Menurutnya, apa yang dilakukan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, hanya melanjutkan rencana yang sudah dilakukan sejak tahun 2008, semasa pemerintahan sebelumnya. Mulai dari pemerintahan Gatot Pujonugroho, Tengku Erry, bahkan Edy Rahmayadi.
"Sebenarnya dalam hal ini, peran dari Mendagri sangat penting, tanpa melibatkan Presiden Prabowo, yang seharusnya mampu mendinginkan kondisi dan situasi yang sempat memanas, dengan keputusan mencabut Kepmendagri. Karena menurut saya, keputusan itu memang lemah karena bertentangan dengan undang-undang," ungkap Nezar.
Baca Juga:
Kondisi Aceh hari ini, lanjutnya, merupakan daerah istimewa yang sejak tahun 1965 diperoleh Provinsi Aceh, ketika Indonesia dipindahkan ibukotanya ke Aceh.
"Ini merupakan sejarah yang tak bisa kita hilangkan terhadap status daerah istimewa yang disandang Provinsi Nangroe Aceh Darussalam," sebut Nezar, yang juga mengingatkan perjanjian Helsinki pada Tahun 2005.
Menurut Nezar, apa yang diputuskan Presiden Prabowo merupakan keputusan yang bijaksana.
Baca Juga:
Hanya saja ia menyayangkan adanya kesepakatan antara Gubernur Aceh Muzakkir Manaf dengan Gubernur Sumut Bobby Nasution, yang seyogyanya itu tak perlu dilakukan.
"Sebab hubungan antara Aceh dan Sumatera Utara sejak dulu harmonis, tak pernah terjadi konflik. Karena memang terkait permasalahan ini tak ada hubungan dari kedua pimpinan daerah tersebut," tandas pria berdarah Aceh ini.
Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Ruang Berbagi dan Mencari Inspirasi bagi Kepala Daerah
Nasional
Poldasu Gelar Rakor Penanganan Antrean SPBU, Para Pihak Sepakati Percepatan Normalisasi Distribusi
Peristiwa
Kapolres Karo, Dandim 0205/TK, dan Kajari Karo Perkuat Sinergitas Penegakan Hukum
Daerah
Gawat Pak Kapolri? Massa Mengaku Dilarang Berunjuk Rasa di Depan Rumah Dinas Kapolda Sumut, Namun Diarahkan hingga Berorasi di Depan Rumah
Peristiwa
Diduga Ada Upaya Menggagalkan Aksi Damai di Rumah Dinas Kapolda Sumut, Sopir Sound System Mengaku Diancam Akan Ditangkap
Peristiwa
Puluhan Bra Berkibar di Depan Polrestabes Medan, Massa Desak Kapolrestabes Dicopot "Besok Kami Datang Tanpa Busana Jika Janji Tak Ditepati"
Peristiwa
Perkuat Sinergi Penegakan Hukum, Kapolda Sumut Silaturahmi ke Kejati Sumut
Nasional
Adolina, asatupro.com Sekitar 10 utusan pengusaha kelapa sawit (PKS) yang beroperasi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) disetrap berdiri
Perkebunan
Anak Diduga Dipaksa Melayani Nafsu, Dianiaya hingga Foto Bugil Disebar, Keluarga Pertanyakan Keseriusan Polisi
Hukrim
Medan, asatupro.com Bahan bakar minyak (BBM) yang angka di sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dalam beberapa pekan terakh
Ekonomi
