Pengembangan Kasus Penembakan di Deli Serdang, Polda Sumut Kembali Amankan Tujuh Tersangka
Pengembangan Kasus Penembakan di Deli Serdang, Polda Sumut Kembali Amankan Tujuh Tersangka
Hukrim
Jakarta,asatupro.com-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.
Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026), setelah melalui perjalanan panjang selama 18 tahun.
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin langsung rapat paripurna tersebut dan menyambut baik tuntasnya pembahasan beleid yang telah lama dinantikan publik tersebut.
"Seperti sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR bahwa RUU ini sudah 18 tahun ada di DPR dan sekarang, alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kita akan putuskan dan sahkan jadi undang-undang," ujar Puan saat memimpin rapat.
Baca Juga:
Ruang Lingkup Kejahatan yang Disasar
Undang-undang ini tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi, tetapi juga berbagai tindak pidana berat dan kejahatan lintas sektor yang merugikan keuangan negara serta masyarakat luas. Berdasarkan ketentuan yang disepakati, perampasan aset dapat diterapkan pada perkara:
Poin-Poin Krusial dalam UU Perampasan Aset
Baca Juga:
Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menjelaskan bahwa beleid ini dirancang sebagai instrumen pemulihan kerugian negara sekaligus pengembalian aset kepada korban kejahatan, tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.
Beberapa pokok pengaturan utama dalam undang-undang ini antara lain:
Penegasan Cegah Penyalahgunaan Wewenang dan Respons KPK
Dalam laporannya di rapat paripurna, Habiburokhman menekankan bahwa undang-undang ini dilengkapi pengawasan independen, beban pembuktian berimbang di pengadilan, serta transparansi digital guna mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat maupun kepentingan politik.
"Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum," tegas politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menjalankan undang-undang tersebut sebagai pelaksana aturan perundang-undangan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, menyampaikan bahwa lembaganya akan mengkaji ketentuan dalam UU Perampasan Aset terkait pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi, sejalan dengan arah penegakan hukum yang menitikberatkan efek jera sekaligus pemulihan kerugian keuangan negara.
Pengembangan Kasus Penembakan di Deli Serdang, Polda Sumut Kembali Amankan Tujuh Tersangka
Hukrim
Terima Kasih Kapolda Sumut! Masyarakat Tanjung Morawa Berharap Kasus Penembakan Diungkap Tuntas
Peristiwa
Silaturahmi Tim DPS dan DPSS Kampar Utara di Dusun Tanjung Desa Sawah, Dalam mempererat Kebersamaan dan Solidaritas IP 555
Daerah
PAD Rp5,24 Miliar Hilang! BPK Bongkar CarutMarut Retribusi Pasar Oleh Disperindag Karo Kejari Diminta Turun Tangan
Peristiwa
Medan, asatupro.com DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Perjuangan menggelar pelatihan intensif pengolahan biomassa ata
Perkebunan
Dugaan Perusakan Hutan Gunung Sibayak, Suria Depari Minta Bobby Nasution Turun Tangan
Peristiwa
Ketum DPP AMPUH M. Suzali, S.H. Dikonfirmasi soal Dugaan Pungli SIM C Rp800 Ribu, Kapolres dan Kasat Lantas Binjai Bungkam
Hukrim
Bandung,asatupro.comKomisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat kerja sama dalam menjaga iklim pe
Nasional
20 Hari Ditahan, Bertahuntahun Mencari Keadilan! Afif Pertanyakan SP3 Diduga Janggal, Promosi Mantan Pejabat Reskrim Polresta Deli Serdang
Peristiwa
TP PKK Dairi Gaspol Benahi Administrasi! 12 Desa di Siempat Nempu Hulu Ditarget Tertib dan Siap Jadi Desa Binaan 2027
Daerah