Medan,asatupro.com-Klaim Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) tentang keberhasilan menekan inflasi lewat inter vensi pasokan cabai merah kini berubah jadi sorotan publik. Di saat pemerintah mengumandangkan keberhasilan menurunkan harga, fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya, harga cabai merah masih membara, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Publik pun bertanya—tanya, apakah inter vensi itu benar efektif atau sekadar pencitraan kebijakan menjelang akhir tahun anggaran ?
Narasi Keberhasilan Penyesat
Founder Ethics of Care, Farid Wajdi, menilai klaim penurunan harga cabai hingga Rp35 ribu per kilogram disampaikan pihak BUMD menyesatkan logika publik.
Baca Juga:
"Apakah kebijakan inter vensi tersebut benar efektif atau hanya langkah seremonial dibungkus narasi keberhasilan?" ujar Farid, Minggu (26/10/2025).
Farid menegaskan, persoalan utama bukan pada niat intervensi, melainkan skala dan cakupannya. Distribusi 500 kilogram cabai merah di satu pasar besar, menurutnya, nyaris tidak berarti bila dibandingkan dengan kebutuhan harian mencapai beberapa ton.
"Dampaknya hanya sesaat, menurunkan harga lokal dalam waktu singkat tanpa pengaruh nyata terhadap stabilitas harga di pasar lain," tegas mantan Anggota Komisi Yudisial RI itu.
Baca Juga:
Kosmetika Ekonomi dan Inflasi Naratif
Menurut Farid, kebijakan seperti ini hanyalah kosmetika ekonomi, tampak aktif di permukaan, tapi tidak menyentuh akar persoalan rantai pasok, biaya logistik dan lemahnya tata niaga pangan Sumatera Utara.
"Publik juga berhak mengkritisi pola komunikasi lebih sibuk membangun citra ketimbang membenahi sistem. Narasi harga turun tanpa data komprehensif hanya melahirkan kata kesukaan sejumlah ekonom sebagai inflasi naratif, stabilitas semu dibangun lewat wacana, bukan realitas," sindir Farid.
Ia menambahkan, bila hanya satu atau dua pasar dijadikan contoh keberhasilan dan disiarkan secara besar—besaran, maka publik sedang disuguhi manipulasi persepsi, bukan solusi ekonomi.
"Kondisi ini menegaskan pentingnya audit dan verifikasi independen terhadap setiap laporan harga dan kebijakan pangan," ujarnya.
Harga di Lapangan Masih Panas
Pantauan wartawan di sejumlah pasar tradisional Medan, Sabtu (25/10/2025) dan Minggu (26/10/2026), menunjukkan fakta berbeda. Harga cabai merah tetap tinggi, bahkan di beberapa lokasi naik kembali usai operasi pasar selesai.
Harga Cabai Merah di Pasar Tradisional (Rp/kg):
* Pasar Sukaramai 70.000
* Pasar Petisah 60.000–65.000
* Pasar Simpang Limun 62.000–75.000
Direktur Utama PT Dhirga Surya, Ari Wibowo, mengklaim harga cabai sudah turun ke kisaran Rp35.000/kg setelah operasi pasar bersama PD AIJ dan PT PPSU di 21 titik distribusi Kota Medan.
"Hari ini kita inter vensi harga cabai merah. Saat ini harganya Rp35 ribu per kilo gram," kata Ari di Pasar Petisah, Sabtu (25/10/2025).
Namun di lapangan, realitas berkata lain, harga tetap tinggi dan pasokan cabai lokal justru menurun.
Cabai dari Jawa Mayoritas Busuk
Kebijakan Pemprovsu membeli 50 ton cabai merah dari Jember, Jawa Timur pun menuai kritik tajam. Hampir setengah dari total cabai tiba di Medan dilaporkan rusak dan tidak layak konsumsi.
Direktur PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ), Swangro Lumban Batu, mengakui pembelian besar—besaran itu merupakan instruksi langsung Gubernur Sumut Bobby Nasution untuk menekan inflasi.
"Instruksi Gubernur agar harga cabai stabil. Sebab pada awal Oktober 2025, harga sempat menembus Rp100 ribu per kilo gram," ujarnya.
Namun langkah tersebut dianggap tidak tepat sasaran. Tanpa sistem rantai dingin memadai, sebagian besar pasokan rusak di perjalanan.
Sumber internal PD AIJ menyebut, tingkat kerusakan mencapai 40–50 persen memperkuat dugaan publik bahwa inter vensi dilakukan terburu—buru tanpa perencanaan logistik matang.
Trans Paransi Harga Bukan Sekadar Seremoni
Farid menegaskan, publik tidak menuntut harga selalu murah, melainkan kejujuran informasi dan tanggung jawab kebijakan.
"Kebutuhkan sekarang bukan operasi pasar sporadis, tapi reformasi tata niaga pangan berkeadilan, trans paran dan berpihak kepada warga," ujarnya.
Ia mendorong Badan Pusat Statistik (BPS) dan Ombudsman Daerah dilibatkan dalam audit data harga dan distribusi pangan.
Menurutnya, BPS punya otoritas ilmiah dalam memverifikasi tren harga, sedangkan Ombudsman wajib memastikan akuntabilitas informasi publik agar tidak menyesatkan warga.
"Tanpa verifikasi semacam itu, peredaran laporan mudah berubah menjadi propaganda, bukan refleksi kebenaran," tegasnya.
Akhir Pahit: Stabilitas Semu
Bagi publik, harga cabai hanyalah satu contoh dari tata kelola pangan belum trans paran. Ketika data harga dipoles, narasi keberhasilan dikampanyekan dan kritik publik diabaikan, kepercayaan pada kebijakan inflasi pun perlahan luntur.
"Klaim 'harga turun' tanpa bukti kuat hanyalah fatamorgana birokrasi terlihat menenangkan, tapi rapuh saat disentuh kenyataan di pasar," tutup Farid. (Lentini Krisna Prananta Sembiring, SE)
SPBU No. 14.227.331 Batang Toru "Diduga Keras Menjual BBM Solar Subsidi Ke Mafia" Penegak Hukum Diam Seribu Bahasa
Hukrim
Solo, asatupro.com Program ketahanan pangan dan energi berkelanjutan yang didengungkan oleh Presiden Prabowo Subianto mendapatkan dukungan
Perkebunan
Rapat Koordinasi Percepatan Dana Desa Tahap Pertama, Wakil Bupati Dairi Minta Camat dan OPD Kerja Ekstra
Daerah
10 SPPG Kabupaten Dairi Yang Telah Memenuhi Syarat menerima Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dari Ketua Satgas MBG Dairi
Daerah
Padangsidimpuan, Asatupro.com Keluarga jurnalis yang rumahnya diduga dibakar orang tak dikenal (OTK) di Kelurahan Wek III, Kecamatan Padan
Hukrim
Kasus BBM Subsidi di Tapsel Diduga DitutupTutupi, SPBU Pemasok Belum Tersentuh Hukum
Hukrim
Bareskrim Gerebek THM New Zone di Medan, 34 Orang Diamankan Diduga Terkait Dengan Narkoba
Hukrim
Lomba Cerdas Cermat SMA SiantarSimalungun Digelar, Tanamkan Nilai Anti Korupsi Sejak Dini
Pendidikan
Bos PLN Minta Maaf, Ungkap Penyebab Listrik Padam BerjamJam di Sumatera
Nasional
LLDikti Wilayah I Raih Penghargaan Implementasi Full CMS Terbaik dari Kemenkeu RI
Pendidikan
