Di saat yang sama, kata Asim Saputra selaku Kepala BPS Sumut, provinsi yang dipimpin oleh Gubernur Bobby Afif Nasution ini mengalami inflasi secara bulanan atau month to month (mtm) dari September ke Agustus 2025 sebesar 0,65 persen, serta tingkat inflasi year-to-date (y-to-d) sebesar 3,60 persen.
Menurut Asim Saputra kepada para wartawan di kantor BPS Sumut, Jalan Asrama, Medan, Rabu (1/10/2025), inflasi yoy terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks di seluruh kelompok pengeluaran
"Yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 11,38 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,11 persen," tutur Asim Saputra lebih lanjut.
Baca Juga:
Kemudian, kata dia lagi, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,68 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,19 persen.
Baca Juga:
Lalu, kelompok kesehatan sebesar 3,09 persen; kelompok transportasi sebesar 0,79 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,35 persen.
Berikutnya adalah pada kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,59 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,81 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 2,49 persen.
"Serta pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 10,17 persen," ungkap Asim Saputra selaku Kepala BPS Sumut.
Menanggapi perkembangan itu, Gunawan Benjamin selaku pengamat ekonomi heran melihat sikap pasif dari pemerintah daerah (Pemda), baik pemerintah kabupaten (Pemkab) maupun pemerintah kota (Pemko).
Menurut pengajar di sejumlah kampus ternama di kota Medan ini, sebenarnya Pemda di Sumut bisa melakukan upaya untuk meredam gejolak inflasi di masa mendatang.
"Tidak sulit untuk melihat potensi gejolak harga ke depan dengan melihat pola tanam, perubahan cuaca hingga pola belanja," saran Gunawan Benjamin.
"Pemda itu seharusnya bisa lebih berhati-hati di saat deflasi atau tren penurunan harga terjadi dalam suatu periode tertentu," sambung Gunawan Benjamin lagi
Di saat deflasi terjadi secara berturut-turut, kata dia lagi, maka yakinlah inflasi besar akan terjadi pada periode berikutnya.
"Dan di saat deflasi beruntun itu terjadi, di saat itu pula kita sudah persiapkan kebijakan untuk memitigasi inflasi," ucap pria berwajah klimis ini.
Dia bilang, hal itu adalah jargon bagi pemerintah untuk menjaga kestabilan harga. Jadi ada upaya jauh hari yang dilakukan sebelum semuanya terlambat.
Dia mengakui memang ada upaya pemerintah untuk memitigasi kenaikan harga salah satunya dengan gerakan pangan murah (GPM), namun hal itu dilakukan masih terkonsentrasi pada komoditas beras.
Walaupun memang beras ini, ujar Gunawan Benjamin, memiliki urgensi untuk dikendalikan harganya. Tetapi GPM bisa diperluas pada komoditas lainnya, dan tidak hanya di hilir saja.
Kebijakan pelaksanaan GPM, tukas Gunawan Benjamin, semestinya juga bisa dilakukan di sektor hulu dengan cara memastikan kalau produksi pangan di Provinsi Sumut tersedia di masa mendatang.
SPBU No. 14.227.331 Batang Toru "Diduga Keras Menjual BBM Solar Subsidi Ke Mafia" Penegak Hukum Diam Seribu Bahasa
Hukrim
Solo, asatupro.com Program ketahanan pangan dan energi berkelanjutan yang didengungkan oleh Presiden Prabowo Subianto mendapatkan dukungan
Perkebunan
Rapat Koordinasi Percepatan Dana Desa Tahap Pertama, Wakil Bupati Dairi Minta Camat dan OPD Kerja Ekstra
Daerah
10 SPPG Kabupaten Dairi Yang Telah Memenuhi Syarat menerima Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dari Ketua Satgas MBG Dairi
Daerah
Padangsidimpuan, Asatupro.com Keluarga jurnalis yang rumahnya diduga dibakar orang tak dikenal (OTK) di Kelurahan Wek III, Kecamatan Padan
Hukrim
Kasus BBM Subsidi di Tapsel Diduga DitutupTutupi, SPBU Pemasok Belum Tersentuh Hukum
Hukrim
Bareskrim Gerebek THM New Zone di Medan, 34 Orang Diamankan Diduga Terkait Dengan Narkoba
Hukrim
Lomba Cerdas Cermat SMA SiantarSimalungun Digelar, Tanamkan Nilai Anti Korupsi Sejak Dini
Pendidikan
Bos PLN Minta Maaf, Ungkap Penyebab Listrik Padam BerjamJam di Sumatera
Nasional
LLDikti Wilayah I Raih Penghargaan Implementasi Full CMS Terbaik dari Kemenkeu RI
Pendidikan
