Gubernur Sumut Bobby Nasution: Musrenbang RKPD 2026 Harus Fokus pada Pembangunan yang Merata dan Berkelanjutan

Tarutung,asatupro.com-Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution mengingatkan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026 harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, perencanaan pembangunan harus inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan rakyat.

Pesan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Sumut, Dr. Agustinus Panjaitan, yang mewakili Gubernur dalam acara Musrenbang RKPD di Sopo Partukkoan, Tarutung, Taput, pada Senin (24/3/2025).

"Pembangunan di Sumatera Utara, termasuk di Tapanuli Utara, harus merata dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Infrastruktur harus dibangun dengan baik, ekonomi harus diperkuat, dan layanan publik harus semakin mudah diakses," ujar Agustinus saat membacakan pesan Gubernur Sumut.

Gubernur juga menekankan pentingnya sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, serta pihak-pihak terkait agar pembangunan bisa berjalan lancar dan tepat sasaran. Selain itu, ia meminta agar sektor pertanian berbasis teknologi, digitalisasi pelayanan publik, dan penguatan desa mandiri menjadi perhatian utama demi kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga:

• Pemerintah Diminta Turun Tangan Periksa Terkait Pembayaran Upah Buruh Kurang dari PT EPI
• Perkuat Sinergi KARDAPAK, Wakil Bupati Dairi Dorong Kolaborasi Strategis di Musrenbang Pakpak Bharat 2027

"Kami berharap pemerintah daerah dan semua pihak di Tapanuli Utara bisa bekerja sama menyusun rencana yang matang agar pembangunan ini benar-benar membawa manfaat bagi rakyat," tambahnya.
.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran (JTP) Hutabarat, menegaskan, Musrenbang ini bukan formalitas, tetapi harus menjadi langkah nyata dalam membangun daerah. "Musrenbang ini adalah tempat kita menyatukan ide dan menyusun strategi terbaik untuk membangun Tapanuli Utara," kata JTP Hutabarat.

JTP menambahkan, pada periode pemerintahannya bersama Deni Lumbantoruan, Taput memiliki sembilan prioritas pembangunan, mulai dari peningkatan ekonomi rakyat, pertanian berbasis teknologi, pendidikan dan kesehatan, infrastruktur, pelestarian budaya, mitigasi bencana, reformasi birokrasi, desa mandiri, serta ketahanan pangan melalui program Makan Bergizi Gratis, hingga infrastruktur dan layanan publik yang lebih baik.

Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Bupati Dairi Serahkan Laporan Keuangan kepada BPK RI Perwakilan Sumatera Utara
• Anggaran Rp28 Miliar Dipertanyakan, PD14 Seret Gebyar Pajak Bapenda Sumut Ke APH

Ketua DPRD Tapanuli Utara, Arifin Rudi Nababan menegaskan, Musrenbang RKPD 2026 sebagai momentum strategis dalam menentukan arah pembangunan Taput. Ia menekankan, perencanaan yang matang akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan berpihak kepada masyarakat. DPRD akan memastikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan dapat diakomodasi dalam kebijakan pembangunan, dengan tetap mempertimbangkan efektivitas serta kemampuan keuangan daerah.

"Kami berharap perangkat daerah dapat menindaklanjuti usulan masyarakat yang telah disampaikan melalui pokok-pokok pikiran DPRD. Perencanaan yang baik akan menentukan keberhasilan program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelas Arifin.

Ia juga mengajak semua pihak untuk bersatu, menyamakan semangat, dan berkolaborasi demi kemajuan Taput yang lebih baik dan berkelanjutan.

Musrenbang RKPD Taput 2026 ini dihadiri berbagai pihak, termasuk unsur Forkopimda, instansi pemerintahan, akademisi, tokoh masyarakat, serta media dan insan pers. Dengan dukungan dari Pemprov Sumut, diharapkan pembangunan di Tapanuli Utara bisa berjalan lancar dan selaras dengan visi pembangunan Sumatera Utara, demi masa depan daerah yang lebih baik (*)

Pemerintah Diminta Turun Tangan Periksa Terkait Pembayaran Upah Buruh Kurang dari PT EPI

Perkuat Sinergi KARDAPAK, Wakil Bupati Dairi Dorong Kolaborasi Strategis di Musrenbang Pakpak Bharat 2027

Bupati Dairi Serahkan Laporan Keuangan kepada BPK RI Perwakilan Sumatera Utara

Anggaran Rp28 Miliar Dipertanyakan, PD14 Seret Gebyar Pajak Bapenda Sumut Ke APH

Di Pasar Gambir Tebingtinggi, Pimwil BULOG Sumut Dampingi Mendag dan Wagub

Pastikan Pemulihan Pasar di Tebing Tinggi Pascabencana, Mendag Busan: Perdagangan Kembali Normal dan Harga Bahan Pokok Stabil