ICDX Sebut Pentingnya Perlindungan Masyarakat

Jakarta,asatupro.com- Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) atau Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia melihat pentingnya aspek perlindungan masyarakat khususnya para nasabah yang melakukan transaksi di perdagangan berjangka komoditi (PBK).

Hal ini karena pengembangan industri ini membutuhkan kepercayaan masyarakat. Terkait kegiatan perlindungan masyarakat ini, harapan kami dapat dijalankan secara bersama-sama atau kolaborasi antar melibatkan semua pemangku kepentingan di industri perdagangan berjangka komoditi.

Demikian disampaikan Fajar Wibhiyadi, Direktur Utama ICDX dalam acara Penutupan Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi, yang diselenggarakan di Jakarta, Sabtu 12 Oktober 2024.

Fajar Wibhiyadi menambahkan, dalam hal perlindungan masyarakat ini, ICDX telah menjalankan dalam 2 hal, yaitu yang bersifat preventif atau pencegahan dan kegiatan kuratif.

Baca Juga:

• Bank Indonesia Resmi Berikan Izin Usaha Kepada ICDX dan ICH
• ICDX dan ICH Berikan Respon Perpindahan Derivatif Keuangan Dari Bappebti ke OJK dan BI

Dalam hal preventif, ICDX secara berkelanjutan melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat terkait industri perdagangan berjangka komoditi. Melalui ICDX Academy, kami secara berkelanjutan melakukan edukasi kepada masyarakat terkait industri Perdagangan Berjangka Komoditi.

Selain itu, ICDX juga secara terus menerus menyampaikan informasi positif terkait industri perdagangan berjangka komoditi ini kepada masyarakat baik itu melalui media sosial maupun media massa, kata Fajar.

Baca Juga:

• Kontrak Berjangka Komoditas Emas Dominasi Transaksi Multilateral di ICDX
• ICDX Sebut Tingkat Literasi Keuangan di Usia Remaja Hanya 51,7%

"Sedangkan dalam kategori kuratif, ICDX melalui team mediasi menjadi penghubung dan melakukan mediasi antara masyarakat dalam hal ini nasabah yang melakukan transaksi dengan pialang berjangka apabila terjadi perselisihan. Selain itu, ICDX juga aktif berkoordinasi dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dan Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai pemberitahuan adanya Pialang Ilegal ke Bappebti dan permohonan pemblokiran ke Kementerian Komunikasi dan Informatika", ungkap Fajar Wibhiyadi.

Terkait perlindungan kepada masyarakat, sepanjang tahun 2023 Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah melakukan pemblokiran 1.855 situs investasi ilegal.

Adapun pemblokiran bertujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian yang ditimbulkan dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di Industri Perdagangan Berjangka Komoditi.**

Bank Indonesia Resmi Berikan Izin Usaha Kepada ICDX dan ICH

ICDX dan ICH Berikan Respon Perpindahan Derivatif Keuangan Dari Bappebti ke OJK dan BI

Kontrak Berjangka Komoditas Emas Dominasi Transaksi Multilateral di ICDX

ICDX Sebut Tingkat Literasi Keuangan di Usia Remaja Hanya 51,7%