"Pembangunan di Sumatera Utara, termasuk di Tapanuli Utara, harus merata dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Infrastruktur harus dibangun dengan baik, ekonomi harus diperkuat, dan layanan publik harus semakin mudah diakses," ujar Agustinus saat membacakan pesan Gubernur Sumut.
Gubernur juga menekankan pentingnya sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, serta pihak-pihak terkait agar pembangunan bisa berjalan lancar dan tepat sasaran. Selain itu, ia meminta agar sektor pertanian berbasis teknologi, digitalisasi pelayanan publik, dan penguatan desa mandiri menjadi perhatian utama demi kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga:
"Kami berharap pemerintah daerah dan semua pihak di Tapanuli Utara bisa bekerja sama menyusun rencana yang matang agar pembangunan ini benar-benar membawa manfaat bagi rakyat," tambahnya.
.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran (JTP) Hutabarat, menegaskan, Musrenbang ini bukan formalitas, tetapi harus menjadi langkah nyata dalam membangun daerah. "Musrenbang ini adalah tempat kita menyatukan ide dan menyusun strategi terbaik untuk membangun Tapanuli Utara," kata JTP Hutabarat.
JTP menambahkan, pada periode pemerintahannya bersama Deni Lumbantoruan, Taput memiliki sembilan prioritas pembangunan, mulai dari peningkatan ekonomi rakyat, pertanian berbasis teknologi, pendidikan dan kesehatan, infrastruktur, pelestarian budaya, mitigasi bencana, reformasi birokrasi, desa mandiri, serta ketahanan pangan melalui program Makan Bergizi Gratis, hingga infrastruktur dan layanan publik yang lebih baik.
Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga:
Ketua DPRD Tapanuli Utara, Arifin Rudi Nababan menegaskan, Musrenbang RKPD 2026 sebagai momentum strategis dalam menentukan arah pembangunan Taput. Ia menekankan, perencanaan yang matang akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan berpihak kepada masyarakat. DPRD akan memastikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan dapat diakomodasi dalam kebijakan pembangunan, dengan tetap mempertimbangkan efektivitas serta kemampuan keuangan daerah.
"Kami berharap perangkat daerah dapat menindaklanjuti usulan masyarakat yang telah disampaikan melalui pokok-pokok pikiran DPRD. Perencanaan yang baik akan menentukan keberhasilan program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelas Arifin.
Ia juga mengajak semua pihak untuk bersatu, menyamakan semangat, dan berkolaborasi demi kemajuan Taput yang lebih baik dan berkelanjutan.
Musrenbang RKPD Taput 2026 ini dihadiri berbagai pihak, termasuk unsur Forkopimda, instansi pemerintahan, akademisi, tokoh masyarakat, serta media dan insan pers. Dengan dukungan dari Pemprov Sumut, diharapkan pembangunan di Tapanuli Utara bisa berjalan lancar dan selaras dengan visi pembangunan Sumatera Utara, demi masa depan daerah yang lebih baik (*)
Sosialisasi Pencegahan Paham Radikal, Sumut Merupakan Salah Satu Provinsi di Luar Jawa Dengan Anak Terpapar Radikal
Nasional
Dana Revitalisasi Rp774 Juta di Silahisabungan Dairi Dipertanyakan, Diduga Rangka Atap Lapuk Dipakai Kembali
Peristiwa
Sikapi Situasi PT Milano, Idris Siregar Ajak Warga Labuhanbatu Selesaikan Masalah dengan Kepala Dingin
Peristiwa
KAPOLRI Pengungkapan 1,16 Ton Ketamine Kapal MT Global 168 Selamatkan 5,8 Juta Jiwa
Peristiwa
Ngopi Kamseltibcar Lantas di Rambah, Kasatlantas Polres Rohul Ajak Masyarakat Utamakan Keselamatan
Daerah
Aktivis Muda DPP AJUDAN Desak Polri Serius Berantas Perjudian dan Narkoba Hingga ke AkarAkarnya
Nasional
APH Didesak Usut Temuan BPK Atas Penerimaan dan Pengelolaan Retribusi Sampah di Dinas LH Kabupaten Karo
Peristiwa
DPW PSI Sumut Serahkan 8 SK DPC Kota Pematang Siantar, Tegaskan Kesiapan Sukseskan HUT dan Rapimnas di Surabaya
Politik
Sijunjung Peringati Hari Santri Nasional 2026 Ribuan Santri dan Tokoh Berkumpul di Kamang Baru
Daerah
ALI YUSRAN GEA Perlihatkan Surat Persetujuan Relokasi RS KELAS D PRATAMA Dari Kemenkes di Hadapan Hakim
Hukrim
