Minggu, 22 November 2026
HUT KE 2 ASATUPRO.COM 2026
HUT TNI KE 81

DPR RI Resmi Coret Ketentuan Pemiskinan Koruptor dalam UU Perampasan Aset, Komisi III Ungkap Dua Alasan Utama

Zulhamdani Napitupulu - Kamis, 19 November 2026 14:14 WIB
DPR RI Resmi Coret Ketentuan Pemiskinan Koruptor dalam UU Perampasan Aset, Komisi III Ungkap Dua Alasan Utama
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Jakarta,asatupro.com-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memutuskan untuk tidak memasukkan ketentuan pemiskinan koruptor atau penindakan atas peningkatan kekayaan pejabat publik yang tidak wajar (illicit enrichment) ke dalam Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang baru saja disahkan.

Keputusan tersebut menuai sorotan luas di tengah masyarakat pasca-pengesahan beleid tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menegaskan bahwa pencoretan klausul illicit enrichment tersebut didasarkan pada dua pertimbangan utama setelah pihaknya menyerap berbagai aspirasi masyarakat serta pendapat para ahli hukum.

​"Kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat, ada yang mendukung, banyak juga yang menolak. Ahli-ahli demikian juga," ujar Habiburokhman dalam keterangan persnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Baca Juga:

Dua Alasan Utama Pencoretan Illicit Enrichment

​Menurut penjelasan Komisi III DPR RI, terdapat dua landasan hukum dan komparasi global yang membuat ketentuan peningkatan kekayaan tidak wajar tidak diakomodasi dalam UU Perampasan Aset:

  1. Pertimbangan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Praktik Internasional, Habiburokhman menyebut bahwa selama pembahasan bersama pemerintah dan sedikitnya 15 elemen masyarakat, muncul perdebatan kuat karena penerapan konsep illicit enrichment dinilai berpotensi bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM). Panja RUU Perampasan Aset juga mengkaji perbandingan hukum di sejumlah negara dan menemukan bahwa aturan tersebut tidak diterapkan di Amerika Serikat maupun Inggris karena dianggap berbenturan dengan perlindungan HAM, bahkan di Jerman aturan serupa digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi setempat.
  2. Kedudukan Regulasi sebagai Hukum Formil (Hukum Acara), Alasan kedua bersifat teknis perundang-undangan. Komisi III menegaskan bahwa UU Perampasan Aset dirancang sebagai hukum formil yang mengatur tata cara dan hukum acara dalam merampas aset hasil tindak pidana, bukan hukum materiil yang memuat norma pemidanaan atau penghukuman baru. Dengan demikian, menjadikan peningkatan kekayaan tidak wajar sebagai norma pidana baru dinilai tidak tepat ditempatkan di dalam undang-undang ini.

​"Jadi memang dengan dua alasan itu kita tidak bisa memasukkan di dalam undang-undang perampasan aset ini," kata politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Baca Juga:

​Dinamika Aspirasi dan Sorotan Publik

Sebelumnya, Komisi III DPR RI mencatat telah menggelar sekitar 87 kegiatan pembahasan RUU Perampasan Aset sejak Agustus 2025, melibatkan akademisi, praktisi hukum, organisasi masyarakat, hingga kunjungan kerja ke 15 provinsi.

Di satu sisi, sejumlah kelompok masyarakat sipil dan publik mendesak agar instrumen pemiskinan koruptor dimasukkan guna memberikan efek jera maksimal terhadap pejabat korup.

Namun di sisi lain, sebagian ahli hukum dan kelompok masyarakat mengingatkan risiko penyalahgunaan wewenang serta potensi pelanggaran asas praduga tak bersalah apabila pembuktian kekayaan tidak wajar diterapkan tanpa batasan hukum materiil yang jelas.

​Keputusan DPR RI mencoret ketentuan pemiskinan koruptor tersebut langsung memicu beragam reaksi di ruang publik dan media sosial. Sebagian warganet menyayangkan hilangnya pasal illicit enrichment karena dikhawatirkan mengurangi ketajaman undang-undang dalam menjerat pejabat publik yang memiliki harta tidak wajar, sementara pihak pembentuk undang-undang menegaskan bahwa mekanisme perampasan aset tetap menyasar aset hasil tindak pidana korupsi maupun enam jenis kejahatan berat lainnya berdasarkan putusan maupun tanpa putusan pidana.

Editor
: Redaksi
SHARE:
Tags
beritaTerkait
UU Perampasan Aset Disahkan, Satgas Inti Prabowo Apresiasi Peran Sufmi Dasco Ahmad
DPR RI Resmi Sahkan UU Perampasan Aset Setelah 18 Tahun Berproses, Sasar Korupsi hingga Kejahatan Siber
Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga Akan Dikirim ke Jambi
Coreng Wajah Gerindra! Oknum DPRD Deli Serdang Berinisial PP Diduga Bekingi Perampasan Hak Buruh di PT Sari Incofood, DPP FMI Desak Prabowo Bertindak
DPP FMI Tantang Nyali Parobowo dan Pimpinan DPR: Pecat Oknum DPRD Gerindra Deli Serdang yang Diduga Zalimi Buruh PT Sari Incofood Corporation!
Sudaryono Dinilai Layak Masuk Bursa Calon Wakil Presiden, Lolo Tamba: Swasembada Pangan dan Gizi Anak Fondasi Indonesia Emas 2045
komentar
beritaTerbaru