Pengembangan Kasus Penembakan di Deli Serdang, Polda Sumut Kembali Amankan Tujuh Tersangka
Pengembangan Kasus Penembakan di Deli Serdang, Polda Sumut Kembali Amankan Tujuh Tersangka
Hukrim
Jakarta,asatupro.com-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memutuskan untuk tidak memasukkan ketentuan pemiskinan koruptor atau penindakan atas peningkatan kekayaan pejabat publik yang tidak wajar (illicit enrichment) ke dalam Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang baru saja disahkan.
Keputusan tersebut menuai sorotan luas di tengah masyarakat pasca-pengesahan beleid tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menegaskan bahwa pencoretan klausul illicit enrichment tersebut didasarkan pada dua pertimbangan utama setelah pihaknya menyerap berbagai aspirasi masyarakat serta pendapat para ahli hukum.
"Kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat, ada yang mendukung, banyak juga yang menolak. Ahli-ahli demikian juga," ujar Habiburokhman dalam keterangan persnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Baca Juga:
Dua Alasan Utama Pencoretan Illicit Enrichment
Menurut penjelasan Komisi III DPR RI, terdapat dua landasan hukum dan komparasi global yang membuat ketentuan peningkatan kekayaan tidak wajar tidak diakomodasi dalam UU Perampasan Aset:
"Jadi memang dengan dua alasan itu kita tidak bisa memasukkan di dalam undang-undang perampasan aset ini," kata politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Baca Juga:
Dinamika Aspirasi dan Sorotan Publik
Sebelumnya, Komisi III DPR RI mencatat telah menggelar sekitar 87 kegiatan pembahasan RUU Perampasan Aset sejak Agustus 2025, melibatkan akademisi, praktisi hukum, organisasi masyarakat, hingga kunjungan kerja ke 15 provinsi.
Di satu sisi, sejumlah kelompok masyarakat sipil dan publik mendesak agar instrumen pemiskinan koruptor dimasukkan guna memberikan efek jera maksimal terhadap pejabat korup.
Namun di sisi lain, sebagian ahli hukum dan kelompok masyarakat mengingatkan risiko penyalahgunaan wewenang serta potensi pelanggaran asas praduga tak bersalah apabila pembuktian kekayaan tidak wajar diterapkan tanpa batasan hukum materiil yang jelas.
Keputusan DPR RI mencoret ketentuan pemiskinan koruptor tersebut langsung memicu beragam reaksi di ruang publik dan media sosial. Sebagian warganet menyayangkan hilangnya pasal illicit enrichment karena dikhawatirkan mengurangi ketajaman undang-undang dalam menjerat pejabat publik yang memiliki harta tidak wajar, sementara pihak pembentuk undang-undang menegaskan bahwa mekanisme perampasan aset tetap menyasar aset hasil tindak pidana korupsi maupun enam jenis kejahatan berat lainnya berdasarkan putusan maupun tanpa putusan pidana.
Pengembangan Kasus Penembakan di Deli Serdang, Polda Sumut Kembali Amankan Tujuh Tersangka
Hukrim
Terima Kasih Kapolda Sumut! Masyarakat Tanjung Morawa Berharap Kasus Penembakan Diungkap Tuntas
Peristiwa
Silaturahmi Tim DPS dan DPSS Kampar Utara di Dusun Tanjung Desa Sawah, Dalam mempererat Kebersamaan dan Solidaritas IP 555
Daerah
PAD Rp5,24 Miliar Hilang! BPK Bongkar CarutMarut Retribusi Pasar Oleh Disperindag Karo Kejari Diminta Turun Tangan
Peristiwa
Medan, asatupro.com DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Perjuangan menggelar pelatihan intensif pengolahan biomassa ata
Perkebunan
Dugaan Perusakan Hutan Gunung Sibayak, Suria Depari Minta Bobby Nasution Turun Tangan
Peristiwa
Ketum DPP AMPUH M. Suzali, S.H. Dikonfirmasi soal Dugaan Pungli SIM C Rp800 Ribu, Kapolres dan Kasat Lantas Binjai Bungkam
Hukrim
Bandung,asatupro.comKomisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat kerja sama dalam menjaga iklim pe
Nasional
20 Hari Ditahan, Bertahuntahun Mencari Keadilan! Afif Pertanyakan SP3 Diduga Janggal, Promosi Mantan Pejabat Reskrim Polresta Deli Serdang
Peristiwa
TP PKK Dairi Gaspol Benahi Administrasi! 12 Desa di Siempat Nempu Hulu Ditarget Tertib dan Siap Jadi Desa Binaan 2027
Daerah