Muhri Fauzi Hafiz : Milyaran Temuan BPK Semasa Kadis PUPR Sumut Mulyono Diduga Adanya Pemufakatan Jahat Yang Tersrktur dan Sistematis

Medan,asatupro.com-Wakil Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumatera Utara, Muhri Fauzi Hafiz menilai, salah satu faktor kerugian negara dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) di lingkungan Dinas PUPR Sumut diduga di karenakan adanya niat jahat para oknum secara terstruktur sistematis semasa Kepala Dinas Mulyono.

"Sedikitnya ada 15 paket kegiatan pekerjaan Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 di Dinas PUPR Sumut yang merugikan keuangan negara sekira Rp 2,9 M. Hal ini diketahui dari hasil audit dan jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)", ujar Muhri Fauzi Hafiz.

Hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban pekerjaan, uji fisik pekerjaan serta hasil uji laboratorium, terdapat kekurangan volume dan kualitas pekerjaan dengan potensi kerugian negara Rp2,9 miliar.

"Dalam hal ini, indikasi niat jahat dapat dilihat dari laporan realisasi pekerjaan dan pembayaran. Jelas sekali unsur dugaan pemufakatan jahat itu ada, dimana dari hasil uji lab dlan lainnya oleh BPK ditemukan kekurangan volume serta kualitas pekerjaannya, faktanya dalam Berita Acara Serah Terima atau BAST menyatakan pekerjaan selesai 100 persen, sehingga dibayarkanlah pembayaranya 100 persen juga, tentu celah nya disitu. "Ungkap Muhri Fauzi.

Baca Juga:

• Gas LPG 3Kg Langka Mencapai 40 Ribu, Ketua PSI Padang Sidempuan Minta Pemerintah Jangan Diam
• KPPU Kanwil I Lakukan Koordinasi Dengan BPK Sumut Untuk Penguatan Sinergi Antar Lembaga Pengawasan Negara

Ironisnya, seluruh kegiatan tersebut, lanjut Muhri Fauzi, terdapat pengawas lapangan dari dinas PUPR Sumut sendiri, bahkan terdapat konsultan dalam perencanaannya. Tetapi, tetap juga terjadi kekurangan volume dan kualitas pekerjaan nya.

Kemudian, indikasi adanya niat jahat untuk dapat ditrmukan saat penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan-kegiatan tersebut. Pihak Dinas PUPR Sumut diduga sengaja "menggelembungkan" harga satuan pada item tertentu masing-masing pekerjaan.

Muhri Fauzi mencontohkan beberapa pekerjaan yang menggelembungkan harga satuan di atas nilai pasaran. Kegiatan Peningkatan Kegiatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Sp.Pangkalan Susu-Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat.

Baca Juga:

• Ketua PSI Sumut Nezar Djoeli, Ajak Masyarakat Jangan Terhasut Propaganda Ijasah Jokowi
• Lagi Lagi Pembangunan Deck Marina Program Kerja Dinas PUPR Kota Sabang, Tersentuh Bagi Masyarakat

Panitia penyusun HPS membuat harga Aston Lapis Aus (AC-WC) Rp 2.008.896,40 per tonnya. Padahal, harga sesunguhnya Rp 1.853.968,64. Pengawas lapangan maupun pihak konsultan, terkesan melakukan pembiaran, ketika pihak rekanan hanya mengerjakan 765 ton dari 799 ton.

"Akibat perbuatan yang terindikasi curang seperti ini, negara dirugikan Rp 188 juta lebih. Ini baru dari sisi satu item pekerjaan saja, belum lagi item lainnya. Dari kegiatan ini saja dengan modus yang sama, negara rugi Rp 239 juta lebih", ujarnya.

Muhri mencontohkan lagi modus yang sama pada kegiatan Peningkatan Struktur Jalan Provinsi pada Ruas Aek Godang-Sihaporas. Pada item pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Klas A, dengan volume 4.000 meter kubik. Dinas PUPR melalui panitia penyusun HPS menentukan harga satuan item tersebut Rp 839.099 per ton. Namun, harga satuan sesungguhnya adalah Rp 688.234 per ton.

"Temuan di lapangan, pihak rekanan hanya mengerjakan 3.422 ton dari 4.000 ton sebagaimana yang harus diselesaikan berdasarkan kontrak. Dari item ini saja, negara mengalami kerugian Rp 1 milyar lebih", paparnya.

Muhri menambahkan, dari 15 paket kegiatan tersebut, modus yang menyebabkan kerugian negara nyaris sama. Pertanyaannya, bukankah ini terjadi, karena ada dugaan niat jahat maupun curang dari para pihak ?

"PSI tentunya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Gubsu Bobby Nasution yang mencopot Kadis PUPR Mulyono, dalam rangka bersih-bersih di pemerintahannya. Kami membantah keras, kalau pencopotan Mulyono karena alasan suka atau tidak suka", ujarnya.

Selain itu, lanjut Muhri, PSI Sumut mendukung kerja keras Kadis PUPR yang sekarang (Topan Ginting) yang mendapat amanah dari Gubernur Bobby Nasution, demi terwujudnya Sumatera Utara yang berkemajuan.

Muhri Fauzi juga mengamini, pihaknya akan melaporkan kasus kerugian negara di Dinas PUPR Sumut semasa kepemimpinan Mulyono ke institusi penegak hukum.

"Perlu diingat, pengembalian kerugian negara tidak mrnghapus persoalan pidana. Kami mencium aroma jahat dan curang pada 15 kegiatan ini", tegasnya.

Gas LPG 3Kg Langka Mencapai 40 Ribu, Ketua PSI Padang Sidempuan Minta Pemerintah Jangan Diam

KPPU Kanwil I Lakukan Koordinasi Dengan BPK Sumut Untuk Penguatan Sinergi Antar Lembaga Pengawasan Negara

Ketua PSI Sumut Nezar Djoeli, Ajak Masyarakat Jangan Terhasut Propaganda Ijasah Jokowi

Lagi Lagi Pembangunan Deck Marina Program Kerja Dinas PUPR Kota Sabang, Tersentuh Bagi Masyarakat

Kelebihan Bayar Pengaspalan Jalan Tanah Merah Iboh, Rekanan Sudah Mengembalikan 50% ke Kas Daerah

Dinas PUPR Kota Sabang, Bantu Masyarakat Lewat Program Kesehatan Lingkungan