Akibat Devisit APBK, Ekonomi Masyarakat Sabang Sangat Memprihatinkan

Sabang,asatupro.com-Akibat devisit ABPK (Anggaran Pendapatan Belanja Kota) Sabang, kondisi perputaran ekonomi saaat ini sangat memprihatinkan Bahkan jadi sorotan dan keluhan panjang masyarakat maupun PNS (Pegawai Negeri Sipil).

Dari pantauan Asatupro.com, menjelang akhir tahun 2024, Zulkifli mantan Ketua Partai PDI Perjuangan Kota Sabang yang juga kelahiran Kota Sabang, angkat bicara menyangkut dengan devisit APBK Sabang. Kalau kita bercerita tentang Kota Sabang, setiap tahun APBK Sabang selalu devisit, setiap tahun tidak ada perubahan, begitu juga dengan program kerja pemerintah Kota Sabang diduga penuh dengan kegagalan, katanya.

"Memang Sabang di kenal dengan Free Port nya namun tidak berjalan, alias mati suri. Selama Free Port Sabang di kelola oleh BPKS (Badan Pengusahaan Kawasan Sabang) lebih kurang 25 tahun, diduga tidak ada membawa keuntungan bagi masyarakat dan daerah. Konon lagi sudah teriliunan rupiah dana APBN terkuras, mengapa Sabang masih seperti ini tidak ada kemajuan dan perkembangan sedikit pun," kata Zulkifli dengan nada sakit hati, kepada Asatupro.com baru baru ini.

Menurutnya APBK Sabang setiap tahun devisit, mengapa bisa terjadi devisit dan siapa yang membuat devisit, dan siapa yang menyetujuinya dan yang mengesahkannya, kata zulkifli menceritakan.

ABPK Sabang setiap tahun yang di sahkan oleh Badan Anggaran DPRK Sabang devisit anggaran, bagaimana pula perputaran ekonomi kehidupan masyarakat Kota Sabang, sekarang sudah di rasakan oleh masyarakat sabang getirnya ekonomi saat ini, sakit sakit sekali, termasuk para PNS dan Wartawan yang haknya belum terlunasi, belum lagi terlihat, para nyak nyak yang berjualan di pasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, setiap hari mengeluh karena daya beli masyarakat tidak ada dan yang lainnya.

Terkecuali, pemerintah Kota Sabang membuat dan membuka lapangan pekerjaan di Sabang untuk masyarakatnya dengan seluas luasnya mungkin, ini sama sekali tidak ada di Sabang dan bagaimana masyarakat Sabang tidak mengeluh karena lapangan kerja di Sabang tidak ada.

"Sebenarnaya yang menyangkut dengan hal ini di duga tanggung jawab pemerintah daerah," tegas Zulkifli.

Sementara pendapat Tim Investigasi L.KPK.Nusantara Prov Aceh, sependapat apa yang di katakan mantan Ketua PDI Perjuangan, itu benar, di Sabang memang tidak ada lapangan kerja untuk masyarakat, dan siapapun wali kota terpilih, yang menjadi wali kota Sabang, di duga Sabang masih tetap seperti ini.

Lanjutnya, begitu juga dengan BPKS, yang sudah mengelola Free Port Sabang selama 25 tahun, terlihat, mati suri, Sabang masih seperti biasa, tidak ada sedikit pun kemajuan, yang ada terlihat bolak balik ganti kepala pimpinan dan wakil kepala, belum lagi terlihat jumlah dana APBN yang masuk BPKS jumlahnya diduga Terliunan rupiah, mengapa Sabang masih seperti ini, di bandingkan dengan daerah yang lain sudah maju dan berkembang, jadi apa kerja BPKS, termasuk DPRK Sabang punya hak untuk mengkritisi BPKS karena kantor induk BPKS di Sabang.

Tapi tidak pernah terdengar DPRK mengkritisi BPKS,begitu juga dengan partai politik dan LSM (Lembaga Sosial Masyarakat) di Sabang harus mampu mengkritisi BPKS dan pemerintah daerah, kalau Sabang mau maju, untuk masa depan yang lebih baik lagi, kata tim investigasi L.KPK. Nusantara Prov Aceh.**