Minggu, 22 November 2026
HUT KE 2 ASATUPRO.COM 2026
HUT TNI KE 81

DPR RI Resmi Sahkan UU Perampasan Aset Setelah 18 Tahun Berproses, Sasar Korupsi hingga Kejahatan Siber

Zulhamdani Napitupulu - Kamis, 19 November 2026 12:12 WIB
DPR RI Resmi Sahkan UU Perampasan Aset Setelah 18 Tahun Berproses, Sasar Korupsi hingga Kejahatan Siber
Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, Saat Menyerahkan Draft Pengesahan Rancangan Undang Undang Perampasa Aset, Kepada Ketua DPR RI Puan Maharani, Dilakukan Dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Jakarta,asatupro.com-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.

Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026), setelah melalui perjalanan panjang selama 18 tahun.

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin langsung rapat paripurna tersebut dan menyambut baik tuntasnya pembahasan beleid yang telah lama dinantikan publik tersebut.

​"Seperti sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR bahwa RUU ini sudah 18 tahun ada di DPR dan sekarang, alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kita akan putuskan dan sahkan jadi undang-undang," ujar Puan saat memimpin rapat.

Baca Juga:

​Ruang Lingkup Kejahatan yang Disasar

​Undang-undang ini tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi, tetapi juga berbagai tindak pidana berat dan kejahatan lintas sektor yang merugikan keuangan negara serta masyarakat luas. Berdasarkan ketentuan yang disepakati, perampasan aset dapat diterapkan pada perkara:

  1. Tindak pidana korupsi.
  2. ​Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
  3. ​Pendanaan terorisme.
  4. Penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
  5. Tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
  6. ​Penipuan dan/atau penggelapan berbasis teknologi informasi serta kejahatan yang berdampak luas pada perekonomian masyarakat, termasuk skema investasi maupun perdagangan bodong.

​Poin-Poin Krusial dalam UU Perampasan Aset

Baca Juga:

​Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menjelaskan bahwa beleid ini dirancang sebagai instrumen pemulihan kerugian negara sekaligus pengembalian aset kepada korban kejahatan, tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

​Beberapa pokok pengaturan utama dalam undang-undang ini antara lain:

  1. Perampasan Berdasarkan dan Tanpa Putusan Pidana (Non-Conviction Based): Perampasan aset dapat dilakukan melalui putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, maupun tanpa putusan pidana terhadap pelaku dalam kondisi tertentu—seperti tersangka/terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau pelaku yang tidak diketahui/tidak diketahui keberadaannya—dengan syarat nilai aset paling sedikit Rp1.000.000.000 (Rp1 miliar) dan tetap melalui proses pemeriksaan di pengadilan.
  2. Pertanggungjawaban Pidana Tetap Berlaku: Perampasan aset tanpa putusan pidana tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku maupun ancaman pidana yang berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan.
  3. Jenis Aset yang Dapat Dirampas: Meliputi aset hasil tindak pidana (termasuk yang telah dipindahtangankan, dikonversikan, atau menghasilkan keuntungan ekonomi), aset yang digunakan sebagai sarana tindak pidana, aset temuan dari tindak pidana, hingga aset sah milik pelaku untuk menutupi kerugian sebesar aset yang dinyatakan dirampas negara.
  4. Fasilitas Publik dan Perlindungan Pihak Ketiga: Aset yang telah difungsikan menjadi fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum tetap dipertahankan fungsinya bagi masyarakat. Selain itu, regulasi ini memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beriktikad baik dengan mekanisme pembuktian yang diuji secara terbuka di persidangan.
  5. Pengelolaan, Pengawasan, dan Transparansi Digital: Pengelolaan dan pengawasan aset dilaksanakan oleh badan yang dibentuk Presiden secara terpisah/independen dengan dukungan sistem informasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi untuk menjamin transparansi dan jejak audit.
  6. Tidak Berlaku Surut: Ketentuan perampasan dan pengelolaan aset dalam undang-undang ini diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi setelah undang-undang ini resmi berlaku.

​Penegasan Cegah Penyalahgunaan Wewenang dan Respons KPK

​Dalam laporannya di rapat paripurna, Habiburokhman menekankan bahwa undang-undang ini dilengkapi pengawasan independen, beban pembuktian berimbang di pengadilan, serta transparansi digital guna mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat maupun kepentingan politik.

​"Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum," tegas politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.

​Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menjalankan undang-undang tersebut sebagai pelaksana aturan perundang-undangan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, menyampaikan bahwa lembaganya akan mengkaji ketentuan dalam UU Perampasan Aset terkait pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi, sejalan dengan arah penegakan hukum yang menitikberatkan efek jera sekaligus pemulihan kerugian keuangan negara.

Editor
: Redaksi
SHARE:
Tags
beritaTerkait
DPR RI Resmi Coret Ketentuan Pemiskinan Koruptor dalam UU Perampasan Aset, Komisi III Ungkap Dua Alasan Utama
UU Perampasan Aset Disahkan, Satgas Inti Prabowo Apresiasi Peran Sufmi Dasco Ahmad
Coreng Wajah Gerindra! Oknum DPRD Deli Serdang Berinisial PP Diduga Bekingi Perampasan Hak Buruh di PT Sari Incofood, DPP FMI Desak Prabowo Bertindak
DPP FMI Tantang Nyali Parobowo dan Pimpinan DPR: Pecat Oknum DPRD Gerindra Deli Serdang yang Diduga Zalimi Buruh PT Sari Incofood Corporation!
Sudaryono Dinilai Layak Masuk Bursa Calon Wakil Presiden, Lolo Tamba: Swasembada Pangan dan Gizi Anak Fondasi Indonesia Emas 2045
Siapa di Balik MHM dan DR? Diduga Jadi 'Anak Main' Pengaturan Proyek PDAM Tirtanadi Sumut, Fee 8–10 Persen Mencuat!"
komentar
beritaTerbaru