Pastikan Setiap Rupiah Berdampak, Pemkab Dairi Matangkan APBD 2027
Pastikan Setiap Rupiah Berdampak, Pemkab Dairi Matangkan APBD 2027
Daerah
Jakarta, asatupro.com - Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bisa dirampingkan pada tahun 2028 atau tuntas selama empat tahun ke depan.
Pernyataan Presiden tersebut diungkapkan melalui Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni saat mengikuti retret para menteri Kabinet Merah Putih (KMP) di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Provinsi Jawa Tengah (Jateng), kemarin.
Terkait pernyataan pemerintah tersebut, seperti dikutip asatupro.com dari laman Parlementaria, Senin (28/10/2024), Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan tanggapan resmi.
Rifqinizamy menjelaskan, pada prinsipnya, Komisi II menyambut baik sikap dan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki target penyelesaian infrastruktur dan pembangunan ekosistem di Kawasan IKN tersebut.
Baca Juga:
Karena itu, ia menegaskan Komisi II akan bekerja dengan sungguh-sungguh melalui tiga fungsi konstitusional yang dimiliki, baik dari sisi pengawasan, penganggaran, maupun legislasi.
"Dalam konteks legislasi, kami berharap Pak Prabowo segera kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden ( Perpres) yang merupakan turunan dari undang-undang (UU) IKN terkait dengan perpindahan Ibu Kota kita secara resmi dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara," jelas Rifqinizamy.
Dalam konteks penganggaran, Komisi II berharap Badan Otorita IKN yang merupakan mitra kerja Komisi II diberikan kewenangan yang lebih, yaitu, bukan hanya terkait dengan pengelolaan IKN tetapi juga dalam konteks pembangunan dan penataan infrastruktur.
Baca Juga:
"Kami mendengar bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirim surat Presiden kepada pimpinan DPR menunjuk saudara Basuki Hadimulyono, mantan Menteri PUPR, untuk menjadi kepala otorita IKN," ujar Rifqinizamy.
"Ini merupakan kabar baik karena Pak Basuki merupakan maestro infrastruktur Indonesia yang kami harapkan bisa mempercepat atau melakukan akselerasi terhadap pembangunan infrastruktur di IKN," tambah Politisi Fraksi Partai NasDem ini.
Kata Rifqinizamy, dalam waktu dekat para Pimpinan Komisi II yang lain akan segera meninjau dan melakukan akselerasi lapangan terkait dengan persiapan dan perkembangan infrastruktur.
"Serta penataan kawasan dan pengembangan IKN baik yang didanai melalui APBN maupun non-APBN dalam hal ini adalah investasi," kata
Rifqinizamy.
Presiden Prabowo Subianto disebut masih menunggu kesiapan sebelum resmi menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) terkait kepindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara, Kalimantan Timur.
Saat ini, kepindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara tinggal menunggu Keppres, meski Revisi UU IKN telah disahkan lewat Paripurna DPR setahun sebelumnya pada 23 Oktober 2023 lalu.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pun mengatakan Presiden Prabowo Subianto masih mempelajari kesiapan IKN sebelum Keppres resmi diteken.
Namun, Prasetyo Hadi memastikan kalau Presiden Prabowo Subianto akan menandatangani Keppres dimaksud setelah semuanya siap.
Meski begitu, Prasetyo Hadi tidak mengungkapkan kesiapan yang dia maksud, termasuk bagaimana progres pembangunan Istana Garuda.
Begitu pula tentang bagaimana proses pemindahan ribuan aparatur sipil negara (ASN) dari Jakarta ke IKN nantinya.
Pastikan Setiap Rupiah Berdampak, Pemkab Dairi Matangkan APBD 2027
Daerah
Istana Tegaskan Belum Kirim Surpres Pergantian Panglima TNI ke DPR
Medan
TAPANULI SELATAN, Asatupro.com Sebanyak lima kasus tindak pidana berhasil diungkap Satreskrim Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) sepanjang
Hukrim
KPK Kembali Tetapkan 8 Tersangka, Sutrisno Pangaribuan Siapa &ldquoSutradara&rdquo di Balik Kasus Jalan BBPJN Sumut?
Hukrim
Presiden Prabowo Tekankan Kekompakan, Integritas, dan Kesiapsiagaan 800 Perwira Tinggi TNIPolri di Istana
Nasional
Aksi Jilid II PW KAMMI SUMUT Desak DPRD Buka Proses KPID, Minta RDP, dan Dorong Kejatisu Tindak Lanjuti Laporan
Peristiwa
Gerindra Minta Polemik Ijazah Gibran Dihentikan PascaPutusan MK, Singgung Risiko Ekonomi dan Stabilitas Politik
Nasional
Respons Santai KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak Masuk Bursa Calon Panglima TNI
Nasional
Ekoteologi dalam Aksi, Mahasiswa KKN UINSU Ajak Masyarakat Desa Gajah Kelola Sampah
Pendidikan
Rumah Tumbuh KKN Desa Gajah Hadirkan Pembelajaran Kreatif dan Edukatif bagi AnakAnak
Pendidikan