Akibat Devisit APBK, Ekonomi Masyarakat Sabang Sangat Memprihatinkan

Terkecuali, pemerintah Kota Sabang membuat dan membuka lapangan pekerjaan di Sabang untuk masyarakatnya dengan seluas luasnya mungkin, ini sama sekali tidak ada di Sabang dan bagaimana masyarakat Sabang tidak mengeluh karena lapangan kerja di Sabang tidak ada.

"Sebenarnaya yang menyangkut dengan hal ini di duga tanggung jawab pemerintah daerah," tegas Zulkifli.

Sementara pendapat Tim Investigasi L.KPK.Nusantara Prov Aceh, sependapat apa yang di katakan mantan Ketua PDI Perjuangan, itu benar, di Sabang memang tidak ada lapangan kerja untuk masyarakat, dan siapapun wali kota terpilih, yang menjadi wali kota Sabang, di duga Sabang masih tetap seperti ini.

Lanjutnya, begitu juga dengan BPKS, yang sudah mengelola Free Port Sabang selama 25 tahun, terlihat, mati suri, Sabang masih seperti biasa, tidak ada sedikit pun kemajuan, yang ada terlihat bolak balik ganti kepala pimpinan dan wakil kepala, belum lagi terlihat jumlah dana APBN yang masuk BPKS jumlahnya diduga Terliunan rupiah, mengapa Sabang masih seperti ini, di bandingkan dengan daerah yang lain sudah maju dan berkembang, jadi apa kerja BPKS, termasuk DPRK Sabang punya hak untuk mengkritisi BPKS karena kantor induk BPKS di Sabang.

Tapi tidak pernah terdengar DPRK mengkritisi BPKS,begitu juga dengan partai politik dan LSM (Lembaga Sosial Masyarakat) di Sabang harus mampu mengkritisi BPKS dan pemerintah daerah, kalau Sabang mau maju, untuk masa depan yang lebih baik lagi, kata tim investigasi L.KPK. Nusantara Prov Aceh.**