Berikut 18 Tuntutan Mahasiswa UIN Syahada Di Hadapan Anggota DPRD Padangsidimpuan

Padangsidimpuan, Asatupro.com – Gejolak aksi mahasiswa di Ibu Kota (Jakarta) ikut bergema di Kota Padangsidimpuan. Ratusan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (Syahada) turun ke jalan pada Kamis (4/9/2025) sekitar pukul 15.00 WIB, berpusat di depan Kantor DPRD Kota Padangsidimpuan.

Aksi itu digelar sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait kondisi bangsa yang dinilai semakin banyak diwarnai kebijakan dan keputusan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat.

Diawali orasi, Siti Nurhalija Harahap, mahasiswi semester V Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum dan Ilmu Syariah UIN Syahada, menyampaikan seruan lantang di hadapan para anggota dewan.

"Kalian laporkan apa - apa yang menjadi aspirasi kami. Jangan hanya diam Pak, jangan hanya diam Bu. Pertanyaan ada untuk dijawab, bukan untuk dihindari," teriak Siti Nurhalija penuh harap agar suara mahasiswa tersampaikan ke pemerintah pusat.

Baca Juga:

• Sudah Damai, Korban Jadi Tersangka dan DPO? Aliansi Masyarakat Siap Kepung Polrestabes Medan Tiga Hari, Desak Penghentian Dugaan Kriminalisasi
• Muhammad Fajar dan Wakil Ketua DPRD Kompak Berkelit "Amplop Terbang" Urusan Internal, Rekomendasi BK Tak Kunjung Dilaksanakan.

Setelah itu, Presiden Mahasiswa UIN Syahada, Sumber Rezeki Harahap, membacakan 18 tuntutan mahasiswa, yang terdiri dari isu nasional dan lokal sebagai berikut:
1. Tolak RUU KUHAP yang tidak pro-rakyat
2. Abolisi tunjangan mewah DPR & reformasi anggaran parlemen
3. Minta aparat kepolisian menghentikan penahanan massa aksi
4. Hukum seberat-beratnya pelaku pelindas sopir ojek online
5. Redesain sistem pemilu dan partai politik yang demokratis, transparan, dan akuntabel
6. Terapkan standar pendidikan minimal S2 bagi calon anggota DPR
7. Terapkan standar pendidikan minimal S1 bagi calon anggota kepolisian
8. Revisi UU Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai merugikan buruh
9. Segera sahkan RUU perampasan aset koruptor
10. Reformulasi sistem pemilu untuk Pemilu 2029 agar lebih berkualitas dan adil
11. Peningkatan kesejahteraan guru, dosen, serta pendidikan di daerah 3T
12. Penegakan supremasi hukum dan kebijakan pro-rakyat
13. Realisasi program beasiswa pendidikan dari APBD Kota secara adil dan tidak diskriminatif
14. Percepatan perbaikan infrastruktur di Kota Padangsidimpuan
15. Kenaikan UMR Kota yang layak dan berkeadilan
16. Transparansi anggaran daerah dan penerapan anti-korupsi di pemerintahan lokal
17. Peningkatan layanan publik dan kesehatan yang merata
18. Hentikan politik gimmick dan pencitraan pejabat daerah yang tanpa solusi nyata

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Sri Fitrah Munawaroh, menerima aspirasi mahasiswa tersebut. Ia menyatakan seluruh poin tuntutan akan disampaikan ke pemerintah pusat maupun daerah.

"Seluruh aspirasi yang disampaikan akan kami teruskan sebagaimana permintaan adik-adik mahasiswa. Kami juga mendorong agar mahasiswa tetap mengawal proses ini," ujar Sri Fitrah Munawaroh di hadapan massa aksi.

Baca Juga:

• Sekwan Diduga Asbun Soal Proyek Swakelola DPRD Padangsidimpuan, Jawaban Berubah-ubah Usai Pintu Kamar Mandi Dipotong Agar Muat
• Dr. H. Sugiat Santoso : Penguatan Ideologi Pancasila Harus Jadi Gerakan Bersama

Aksi demonstrasi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan, dan ditutup dengan mengumandangkan Azan. (MN)

Sudah Damai, Korban Jadi Tersangka dan DPO? Aliansi Masyarakat Siap Kepung Polrestabes Medan Tiga Hari, Desak Penghentian Dugaan Kriminalisasi

Muhammad Fajar dan Wakil Ketua DPRD Kompak Berkelit "Amplop Terbang" Urusan Internal, Rekomendasi BK Tak Kunjung Dilaksanakan.

Sekwan Diduga Asbun Soal Proyek Swakelola DPRD Padangsidimpuan, Jawaban Berubah-ubah Usai Pintu Kamar Mandi Dipotong Agar Muat

Dr. H. Sugiat Santoso : Penguatan Ideologi Pancasila Harus Jadi Gerakan Bersama

Swakelola Proyek Pemeliharaan Sekretariat DPRD Padangsidimpuan Dipertanyakan, Hasil Pekerjaan Dinilai Asal Jadi

DPP HARI Desak Kejaksaan Agung dan KPK Bongkar Dugaan Mafia Kuota KIP Kuliah, Minta Oknum DPR RI hingga Kampus Penerima Diperiksa