Jakarta,asatupro.com-Dewan Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Pejuang Reformasi (DPP FROMPER) menyampaikan dukungan penuh terhadap arah kebijakan pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menegaskan pentingnya keseimbangan antara keterbukaan terhadap kritik dan percepatan kerja nyata demi kepentingan rakyat.
Ketua Umum DPP FROMPER, Zulhamdani Napitupulu, M.Kom menilai komitmen Presiden Prabowo dalam merangkul fungsi pengawasan baik dari legislatif maupun elemen masyarakat menunjukkan kepemimpinan yang demokratis sekaligus berorientasi pada hasil nyata (result-oriented).
"Kritik dan pengawasan adalah vitamin bagi demokrasi, namun percepatan kerja pemerintah adalah kebutuhan mutlak bagi rakyat. FROMPER melihat Presiden Prabowo mampu menyeimbangkan keduanya dengan sangat baik melalui sinergi yang solid bersama DPR RI," ujar Zulhamdani.
Lebih lanjut, DPP FROMPER memberikan apresiasi tinggi atas langkah progresif pemerintah dalam mengamankan kekayaan sumber daya alam nasional. Kehadiran Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang direncanakan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027 di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai sebagai tonggak sejarah penting untuk mengakhiri ketimpangan ekonomi masa lalu.
Baca Juga:
Menurut Zulhamdani, kebijakan hilirisasi melalui sistem ekspor satu pintu dan pembentukan bursa komoditas ini merupakan bukti nyata keberpihakan negara agar kekayaan alam Indonesia dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat, bukan segelintir golongan
Kedaulatan Ekonomi: Kebijakan ini akan memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah global sekaligus menghadirkan harga referensi komoditas ekspor yang transparan dan berkeadilan.
Pengawasan Ketat: Keterlibatan OJK dalam mengawasi bursa mineral dan komoditas strategis memberikan jaminan tata kelola yang bersih, profesional, dan akuntabel.
Baca Juga:
"Sebagai bagian dari elemen pemuda dan mahasiswa, FROMPER siap mengawal dan berdiri di garis terdepan untuk mendukung setiap kebijakan strategis pemerintah yang berorientasi pada kedaulatan sumber daya alam dan kemakmuran rakyat Indonesia," tutup Zulhamdani.
APH Didesak Usut Temuan BPK Atas Penerimaan dan Pengelolaan Retribusi Sampah di Dinas LH Kabupaten Karo
Peristiwa
DPW PSI Sumut Serahkan 8 SK DPC Kota Pematang Siantar, Tegaskan Kesiapan Sukseskan HUT dan Rapimnas di Surabaya
Politik
Sijunjung Peringati Hari Santri Nasional 2026 Ribuan Santri dan Tokoh Berkumpul di Kamang Baru
Daerah
ALI YUSRAN GEA Perlihatkan Surat Persetujuan Relokasi RS KELAS D PRATAMA Dari Kemenkes di Hadapan Hakim
Hukrim
Anggota Komis XIII DPR RI Kunjungi Lapas Bangkinang, Tinjau Pembinaan dan Sarana Prasarana
Nasional
Dugaan Jaringan Judol Kamboja di Medan Diungkap Ditressiber Polda Sumut, Lima Orang Ditangkap
Hukrim
Munas APPI 2026 Perkuat Profesionalisme dan Independensi Pers
Nasional
Perkuat Sinergi Hukum! Tim Jampidmil Kejagung Audiensi dengan Pangdam I/BB di Medan
Nasional
Dikonfirmasi Temuan BPK, Kadis LH Karo Nius Ginting Bingung Saya Jawabnya
Daerah
Tolak Laporan Korban Penganiayaan Oknum Pengusaha, Bandot CS
Peristiwa
