Medan, asatupro com - Diduga melakukan korupsi pada proyek penataan Situs Benteng Putri Hijau dengan nilai pagu Rp 3.995.670.000, seorang pejabat di Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara (Sumut) ditahan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu).
Kepada para wartawan di Medan, Kamis (31/10/2024) sore, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Adre W Ginting SH MH, mengatakan bahwa pejabat Dinas Pariwisata Sumut tersebut akhirnya ditahan atau "berwisata" di rumah tahanan (Rutan) Kelas IA Tanjung Gusta Medan.
Pejabat tersebut, ucap Adre W Ginting, berinisial JP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pariwisata Sumut.
Baca Juga:
Baca Juga:
"Mereka semua berstatus tersangka, ditahan hingga 20 hari ke depan," tutur Andre W Ginting menambahkan.
Para tersangka, ucap Adre, dijerat pasal 2 ayat (1) subsider pasal 3 jo pasal 18 undang-undang (UU) nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) .
"Sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," beber Adre W Ginting.
Kuasa Hukum Seferius Ndruru Apresiasi POLRES SIAK Respons Cepat, Restorative Justice Jadi Jalan Penyelasaian
Peristiwa
Pelindo Multi Terminal Belawan Catat Kinerja Positif hingga Agustus 2026
Medan
Pernah Apresiasi Kejari Medan, Kini Bobby Soroti Oknum Jaksa, Sutrisno Jangan Lupa Sejarah
Peristiwa
Pastikan Setiap Rupiah Berdampak, Pemkab Dairi Matangkan APBD 2027
Daerah
Istana Tegaskan Belum Kirim Surpres Pergantian Panglima TNI ke DPR
Medan
TAPANULI SELATAN, Asatupro.com Sebanyak lima kasus tindak pidana berhasil diungkap Satreskrim Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) sepanjang
Hukrim
KPK Kembali Tetapkan 8 Tersangka, Sutrisno Pangaribuan Siapa &ldquoSutradara&rdquo di Balik Kasus Jalan BBPJN Sumut?
Hukrim
Presiden Prabowo Tekankan Kekompakan, Integritas, dan Kesiapsiagaan 800 Perwira Tinggi TNIPolri di Istana
Nasional
Aksi Jilid II PW KAMMI SUMUT Desak DPRD Buka Proses KPID, Minta RDP, dan Dorong Kejatisu Tindak Lanjuti Laporan
Peristiwa
Gerindra Minta Polemik Ijazah Gibran Dihentikan PascaPutusan MK, Singgung Risiko Ekonomi dan Stabilitas Politik
Nasional
