuk operasional dan pengembangan usaha koperasi.

Sumber modal utama berasal dari internal, yaitu simpanan pokok dan wajib anggota yang dikumpulkan sejak awal.

Selain itu, komitmen para Kepala Desa untuk mengalokasikan modal awal Kopdes yang bersumber dari APBDes.

Jika diperlukan dan sesuai dengan regulasi, koperasi juga dapat menjajaki modal eksternal, seperti pinjaman dari lembaga keuangan atau bantuan atau hibah dari pemerintah, yang semuanya harus dikelola secara transparan dan akuntabel.

Kades Pangguruan Akui Kembalikan Rp50 Juta Dana Ketahanan Pangan, Penggunaan Anggaran Jadi Sorotan

Dana Desa Pokan Baru Simalungun Rp1,35 Miliar Dipertanyakan, Oknum Kades Laporkan Wartawan ke Polisi

Undercover Tim Investigasi Gabungan Media Sumut Ke Desa Pokan Baru, Temukan Sejumlah Kejanggalan

Anggaran Air Mineral Rp 1 Miliar, Begini Penjelasan Pemkot Medan

DPP LSM GEMPUR Desak Kejati Sumut Usut Dugaan Korupsi Dana Desa di Dua Desa Kabupaten Simalungun

Dugaan Pelanggaran Pemasangan Tiang Listrik PLN di Atas Tanah Warga, Masyarakat Berhak Menuntut Kompensasi