Bawaslu Setuju Putusan MK: Pemilu Serentak Rumit dan Membebani

Jakarta,asatupro.com-Anggota Bawaslu RI, Puadi, menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilu nasional dan pemilu daerah dipisah merupakan koreksi konstitusional terhadap desain pemilu serentak. Dia menilai pemilu serentak terlalu rumit dan membebani.

"Putusan MK No 135/PUU-XXII/2024 merupakan koreksi konstitusional yang sangat krusial terhadap desain pemilu serentak yang selama ini terlalu padat, rumit, dan membebani baik penyelenggara maupun pemilih," kata Puadi kepada wartawan, Sabtu (28/6/2025).

Puadi mengatakan, dengan memisahkan pemilu nasional (Presiden, DPR, DPD) dan pemilu daerah (kepala daerah dan DPRD), ada peluang besar untuk meningkatkan kualitas partisipasi publik, mengurangi kelelahan penyelenggara, serta memungkinkan pengawasan yang lebih fokus dan efektif.

"Langkah ini juga memberi ruang rasional bagi pemilih untuk mempertimbangkan pilihannya secara lebih matang, tanpa tekanan informasi dan waktu yang berlebihan dalam satu hari pemungutan suara," ucapnya.

Baca Juga:

• Rupiah Melemah : BI Jangan Tutup Mata dan Telinga
• Stadion Teladan Siap Gelar Piala AFF 2026, Pemko Medan Pastikan Fasilitas Maksimal

Dia menyebut masa jabatan kepala daerah dan DPRD berpotensi diperpanjang buntut putusan MK itu merupakan konsekuensi transisional yang tidak bisa dihindari. Terpenting, kata dia, adalah memastikan bahwa proses transisi ini dilakukan secara transparan, konstitusional, dan tetap menjamin akuntabilitas kekuasaan.

"Jangan sampai masa perpanjangan menjadi celah bagi penyalahgunaan kewenangan. Dalam prinsip demokrasi elektoral, pemilu bukan hanya tentang kapan digelar, tetapi bagaimana menjamin bahwa hasilnya mencerminkan kedaulatan rakyat secara adil dan bermartabat," ujarnya.

Putusan MK

Baca Juga:

• Menunggu Harapan dari Tepian Muara Batang Toru
• Pangdam I/BB Ikuti Vidcon Launching 1.061 KDKMP oleh Presiden Republik Indonesia

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan memisahkan pemilu nasional dengan pemilu daerah atau lokal. MK mengusulkan pemungutan suara nasional dipisah dan diberi jarak paling lama 2 tahun 6 bulan dengan pemilihan tingkat daerah.

"Menyatakan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai," ujar Ketua MK Suhartoyo mengucapkan Amar Putusan, Kamis (26/6/2025).

"Pemilihan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota yang dilaksanakan dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden'," lanjutnya.

Rupiah Melemah : BI Jangan Tutup Mata dan Telinga

Stadion Teladan Siap Gelar Piala AFF 2026, Pemko Medan Pastikan Fasilitas Maksimal

Menunggu Harapan dari Tepian Muara Batang Toru

Pangdam I/BB Ikuti Vidcon Launching 1.061 KDKMP oleh Presiden Republik Indonesia

Gas 3 Kg Langka, Pemko Padangsidimpuan Ngaku Tak Sanggup Awasi Pangkalan

Dukung Program Presiden Prabowo, Satgas Bantu Menyalurkan MBG ke SMK Swasta Gebang