Deli Serdang,asatupro.com-Keberadaan pasar malam di Lapangan Garuda, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat. Aktivitas keramaian tersebut diduga kuat belum memiliki kejelasan perizinan yang sah, memicu keresahan publik, dan mendesak instansi terkait untuk segera mengambil langkah hukum yang tegas.
Publik kini menuntut transparansi penuh dari pemerintah setempat. Jika seluruh legalitas dan dokumen perizinan penyelenggaraan kegiatan tersebut sudah lengkap, pihak berwenang wajib menyampaikannya secara terbuka kepada masyarakat. Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran administrasi maupun operasional, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Deli Serdang bersama instansi terkait tidak boleh ragu untuk melakukan penindakan tegas sesuai aturan yang berlaku.
Ketidakjelasan status hukum di lapangan dikhawatirkan dapat menimbulkan stigma negatif di tengah masyarakat, seolah-olah ada pembiaran terhadap aktivitas yang berpotensi melanggar ketentuan hukum.
Desakan Terhadap Pemerintah Kecamatan Tanjung Morawa
Baca Juga:
Camat Tanjung Morawa, Panjaitan, didesak untuk segera memberikan klarifikasi terbuka dan penjelasan komprehensif mengenai status kegiatan pasar malam tersebut. Publik mempertanyakan apakah pihak penyelenggara telah secara resmi menyampaikan laporan, berkoordinasi, atau mengantongi rekomendasi dari pihak pemerintah kecamatan sebelum menggelar kegiatan di fasilitas umum tersebut.
Langkah cepat dan akuntabel dari pihak kecamatan sangat krusial guna meredam spekulasi liar serta memastikan bahwa setiap aktivitas yang mengumpulkan banyak orang di wilayah Tanjung Morawa berjalan di atas koridor hukum.
Negara Hadir untuk Ketertiban, Bukan Menghambat Ekonomi
Baca Juga:
Pemerintah pada prinsipnya tidak pernah menghambat roda kegiatan ekonomi kerakyatan. Namun, kemudahan berusaha dan aktivitas ekonomi harus selalu berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap hukum.
Negara, melalui perangkat penegak perda dan aparatur pemerintah, harus memastikan bahwa setiap kegiatan publik wajib memenuhi unsur-unsur berikut:
Masyarakat Tanjung Morawa kini menanti tindakan nyata dari aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu demi menjaga kewibawaan pemerintah dan ketertiban di ruang publik.
Jakarta, asatupro.com Pagelaran Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2026 yang dilaksanakan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan
Keuangan
Wujudkan &039Polisi Hadir&039, Kapolres Tanah Karo Turun Langsung Atur Lalu Lintas Pagi di Simpang Tiga Laudah Kabanjahe
Daerah
Kapolda Riau Turun Langsung Atur Lalu Lintas, Bagikan 60 Helm SNI kepada Pengendara di Bundaran Tugu Zapin
Daerah
Lepas Jabatan Dandim 0208/Asahan, Letkol Inf Edy Syahputra Promosi Jabatan ke Spersad Mabes TNI AD
Daerah
Makassar, asatupro.com Sebanyak 116 pekebun atau petani kelapa sawit asal Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), menjal
Perkebunan
Jakarta,asatupro.comUpaya melestarikan adat dan budaya Melayu kembali ditunjukkan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikatan Media Online (IMO) In
Nasional
Laskar Ayam Kinantan Ngamuk di Stadion Utama Sumatera Utara, PSMS Medan Cukur Persiraja Banda Aceh 50 Tanpa Balas
Olahraga
3 Tahun LBH BKB Tegakkan Keadilan Hukum Tanpa Pandang Bulu Bagi Kaum Marginal
Medan
Jakarta,asatupro.comTepat di usianya yang ke9 pada 27 Oktober, Ikatan Media Online (IMO) Indonesia meresmikan sekretariat tetap di Jakarta
Nasional
Aktivis DPP AJUDAN Desak Kapolri Turun ke Sumut, Minta Jaringan Judi Dan Narkoba Dibongkar Hingga Bandar Besar
Nasional
